Tri Prasetya

 

 

Tri Prasetya

Sumpah dan janji anggota Forum Bhayangkara Indonesia

 

ARTI KATA,  “ TRI PRASETYA”

Isi Tri Prasetya Forum Bhayangkara Indonesia adalah Tiga kata-kata dalam bahasa Kawi yang isi dan mempunyai arti sebagai berikut ;

  1. Satya Bhaktyaprabu ; Setia/Jujur dan berbakti pada Raja.

Bermakna :

  • Setia dan Jujur pada Pimpinan/Negara
  • Berbakti dan Taat pada Pimpinan/Negara

2. Tan Satrisna  ; Mengekang Hawa Nafsu Angkara

Bermakna :

Mengutamakan Cinta pada Bangsa dan Negara.

3. Ginong Pratidina : Melakukan Kebaikan setiap Hari.

Bermakna ;

  • Mengembangkan Sumberdaya manusia.
  • Meningkatkan Profesionalisme.

Adapun bunyi Ikrar Tri Prasetya Forum Bhayangkara Indonesia yaitu :

‘Kami anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berikrar dan berjanji :

  1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
  3. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).’

PENUTUP

Penyederhanaan Tri Prasetya dalam bahasa Indonesia mempunyai maksud agar mudah difahami oleh anggota Forum Bhayangkara Indonesia secara Interpretatif sehingga secara tepat guna diimplementasikan oleh seluruh anggota disetiap tempat dan waktu.

 

Akhirnya  —–

Secara Normatif, Tri Prasetya tidak saja pedoman karya tetapi juga merupakan manifestasi dari jati diri anggota Forum Bhayangkara Indonesia yang utuh dalam mengemban Tugas dan Tanggung Jawab sesuai sifat-sifat Mahapatih Gajah Mada sebagai Tokoh Bhayangkara yang Hidup dan Matinya diabdikan hanya dan untuk kejayaan Negara dan Bangsanya, Nusantara Raya, Republik Indonesia Tercinta.

 

Salam Bhayangkara… 

ANGGARAN RUMAH TANGGA Forum Bhayangkara Indonesia

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Forum Bhayangkara Indonesia

 

BAB I

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

PASAL 1

Forum Bhayangkara Indonesia disingkat ( FBI ) adalah:

  1. organisasi kemasyarakatan yang lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan demi kewibawaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
  3. Organisasi Masyarakat yang bergerak dalam melakukan kerjasama dan hubungan dengan berbagai pihak demi kemajuan dan keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai perjuangan dan amanat Kebangkitan Nasional 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
  4. Organisasi Masyarakat yang bersifat gotong royong.

 

BAB II

KEANGGOTAAN ORGANISASI

PASAL 2

  1. Untuk menjadi anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), calon anggota harus mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada Pimpinan Organisasi dengan mengisi formulir yang tersedia.
  2. Calon anggota dapat memperoleh formulir dan mendaftar di sekretariat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) serta di web, baik di tingkat ranting, anak cabang, cabang, daerah dan pusat.

 

PASAL 3

  1. Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi setelah meneliti dan mempelajari pengajuan calon anggota, akan merekomendasikan status keanggotaan, dan meneruskannya ke Pimpinan Organisasi sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  2. Yang dapat memberikan pengesahan terhadap calon anggota menjadi anggota resmi, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderasi, serendah–rendahnya adalah Pimpinan Anak Cabang.

 

PASAL 4

  1. Penerimaan Keanggotaan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)  hanya berlaku secara perorangan.
  2. Calon anggota yang telah dengan resmi dinyatakan menjadi anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card):
  4. Setiap anggota memiliki Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card).
  5. Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) dibuat, dicetak dan didistribusikan seragam oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk seluruh Indonesia.
  6. Penandatangan Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

 

PASAL 5

  1. Setiap anggota yang mempunyai pandangan, usul, kritik dan pernyataan dapat diajukan kepada organisasi melalui saluran yang telah ditentukan secara hierarki.
  2. Pimpinan Organisasi mempertimbangkan, memperhatikan dan menanggapi seperti yang disebutkan pada ayat 1 sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

PASAL 6

Setiap anggota atau pengurus yang dijatuhi sanksi organisasi dapat mengajukan pembelaan diri.

 

PASAL 7

  1. Setiap anggota mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dari Pimpinan Organisasi.
  2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan antar sesama anggota dengan sikap dan rasa Saling Asuh, Asah dan Asih sesuai hirarki organisasi.

 

PASAL 8

Setiap anggota tidak dikenakan kewajiban pembayaran apapun kepada Organisasi, kecuali uang pengganti pencetakan Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) yang besarannya sesuai ketentuan Organisasi.

 

PASAL 9

  1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari setiap anggota wajib dilaporkan kepada Pimpinan Organisasi setempat sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  2. Pelanggaran dari pasal ini dapat dianggap satu tindakan indispliner dan dapat dikenakan sanksi organisasi.

 

BAB III

Kepemimpinan ORGANISASI

PASAL 10

  1. Kriteria kepemimpinan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) sebagai berikut:
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika.
  5. Mampu menegakan keadilan, konstitusi dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
  6. Mampu melakukan kerjasama dan hubungan tata kerja dengan berbagai pihak (internal, eksternal dan luar negeri) demi kemajuan organisasi.
  7. Memiliki prestasi, akhlak, moralitas, dedikasi, loyalitas, santun dan tidak tercela.
  8. Tidak terlibat pada Narkotika dan obat-obatan terlarang serta penyakit masyarakat lainnya.
  9. Memiliki kapabilitas, akseptabilitas, intelektualitas serta pengalaman yang luas dalam berorganisasi.

 

BAB IV

DISIPLIN ANGGOTA

PASAL 11

  1. Disiplin anggota adalah setiap tindakan, kinerja dalam melaksanakan tugas dan ketentuan organisasi yang sesuai dengan Visi, Misi, Maksud, Tujuan serta mematuhi AD-ART, dan Tata Tertib organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  2. Melakukan atau sengaja melanggar ketentuan organisasi berarti pelanggaran terhadap disiplin organisasi.

 

PASAL 12

Setiap anggota yang melakukan kegiatan–kegiatan yang merugikan organisasi dan/atau melanggar disiplin organisasi dikenakan sanksi organisasi.

 

PASAL 13

Seseorang anggota berhenti dari keanggotaannya disebabkan:

  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  3. Melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART dan tata tertib organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

PASAL 14

  1. Anggota dan/atau Pimpinan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat melalui prosedur sebagai berikut:
  2. Atas dasar rapat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dan mengikutsertakan anggota dan/atau pimpinan organisasi yang bersangkutan dengan terlebih dahulu disampaikan undangan.
  3. Dalam rapat tersebut pada huruf a di atas, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menjelaskan dan pembelaan diri atas duduk masalah atau pelanggaran yang dituduhkannya.
  4. Apabila hasil rapat tersebut telah jelas permasalahannya dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
  5. Apabila 2 (dua) peringatan tersebut masih tidak diindahkan, kepada yang bersangkutan diberi skorsing selama 3 (tiga) bulan.
  6. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan masa skorsing tersebut tidak diindahkan, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara hormat atau tidak hormat berdasarkan keputusan Pimpinan Organisasi.
  7. Peringatan, skorsing dan sanksi organisasi terhadap anggota dan/atau Pimpinan organisasi dilakukan oleh Pimpinan Organisasi yang bersangkutan dan selanjutnya dilaporkan untuk mendapat persetujuan Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya, dan paling tinggi adalah Dewan Pimpinan Pusat.

 

BAB V

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN KEHORMATAN

PASAL 15

Anggota Dewan Kehormatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

  1. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional, para pakar dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat yang berjasa dan bersimpati kepada Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Anggota Dewan Kehormatan secara perorangan dapat memberikan pendapat dan/atau masukan baik secara lisan atau tulisan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  4. Pemberhentian anggota Dewan Kehormatan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  5. Dewan Kehormatan berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya prilaku dan perbuatan Dewan Pengurus Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  6. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
  7. Dewan Kehormatan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  8. Dewan Kehormatan, hanya di tingkat Pusat dan di Daerah.

 

BAB VI

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PENASEHAT

PASAL 16

Anggota Dewan Penasehat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)  adalah:

  1. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Anggota Dewan Penasehat terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh– tokoh berpengaruh tingkat nasional, para pakar dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat yang berjasa dan bersimpati kepada Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Dewan Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok memberikan nasehat, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
  4. Dewan Penasehat dapat mengambil inisiatif memberikan nasehat dan arahan, apabila ada permasalahan pada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya yang tidak dapat diselesaikan secara internal oleh Dewan Pimpinan Pusat / Ketua Umum.
  5. Dewan Penasehat mengadakan rapat sekurang–kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Penasehat.
  6. Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  7. Nasehat, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Penasehat terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
  8. Pemberhentian anggota Dewan Penasehat dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  9. Dewan Penasehat berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  10. Dewan Penasehat berkewajiban memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
  11. Dewan Penasehat ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, Wakil ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  12. Dewan Penasehat, ada di tingkatan Pusat, Daerah dan Cabang Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

 

BAB VII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PEMBINA

PASAL 17

Anggota Dewan Pembina Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)  adalah

  1. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
  2. Anggota Dewan Pembina terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh– tokoh berpengaruh tingkat nasional, para pakar dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat, atau para purnawirawan.
  3. Dewan Pembina merupakan badan yang mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
  4. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan dan arahan secara berkala, sistematis dan methodis kepada seluruh anggota bekerjasama dengan Pengurus di seluruh daerah atas rekomendasi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat.
  5. Dewan Pembina sekurang-kurangnya mengadakan rapat 6 (enam) bulan sekali, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Pembina.
  6. Dewan Pembina dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  7. Pembinaan, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pembina terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
  8. Pemberhentian anggota Dewan Pembina dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  9. Dewan Pembina  berhak  dan  berkewajiban  mengawasi  jalannya  organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  10. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota dan pengurus, baik diminta maupun tidak.
  11. Dewan Pembina ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  12. Dewan Pembina, ada di tingkatan Pusat, Daerah dan Cabang Organisasi.

 

BAB VIII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PAKAR

PASAL 18

Anggota Dewan Pakar Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah :

  1. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Anggota Dewan Pakar terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional, para pakar dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat, terutama para dosen, guru besar, ilmuwan, teknolog, purnawirawan dan praktisi ilmu pengetahuan yang berjasa dan bersimpati kepada Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Dewan Pakar merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok memberikan pengkayaan intelektual, solusi ilmu-teknologi (IPTEK), bersama-sama dengan pengurus melakukan pengkajian-penelitian-pengembangan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
  4. Dewan Pakar berkewajiban memberikan pengkayaan intelektual, pemahaman dan solusi ilmu-pengetahuan (IPTEK) dan arahan secara berkala, sistematis dan methodis kepada seluruh anggota bekerjasama dengan Pengurus di seluruh daerah atas rekomendasi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat.
  5. Dewan Pakar sekurang-kurangnya mengadakan rapat 6 (enam) bulan sekali, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Pembina.
  6. Dewan Pakar dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
  7. Pengkayaan intelektual, pengkajian, penelitian, pengembangan, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pakar terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
  8. Pemberhentian anggota Dewan Pakar dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  9. Dewan Pakar berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  10. Dewan Pakar, sesuai dengan keahliannya, berkewajiban memberikan pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
  11. Dewan Pakar ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  12. Dewan Pakar, ada di tingkatan pusat, daerah dan cabang.

 

BAB IX

Keputusan dan pelaporan

PASAL 19

  1. Setiap keputusan musyawarah adalah keputusan yang mengikat dalam organisasi dan oleh karena itu seluruh tingkat organisasi harus tunduk pada keputusan tersebut sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  2. Setiap jenjang organisasi berkewajiban memberikan laporan kepada jenjang di atasnya mengenai segala kegiatan baik diminta maupun tidak, sesuai dengan ketentuan dan aturan sistem dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan:
  3. Para pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Para Ketua DPD dan Ketua DPC wajib memberikan laporan kegiatan dan kejadian kejadian menyangkut organisasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat.
  4. Para pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Para Ketua DPC wajib memberikan laporan kegiatan dan kejadian kejadian menyangkut organisasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Daerah.
  5. Para pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Para Ketua PAC dan Ketua Pimpinan Ranting wajib memberikan laporan kegiatan dan kejadian kejadian menyangkut organisasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Cabang.
  6. Para Ketua DPD dan Ketua DPC wajib memberikan laporan tertulis kegiatan rutin organisasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat setiap satu bulan sekali.
  7. Semua jabatan Pengurus yang belum termaktub di pasal ini wajib memberikan laporan kepada pimpinan di atasnya setiap bulan sekali secara berjenjang.

 

BAB X

Tugas pimpinan organisasi

PASAL 20

  1. Ketua Umum:

Memimpin organisasi dan bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

  1. Ketua Harian:
  2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
  3. Ketua DPP terdiri dari:

–         Ketua Bidang Usaha

–         Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

–         Ketua Bidang Hukum, HAM dan Politik

–         Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

  1. Menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir kegiatan departemen – departemen di bawahnya sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.
  2. Mengkoordinir kegiatan organisasi sesuai dengan tanggungjawab tugasnya.
  3. Wakil Ketua DPP:
  4. Mewakili Ketua DPP apabila berhalangan.
  5. Membantu Ketua DPP menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir kegiatan departemen-departemen di bawahnya sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.
  6. Membantu Ketua DPP Mengkoordinir kegiatan organisasi sesuai dengan tanggungjawab tugasnya.
  7. Sekretaris Jenderal:

Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi:

  1. Membantu Ketua Umum, Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya.
  2. Secara koordinatif membantu para ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  3. Wakil Sekretaris Jenderal:
  4. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
  5. Membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya sehari–hari sesuai dengan pembagian bidang kerjanya.
  6. Sekretaris:

Membantu Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jendral atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi:

  1. Bendahara Umum:

Bertanggung jawab menghimpun sumber dana yang tidak terikat dan mengelola keuangan organisasi.

  1. Wakil Bendahara Umum:

Mewakili dan membantu Bendahara Umum sesuai dengan fungsi dan jabatannya atas kelangsungan menghimpun sumber dana yang tidak terikat dan mengelola keuangan organisasi.

  1. Kepala Biro dan Divisi DPP:

Memimpin dan mengelola Biro atau Divisi di bawah tanggungjawabnya, sesuai dengan program kerja yang ditetapkan..

  1. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi DPP:

Memimpin dan mengelola Bagian dan/atau jenjang pimpinan di bawahnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan.

  1. Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua DPAC dan Ketua DPRanting:

Memimpin organisasi dan bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.

  1. Wakil Ketua DPD, Wakil Ketua DPC, Wakil Ketua DPAC dan Wakil Ketua DPRanting:

Mewakili Ketua DPD/DPC/DPAC/DPRanting dalam memimpin dan mengelola organisasi atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.

  1. Sekretaris DPD, Sekretaris DPC, Sekretaris DPAC dan Sekretaris DPRanting: Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.
  2. Wakil Sekretaris DPD, Wakil Sekretaris DPC, Wakil Sekretaris DPAC dan Wakil Sekretaris DPRanting:

Mewakili Sekretaris DPD/DPC/DPAC/DPRanting atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi di daerah yang menjadi wilayah tugasnya, sesuai dengan tanggungjawabnya.

  1. Bendahara DPD, Bendahara DPC, Bendahara DPAC dan Bendahara DPRanting: Bertanggung jawab menghimpun sumber dana tidak terikat dan mengelola keuangan organisasibaik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah dan tanggung jawab tugasnya.
  2. Wakil Bendahara DPD, Wakil Bendahara DPC, Wakil Bendahara DPC dan Wakil Bendahara DPRanting:

Mewakili Bendahara DPD/DPC/DPAC/DPRanting dalam menghimpun dan mengelola keuangan organisasibaik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah dan tanggungjawab tugasnya.

  1. Kepala Bidang dan Kepala Departemen DPD/DPC/DPAC/DPRanting:

Memimpin dan mengelola Bidang atau Departemen di bawah tanggungjawabnya, sesuai dengan program kerja yang ditetapkan di wilayah tugas dan tanggungjawabnya.

 

PASAL 21

Tugas–tugas Pimpinan Organisasi ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang dapat dihadiri oleh Dewan Pendiri, Dewan Kehormatan Pusat,

 

 

Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah apabila dianggap perlu.

 

BAB XI

PENGISIAN JABATAN lowong

PASAL 22

  1. Jabatan lowong antar waktu personalia Dewan Pimpinan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) terjadi karena:
  2. Meninggal dunia
  3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  4. Diberhentikan
  5. Kewenangan memberhentikan personalia Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud huruf b dan c ayat (1) diatur sebagai berikut :
  6. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat.
  7. Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Daerah.
  8. Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Cabang.
  9. Untuk Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
  10. Untuk Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dengan mempertimbangkan ususlan Dewan Pimpinan ranting.

 

PASAL 23

 

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Pusat dilakukan pada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang di pimpin oleh Ketua Umum.

 

PASAL 24

 

Pengisian jabatan lowongan antar waktu Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Daerah.

 

PASAL 25

 

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Cabang.

 

 

PASAL 26

 

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh

 

Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Anak Cabang.

 

PASAL 27

 

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Ranting.

 

BAB XII

Musyawarah dan persidangan

Pasal 28

Musyawarah Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat secara rutin 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh peserta dan peninjau.

  1. Peserta terdiri dari:
  2. Dewan Pimpinan Pusat
  3. Dewan Pendiri
  4. Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pembina Pusat
  5. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Pusat
  6. Peninjau terdiri dari:
  7. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
  8. Unsur Dewan Pimpinan Cabang
  9. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
  10. Jumlah Peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri
  11. Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
  12. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai

hak bicara

  1. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan tersendiri
  2. Musyawarah Pimpinan Pusat menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Musyawarah Pimpinan Pusat meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  4. Musyawarah Pimpinan Pusat menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  5. Musyawarah Pimpinan Pusat memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  6. Musyawarah Pimpinan Pusat menetapkan Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pakar Pusat untuk masa bakti 5

 

(lima) tahun ke depan.

  1. Musyawarah Pimpinan Pusat menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
  2. Musyawarah Pimpinan Pusat diselenggarakan di Ibu Kota Negara, kecuali Dewan Pimpinan Pusat menentukan lain.

 

Pasal 29

 

Musyawarah Daerah (MUSDA) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh

DPD dengan persetujuan DPP dan dihadiri oleh :

  1. Peserta terdiri dari:
  2. Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Dewan Pimpinan Daerah.
  4. Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah.
  5. Unsur Dewan Pimpinan Anak Cabang.
  6. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Daerah

 

  1. Peninjau terdiri dari:
  2. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

 

  1. Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah
  2. Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Daerah.
  3. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
  4. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan tersendiri.
  5. Musyawarah Daerah meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  6. Musyawarah Daerah menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Cabang di tingkat Provinsi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  7. Musyawarah Daerah memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  8. Musyawarah Daerah menetapkan Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  9. Musyawarah Daerah menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
  10. Musyawarah Daerah diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Daerah, Kecuali Dewan Pimpinan Daerah menentukan lain.
  11. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

 

Pasal 30

 

Musyawarah Cabang (MUSCAB) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh

DPC dengan persetujuan DPD dan dihadiri oleh :

  1. Peserta terdiri dari:
  2. Dewan Pimpinan Daerah
  3. Dewan Pimpinan Cabang
  4. Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pembina Cabang dan Dewan Pakar Cabang
  5. Unsur Dewan Pimpinan Cabang
  6. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Cabang
  7. Peninjau terdiri dari :
  8. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
  9. Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
  10. Jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Cabang ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Cabang.
  11. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
  12. Musyawarah Cabang meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  13. Musyawarah Cabang menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Cabang di tingkat Kabupaten/Kota untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  14. Musyawarah Cabang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  15. Musyawarah Cabang menetapkan Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pembina Cabang dan Dewan Pakar Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  16. Musyawarah Cabang Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
  17. Musyawarah Cabang diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Cabang, kecuali Dewan Pimpinan Cabang menentukan lain.
  18. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

 

PASAL 31

 

Musyawarah Anak Cabang (MUSACAB) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DPAC dengan persetujuan DPC dan dihadiri oleh :

  1. Peserta terdiri dari:
  2. Dewan Pimpinan Cabang
  3. Dewan Pimpinan Anak Cabang
  4. Unsur Ranting
  5. Peninjau terdiri dari :
  6. Unsur Kader/Anggota yang ditetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang
  7. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang
  8. Jumlah para peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang

 

  1. Jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Anak Cabang.
  2. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
  3. Musyawarah Anak Cabang meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  4. Musyawarah Anak Cabang menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Anak Cabang di tingkat Kecamatan untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  5. Musyawarah Anak Cabang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  6. Musyawarah Anak Cabang menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
  7. Musyawarah Anak Cabang diadakan ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Cabang, kecuali Dewan Pimpinan Anak Cabang menentukan lain.
  8. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

 

PASAL 32

 

Musyawarah Ranting (MUSRAN) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh

Pimpinan Ranting dengan persetujuan DPC dan dihadiri oleh:

  1. Peserta dan Peninjau yang terdiri dari:
  2. Para peserta yang terdiri dari Anggota yang tercatat dalam Ranting yang bersangkutan.
  3. Para Peninjau yang diundang oleh Pimpinan Ranting
  4. Jumlah para Peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
  5. Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditentukan dan ditetapkan oleh Sidang Musyawarah Ranting itu sendiri.
  6. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
  7. Musyawarah Ranting meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  8. Musyawarah Ranting menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Ranting di tingkat Kelurahan/Desa untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  9. Musyawarah Ranting memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  10. Musyawarah Ranting menetapkan Dewan Penasehat Ranting, Dewan Pembina Ranting dan Dewan Pakar Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  11. Musyawarah Ranting  Menetapkan  keputusan-keputusan  lain  apabila  dianggap perlu.
  12. Musyawarah Ranting diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan

 

Ranting, kecuali Dewan Pimpinan Ranting menentukan lain.

  1. Pimpinan Ranting dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.

 

BAB XIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 33

  1. Musyawarah dan Rapat-Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
  2. Setiap pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
  3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  4. Dalam hal yang mendesak, Ketua Umum ditingkat pusat dapat mengambil keputusan untuk langkah-langkah taktis dari strategis yang dipandang perlu setelah mendengar masukan dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pembina Pusat.
  5. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:
  6. Dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta.
  7. Keputusan sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang hadir.

 

BAB XIV

LAMBANG, PATAKA dan PANJI / BENDERA

Forum Bhayangkara Indonesia

PASAL 34

 

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berlambangkan Bola Dunia Bersayap

masing-masing terdiri dari lima helai bulu rangkap dua, Tiga Bintang di atas tulisan

(FBI)-Forum Bhayangkara Indonesia dan Pita Putih yang menempel di Bingkai

Delapan Sisi Bola Dunia dengan tulisan ‘sira gajahmada ambekel ing bhayangkara’.

  1. BOLA DUNIA, KEPULAUAN INDONESIA DENGAN WARNA MERAH.

Artinya: Planet Bumi.

Makna:

Melambangkan globalisasi, dunia, bahwa Indonesia atau Forum

Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah bagian yang tak terpisahkan dengan

masyarakat dunia dimanapun adanya, di planet bumi ini.

 

  1. LINGKARAN MERAH-PUTIH.

Artinya: Warna Merah-Putih.

 

Makna:

Melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikat bola dunia.

 

  1. BINGKAI DELAPAN SISI BERUKIR

Artinya: Delapan Mata Angin, Kebudayaan dan Peradaban.

Makna:

Melambangkan Mata Angin adalah filosofi Kebudayaan dan Peradaban

bangsa, yang dapat menentukan masa depan bangsa-bangsa di dunia.

 

  1. LIMA HELAI SAYAP RANGKAP KANAN-KIRI DAN SELAPUT MERAH DI ATASNYA

Artinya: Angka lima adalah sendi, azas Pancasila. Sayap, pengendali. Selaput berwarna

merah melambangkan darah, kehidupan dan kekuatan.

Makna:

Pancasila adalah kekuatan, pengendali semua gerakan dan kinerja

kemanusiaan, ideology, filosofi, sosial, ekonomi, kebudayaan dan peradaban bangsa

Indonesia.

 

  1. TULISAN FBI – FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

Artinya: Jati diri Organisasi.

Makna: FBI adalah Forum para Bhayangkara Bangsa Indonesia sebagai penjaga

keutuhan persatuan bangsa dan Negara yang pernah menjadi kebanggaan bangsa

pada zaman Majapahit, sebagai Negara pemersatu Nusantara.

 

  1. TIGA BINTANG

Artinya: Tri Prasatya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

Forum Bhayangkara Indonesia

Makna: TRI PRASATYA adalah ikrar dan janji setia yang wajib diketahui, difahami,

dimaknai, diapresiasikan, dibacakan dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab

dan setulus hati oleh setiap Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI),

seperti yang tertuang pada Anggaran Dasar BAB VII Pasal 13, yaitu:

 

‘Kami anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berikrar dan berjanji:

  1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan

amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan

hana dharma mangrwa.

  1. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).’

 

  1. PITA PUTIH BERTULISKAN ‘SIRA GAJAHMADA AMBEKEL ING BHAYANGKARA’

Artinya: ‘sira gajahmada ambekel ing bhayangkara’ adalah manuskrip yang tertulis di

Kitab Pararaton pupuh 26, yang artinya adalah: ‘Gajah Mada di Bhayangkara

berpangkat Bekel, Bintara, sekelas Kepala/Komandan Regu saat ini. Pada masa itu,

ketika Gajah Mada menjabat sebagai Bekel di Bhayangkara, mampu menyelamatkan

Raja dari makar, penggulingan pemerintahan oleh Ra Kuti, bahkan mampu

mempengaruhi para pemimpin dan petinggi Negara. Gajah Mada terbukti mampu

mengembalikan Raja Jayanagara ke singgasana keraton, untuk kembali memerintah

Majapahit.

Makna: Agar anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) memiliki semangat

Gajah Mada, seorang Bhayangkara sejati, yang setia kepada Negara, seorang rakyat

yang berani dan jujur, tanpa pamrih, cerdas, cergas, arief, mampu mengendalikan

Negara ketika situasi dan kondisi genting, menyelamatkan Negara dari kehancuran,

dan di kemudian hari terbukti mampu mempersatukan Nusantara yang terdiri lebih

dari 17.500 pulau, yang kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

PASAL 35

KESIMPULAN GAMBAR atau LAMBANG

Gambar atau lambang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) secara keseluruhan

memberikan semangat Bhayangkara pada zaman Gajah Mada, yang mampu

memberikan holyspirit kejuangan untuk membawa bangsa dan negara Indonesia

menjadi negara besar, agung, mandiri, sejahtera, berkeadilan dan percaya diri menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dunia. Menjadi organisasi atau forum

yang dapat menjembatani asset ideology, sumber daya alam dan sumber daya

manusia milik bangsa ini, menjadi sebenar-benarnya kekuatan yang hanya dimiliki

rakyat Indonesia dalam arti luas.

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) menentang apapun dan siapapun yang bertolak belakang dengan ajaran dan amanat

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika tan hana

dharma mangrwa, serta menentang segala bentuk penindasan, perbudakan,

pemerasan, pelanggaran hukum dan HAM.

 

PASAL 36

Pataka Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) memiliki ketentuan:

 

  1. Pataka ditempatkan di ruang kantor Ketua Umum, Ketua DPD/DPC/DPAC/DPRan

berdampingan atau bersejajar dengan Panji Sang Saka Merah Putih dengan ukuran

yang disesuaikan.

  1. UKURAN:
  2. Perbandingan lebar dan panjang 2:3
  3. Untuk DPP: 1×2 meter.
  4. Untuk DPD: 80×120 cm.
  5. Untuk DPC: 60×90 cm.
  6. Untuk DPAC: 50×75 cm.
  7. Untuk DPRan: 40×60 cm.

 

  1. BENTUK
  2. Pataka Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berbentuk empat persegi

panjang.

  1. Warna dasar putih.
  2. Di tengahnya ada sulaman lambang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

 

sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 di Anggaran Rumah Tangga ini.

  1. Ada rumbai berwarna merah di setiap tepinya.
  2. Panjang tongkat/tiang Pataka disesuaikan.

 

PASAL 37

Panji/Bendera Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) memiliki ketentuan:

 

  1. UKURAN:
  2. Perbandingan lebar dan panjang 2:3
  3. 1×2 meter.
  4. 80×120 cm.
  5. 60×90 cm.
  6. 50×75 cm.
  7. 40×60 cm.
  8. Ukuran khusus yang disesuaikan dengan keperluan.
  9. BENTUK
  10. Panji/Bendera Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berbentuk empat

persegi panjang.

  1. Warna dasar urutan dari atas: merah-putih-kuning emas.
  2. Ukuran lebar warna merah sebesar 40%, putih 35% dan kuning emas 25%.
  3. Di tengahnya ada lambang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) sesuai

dengan ketentuan pada pasal 41 di Anggaran Rumah Tangga ini.

  1. Di bawah lambang ada tulisan dengan font yang sama pada lambang, yaitu:

sira gajahmada ambekel ing bhayangkara.

  1. Panjang tongkat/tiang Panji/Bendera disesuaikan.
  2. ARTI WARNA PANJI/BENDERA

Tiga unsur warna Merah-Putih-Kuning Emas

Merah: Berani

Putih: Suci

Kuning Emas: Ksatria

Arti secara filosofis melambagkan ksatria Nusantara yang berani dan berjiwa luhur,

sesuai dengan amanat Pancasila sebagai azas atau dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

 

 

BAB XV

Keuangan organisasi

 

PASAL 38

 

Keuangan Organisasi diperoleh dari berbagai sumber usaha yang dilakukan dan/atau dikerjasamakan oleh Organisasi dengan pihak-pihak lain.

 

PASAL 39

 

Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB XVI

Ketentuan lain

PASAL 40

 

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Maret 2019

 

Dewan pimpinan pusat

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

 

KETUA UMUM

 

 

Drs. Eddy Kusuma Wijaya. SH. MH. MM

 

SEKRETARIS JENDRAL

 

 

Anang Efendi. S,Ag

Anggaran Dasar Forum Bhayangkara Indonesia.

ANGGARAN DASAR

Forum Bhayangkara Indonesia

Pembukaan

 

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah menjamin warganya untuk berserikat dan berkumpul untuk melaksanakan hak dan kewajibannya guna mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945.
Bahwa sebagai bangsa besar dan memiliki kekayaan alam, budaya, adat-istiadat, filosofi berkebangsaan yang beradab, maka dibentuklah Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia yang di singkat (FBI) yang merupakan suatu wadah komunikasi rakyat yang berdasarkan Pancasila guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, serta dijiwai dengan semangat persatuan sebagai falsafah dasar Negara yang dicanangkan oleh Patih Gajah Mada sebagai ksatria Bhayangkara pada zaman Majapahit, yang terbukti mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat dan berwibawa.
Bahwa Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dalam mewujudkan cita-cita bangsa bersikap kerakyatan, menolak faham-faham feodalisme, kolonialisme, imperialisme, atheisme dan radikalisme dalam segala bentuk. Dalam pembinaan Organisasi selalu berpegang kepada sikap saling asuh, asah dan asih dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, TEMPAT, WAKTU, KEDUDUKAN
PASAL 1
NAMA

Organisasi ini bernama Forum Bhayangkara Indonesia yang selanjutnya disingkat (FBI).

PASAL 2
WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) telah berdiri sejak tanggal 17 Maret 2014 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini berkedudukan di seluruh Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpusat di Ibukota Negara dengan alamat Jl. Lurah Disah No 86 RT 02 RW 02 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dan bilamana perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di Daerah lain.

BAB II
LAMBANG ORMAS DAN ATRIBUT
PASAL 3

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berlambangkan Bola Dunia Bersayap masing-masing terdiri dari lima helai bulu rangkap dua, Tiga Bintang di atas tulisan (FBI)-Forum Bhayangkara Indonesia dan Pita Putih yang menempel di Bingkai Delapan Sisi Bola Dunia dengan tulisan ‘sira gajahmada ambekel ing bhayangkara’.

PASAL 4

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) mempunyai atribut yang terdiri dari panji-panji, mars dan hymne Forum Bhayangkara Indonesia.

BAB III
ASAS
PASAL 5

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI
PASAL 6

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) hidup dan berada di tengah-tengah rakyat, milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bersifat terbuka, demokratis, majemuk, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) menentang apapun dan siapapun yang bertolak belakang dengan ajaran dan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, serta menentang segala bentuk penindasan, perbudakan, pemerasan, pelanggaran hukum dan HAM.

PASAL 7

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, memberdayakan potensi yang ada di bumi pertiwi ini demi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB V
VISI, MISI. MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 8

Visi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini adalah:

– Menjadi Organisasi kemasyarakatan yang merupakan suatu wadah komunikasi rakyat yang professional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta mampu membawa bangsa ini mewujudkan pemimpin nasional yang tangguh dan menjadikan bangsa yang berdaulat dan berwibawa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta semangat Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Magrwa.

Misi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini adalah:

– Bersama-sama masyarakat luas, mampu mengembangkan dan menjadi potensi penyeimbang dengan pemerintah menuju peradaban, kebudayaan dan perekonomian rakyat bagi kemajuan bukan hanya organisasi tapi terutama untuk bangsa dan Negara tercinta: Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pancasila dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
– Menciptakan kerukunan antar umat beragama, anti kekerasan dan haram pada kinerja korupsi, memberikan semangat holistik kepada anak bangsa untuk bangkit dari keterpurukan,
percaya diri, membangun bangsa, mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
– Memberdayakan semua kekuatan bangsa untuk sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat yang berkeadilan, menghargai harkat hidup, memastikan kesetaraan Hukum dan HAM.

PASAL 9

1. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) didirikan dengan maksud turut berperan serta aktif dalam upaya-upaya:
a. Pemberdayaan Masyarakat di segala lapisan,b. Pemberdayaan potensi alam,
c. Pemberdayaan keragaman agama, budaya dan adat-istiadat,
d. Pemberdayaan ideology dan filosofi bangsa,
e. Pemberantasan Korupsi dan perilaku penyimpangan Hukum dan HAM untuk kepentingan dan kemajuan Negara, bangsa dan rakyat Indonesia.


2. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Menghimpun dan mendayagunakan potensi masyarakat dan anggota yang dimiliki Anggota dalam berperan serta sebagai mitra strategis pemerintah untuk mensukseskan proses pembangunan nasional maupun daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur.
b. Membina masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan generasi emas Indonesia yang hebat, profesional, kuat dan tangguh dalam sektor usaha yang di tekuni.
c. Berperan aktif membangun kehidupan sosial yang toleran di berbagai sektor kegiatan publik dalam rangka menegakkan Pancasila sebagai ideologi dasar berbangsa dan bernegara.
d. Menjalin hubungan kerjasama secara profesional dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
e. Melaksanakan kajian dan penelitian di berbagai sektor kehidupan masyarakat melalui pendidikan karakter wawasan kebangsaan.
f. Meningkatkan peran kecendekiaan yang bersifat kritis, profesional aktual dan berintegritas ke- Indonesiaan.
g. Berpartisipasi aktif dalam mengawal dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan iptek guna mengentaskan keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan demi kemajuan bangsa dan negara.
h. Memperkuat pertahanan ideologi kebangsaan dari paham – paham radikalisme dan intoleran.

BAB VI
KEANGGOTAAN
PASAL 10

Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah:
1. Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) merupakan personil yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, yaitu:
a. Calon Anggota.
b. Anggota.
c. Anggota Kehormatan.
2. Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PASAL 11

Hak Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah:
1. Anggota mempunyai hak yang sama dan mempunyai kesanggupan mematuhi ketentuan tata tertib dan sanksi yang dibuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggota mempunyai hak dan kedudukan hukum sesuai hirarki dalam Organisasi.
3. Anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dipilih dan memilih dalam jabatan Organisasi.
4. Anggota mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan Organisasi.

PASAL 12

Kewajiban Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah:
1. Anggota mempunyai kewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggota mempunyai kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika.
3. Anggota mempunyai kewajiban menjaga, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan semboyan Sakti Bhinneka Tunggal Ika.
4. Anggota mempunyai kewajiban mentaati dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dengan tulus, bertanggung jawab dan disiplin.
5. Anggota mempunyai kewajiban dalam menjaga keutuhan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dan wajib saling menghormati sesuai hierarki organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
6. Anggota mempunyai kewajiban memperjuangkan Azas, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Organisasi.
7. Anggota mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama, martabat dan kewibawaan Organisasi.

PASAL 13

TRI PRASATYA adalah ikrar dan janji setia yang wajib diketahui, difahami, dimaknai, diapresiasikan, dibacakan dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan setulus hati oleh setiap Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), yaitu:

‘Kami anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berikrar dan berjanji :
1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
3. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).’

BAB VIII
KEDAULATAN
PASAL 14

Kedaulatan Organisasi berada di tangan Ketua Umum sesuai dengan hierarki struktur organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

BAB IX
ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Organisasi

1. Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) terdiri dari:
a. Tingkat Pusat terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
b. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
c. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
d. Tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya disebut Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
e. Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disebut Dewan Pimpinan Ranting (DEPIRAN).
2. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dapat membentuk perwakilan di luar negeri.
3. Pengaturan lebih lanjut perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
DEWAN PENDIRI

1. Dewan Pendiri adalah Dewan tertinggi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri.
2. Anggota Dewan Pendiri Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) tediri dari :
a. Mereka yang mendirikan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini.
b. Para pakar, professional, ilmuwan, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk kepentingan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
3. Dewan Pendiri memiliki wewenang :
a. Menetapkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Dewan Pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Menetapkan kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
d. Membentuk Tim atau staff yang membantu Dewan Pendiri apabila di perlukan.
e. Memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
f. Menyetujui susunan personalia Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 17

Dewan Pimpinan Pusat
1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana tertinggi
Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum
2. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :
a. Menyusun struktur organisasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Membuat Program Kerja tahunan, Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
d. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Pihak Pemerintah, Swasta, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga lainnya.
e. Menjalin hubungan luar negeri.
f. Menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan usulan atau rekomendasi penerima mandat.
g. Menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usulan penerima mandat atau usulan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah.
h. Menetapkan pergantian dan penyempurnaan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
i. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
j. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
k. Menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Pusat, Rakornas dan rapat – rapat lainnya.
l. Membentuk Badan dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.
m. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk mengisi kekosongan jabatan.3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
a. Menyusun dan menetapkan nama pengurus Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
b. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Membuat dan menetapkan Tata Tertib Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
e. Membuat dan Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

Pasal 18

Dewan Pimpinan DAERAH
1. Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pelaksana Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Provinsi.
2. Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang :
a. Mengajukan susunan pengurus Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
b. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat, Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
d. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Kerja Daerah dan rapat – rapat lainnya.
f. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
g. Mengusulkan susunan pengurus Pimpinan Cabang yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
h. Mengajukan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mematuhi Tata Tertib Organisasi, Rapat Pimpinan Pusat dan ketentuan organisasi lainnya.
b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

Pasal 19

Dewan Pimpinan CABANG
1. Dewan Pimpinan Cabang adalah Dewan Pelaksana Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang :
a. Mengusulkan susunan pengurus Pimpinan Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
b. Melaksanakan Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat dan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Pusat dan Daerah serta Cabang.
c. Memberikan persetujuan atas penetapan susunan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang yang diajukan oleh Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
e. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah
f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
g. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah
i. Mengusulkan pergantian dan penyempurnaan pengurus Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mematuhi Tata Tertib Organisasi, Hasil Rapat Pimpinan Pusat, Daerah dan ketentuan organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) lainnya.
b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Cabang.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Dewan Pimpinan Daerah.
d. Mengusulkan kepengurusan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 20

Pimpinan Anak Cabang
1. Pimpinan Anak Cabang adalah Pelaksana Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
2. Pimpinan Anak Cabang memiliki wewenang :
a. Mengusulkan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
b. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Anak Cabang berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja Daerah dan Program Kerja Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Pusat, Daerah dan Cabang serta Anak Cabang.
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ranting.
d. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang.
e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Anak Cabang.
f. Mengusulkan pengisian pergantian dan penyempurnaan pengurus Pimpinan Ranting kepada Dewan Pimpinan Cabang.
3. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mematuhi Tata Tertib Organisasi, Hasil Rapat Pimpinan Pusat dan ketentuan lainnya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Anak Cabang.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Dewan Pimpinan Cabang.
d. Membentuk kepengurusan Pimpinan Ranting

Pasal 21

Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting adalah Pelaksana Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Pimpinan Ranting memiliki wewenang :
a. Mengusulkan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting kepada Ketua Pimpinan Anak Cabang.
b. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Ranting berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja Daerah dan Rencana Kerja Cabang, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang dan Rapat Pimpinan, baik di tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang, serta Ranting.
c. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Ranting.
3. Pimpinan Ranting berkewajiban :
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mematuhi Tata Tertib Organisasi, Hasil Rapat Pimpinan Pusat, Daerah, dan Cabang dan ketentuan organisasi lainnya.
b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Ranting.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Dewan Pimpinan Cabang.
d. Membentuk kepengurusan Ranting.

PASAL 22
KEKUASAAN ORGANISASI

1. Musyawarah Pimpinan Pusat adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi Organisasi yang berwenang untuk:
a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan atas persetujuan Dewan Pendiri.
d. Menetapkan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan atas persetujuan Dewan Pendiri.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

2. Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah disingkat MUSDA adalah musyawarah Organisasi di tingkat Provinsi yang berwenang untuk:
a. Menetapkan Program dan Rencana Kerja Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Provinsi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan atas persetujuan Ketua Umum.
d. Mengusulkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan kepada Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

3. Musyawarah Pimpinan Cabang disingkat MUSCAB adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang untuk:
a. Menetapkan Program dan Rencana Kerja Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kabupaten/Kota untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan ketua umum.
d. Mengusulkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

4. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang disingkat MUSACAB adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kecamatan yang berwenang untuk:
a. Melaksanakan Program dan Rencana Kerja Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kecamatan untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
d. Mengusulkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Anak Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan kepada Dewan Pimpinan Cabang.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

5. Musyawarah Ranting disingkat MUSRAN adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kelurahan/Desa yang berwenang untuk:
a. Melaksanakan Program dan membuat Rencana Kerja Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kelurahan/Desa untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
d. Mengusulkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan kepada Pimpinan Anak Cabang.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

BAB IX
DEWAN PIMPINAN DAN SUMPAH PELANTIKAN
PASAL 23

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana Tertinggi yang memimpin dan mengendalikan Organisasi di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara dan bertanggungjawab pada Musyawarah Pimpinan Pusat (MUSPIMPUS).
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana di tingkat Provinsi, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Provinsi dan berkedudukan di ibukota Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana di tingkat Kecamatan, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kecamatan dan berkedudukan di ibukota Kecamatan.
5. Dewan Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana di tingkat Kelurahan/Desa, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kelurahan/Desa dan berkedudukan di Kelurahan/Desa.
6. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dapat membentuk Perwakilan di Luar Negeri ataupun di tingkat instansi kerja di dalam dan luar negeri.
PASAL 24
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pelaksana dan pengendali kebijakan kegiatan Organisasi secara Nasional dengan Struktur terdiri dari:
a. Dewan Pimpinan Pusat:
Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua – Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum di tingkat pusat.

b. Pengurus Harian:
Pengurus Harian adalah sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas ditambah dengan Kepala Departemen dan Sekretariat.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari:
Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan di tingkat Daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari:
Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan di tingkat Cabang.
4. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) terdiri dari:
Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan di tingkat Anak Cabang.
5. Dewan Pimpinan Ranting (Pimpinan Ranting) terdiri dari:
Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan di tingkat Ranting.

PASAL 25

Sebelum memangku jabatan, setiap Pimpinan terlebih dulu menerima SK dan dilantik oleh Pimpinan di atasnya, serta diwajibkan mengangkat sumpah/janji jabatan Organisasi sebagai berikut:
“Demi Allah (sesuai agama dan kepercayaan), saya bersumpah dan berjanji, bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dengan penuh tanggungjawab untuk setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika, setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) . Saya bersumpah dan berjanji akan memegang teguh rahasia Organisasi dan mentaati disiplin Organisasi. Semoga Allah (sesuai agama dan kepercayaan) senantiasa melindungi dan menolong saya.”

BAB X
DEWAN KEHORMATAN
PASAL 26

Anggota Dewan Kehormatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari:
a. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
b. Pemberhentian anggota Dewan Kehormatan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)).
c. Dewan Kehormatan berhak memeriksa anggota yang melakukan pelanggaran AD /ART serta Tata Tertib Organisasi dan berkewajiban mengawasi kinerja personil Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Personil Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Kehormatan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
f. Dewan Kehormatan, hanya berada di tingka tingkat Pusat, Daerah dan Cabang

BAB XI
DEWAN PENASEHAT
PASAL 27

Anggota Dewan Penasehat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini terdiri dari:
a. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Pemberhentian anggota Dewan Penasehat dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Penasehat berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Penasehat berkewajiban memberikan nasehat kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Penasehat ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa anggota menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
f. Dewan Penasehat, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XII
DEWAN PEMBINA
PASAL 28

Anggota Dewan Pembina Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari:
a. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Pemberhentian anggota Dewan Pembina dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Pembina berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Pembina ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa anggota menurut keahliannya di bawah pengawasan Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
f. Dewan Pembina, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XIII
DEWAN PAKAR
PASAL 29

Anggota Dewan Pakar Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari :
a. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Pemberhentian anggota Dewan Pakar dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Pakar berhak dan berkewajiban memberikan masukan, saran, pendapat sesuai bidang keahliannya guna untuk kemajuan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Pakar ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa anggota menurut keahliannya di bawah pengawasan Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
e. Dewan Pakar, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XIV
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
PASAL 30

Pimpinan Organisasi pada segala tingkatan setiap saat dapat mengadakan Musyawarah Kerja sesuai dengan kebutuhan Organisasi untuk menyikapi persoalan dan mengambil sikap sehubungan dengan situasi organisasi dan daerah kerjanya.

BAB XV
HUBUNGAN ORGANISASI
PASAL 31

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dapat menjalin hubungan dengan Pemerintah, Lembaga dan Badan, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi lainnya baik Nasional maupun Internasional.

PASAL 32

Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang dapat membentuk Organisasi, Badan, Lembaga pada semua tingkatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVI
USAHA ORGANISASI
PASAL 33

1. Melakukan kontrol sosial disegala bidang kehidupan sosial masyarakat.
2. Berusaha meningkatkan kemampuan dan kesadaran anggota Organisasi untuk berpartisipasi mensukseskan program pemerintah.
3. Mengembangkan sumber daya manusia masyarakat luas agar memilki sikap kepekaan untuk mengembangkan potensi di segala bidang.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, analistis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pemangku kebijakan pembangunan atau lembaga pemerintah.
5. Memberi bantuan-bantuan berupa jasa kepada seluruh anggota Organisasi yang memerlukan.
6. Memperjuangkan hak dan martabat masyarakat melalui program yang handal dan profesional.
7. Mengembangkan lembaga-lembaga kajian, riset, analisis, serta mampu melakukan tindakan investigasi.
8. Mampu melakukan pendampingan-pendampingan sebagai konsultan, tenaga ahli, pendampingan hukum dan konsultasi-konsultasi sosial maupun ekonomi.
9. Berupaya mampu untuk mendirikan, menyampaikan dan menyelenggarakan pusat-pusat informasi kemasyarakatan di seluruh tanah air.
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan, keuangan Negara dan keuangan Daerah serta manajemen pemerintahan.
11. Mampu Memimpin dan terlibat aktif didalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beradab dan demokratis, sehingga tata nilai kehidupan berbudaya dan berbangsa dapat berjalan secara demokratis di semua sektor-sektor sendi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.
12. Membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi kepentingan rakyat.
13. Melakukan usaha-usaha produktif di segala sektor, yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lainnya, dalam arti kata yang seluas-luasnya.

BAB XVII
KEKAYAAN
PASAL 34

Kekayaan lembaga ini terdiri dari penghasilan dari usaha-usaha Organisasi sendiri, sukarela dan sumbangan tidak terikat.

BAB XVIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 35

Perubahan Anggaran Dasar Organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Pimpinan Pusat.

BAB XIX
PEMBUBARAN ORGANISASI
PASAL 36

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri.

PENUTUP
PASAL 37

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Dasar ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 25 Maret 2019
Dewan pimpinan pusat
Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

 

 

Drs. Eddy Kusuma Wijaya. SH. MH. MM
Ketua Umum   

               

Anang Efendi. S.Ag
Sekertaris Jenderal

SEBUAH KEADILAN BAGI MASYARAKAT

SEBUAH KEADILAN BAGI MASYARAKAT
Oleh: Drs. Bambang Diponegoro.Msc.
(Pemerhati Budaya)

 

SECARA bahasa ADIL adalah sama, Sedangkan KEADILAN Kesamaan yang tidak berat sebelah, tidak memihak kepada yang salah dan juga tidak memihak kepada yang benar.
Seseorang berprilaku adil apabila orang tersebut tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu dan tidak berpihak ke salah satu.
Ketika “keadilan” disebut terlebih dahulu dibandingkan kata  “sejahtera”(damai) maka itu menunjukan bahwa yang harus ditegakkan terlebih dahulu dalam hidup ini adalah keadilan

Bila keadilan sudah berhasil ditegakkan dengan sendirinya kesejahteraan akan dapat tercapai dengan mudah. Bila tidak terwujudnya kesejahteraan dalam suatu masyarakat dan bangsa maka  kenestapaan yang mendera, karena disebabkan hilangnya keadilan walaupun Negara tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah.

Ketika keadilan dinegri ini ditegakkan, maka setiap pemimpin mulai presiden, gubernur, bupati, hakim, jaksa, kepolisian ataupun yang lainya harus memahami hakikat keadilan itu sendiri agar jangan sampai ia ingin menegakkan keadilan tapi justru yang ditegakkannya ke zaliman.

Minimal ada 2 hakikat keadilan yang harus kita pahami.

Pertama.
KESAMAAN dalam arti tidak ada diskriminasi membeda-bedakan perlakuan antara satu dengan yang lain. Sehingga persamaan ini bisa dipahami dengan persamaan hak, juga persamaan di hadapan hukum. Siapapun yang bersalah perlakukanlah secara sama dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahanya. Bukan yang sebalinya, kalau orang penting berpangkat, berbuat salah dibiarkan saja. Sedangkan orang biasa atau rakyat jelata bersalah lalu dihukum dengan hukuman yang melebihi dari tingkat kesalahanya.
Apakah dengan dia mempunyai kedudukan yang sangat penting, maka dia bisa berbuat semaunya?

Kedua
KESEIMBANGAN ini merupakan hakekat yang penting dalam keadilan. Namun keseimbangan itu bukan berarti kesamaan dalam memperoleh sesuatu, Contoh kesamaan dalam penghasilan, posisi, pangkat dan jabatan. Tapi keseimbangan itu kesesuain antara ukuran, kadar dan waktu. Dari sinilah kita bisa memahami dalam keseimbangan jangan sampi terjadi jurang pemisah yang sangat tajam, tidak ada unsur pemerataan. Keadilan dalam arti keseimbangan berarti proporsional.

Ketika kegiatan pembangunan hanya berpusat di suatu tempat tertentu, misalnya di pusat pemerintahan saja, maka itu namanya tidak adil. Karena tidak ada keseimbangan pusat dan daerah, dan jelas ketidakadilan macam ini akan menimbulakan kecemburuan yang sangat berbahaya bagi suatu masyarakat.

Adapun kesejahteraan, ia merupakan kondisi keadaan yang sangat didambakan oleh setiap manusia, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan dunia. Karena suatu masyarakat disebut masyarakat yang sejahtera dan telah mencapai kesejahteraan bila memenuhi antara lain 3 kriteria :
1. Terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan. Ini merupakan suatu yang sangat mendasar bagi kehidupan makhluk yang bernama manusia. Karenaya pula kemiskinan dan kefakiran yang membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, harus bisa diatasi bersama-sama dan setiap manusia harus memiliki motivasi yang kuat untuk berusaha guna mengatasinya. Manakala sisi ini sudah terpenuhi maka masyarakat sejahtera akan terwujud menjadi masyarakat yang mempunyai harga diri yang tinggi, tidak mengemis, tidak mencuri dan bahkan tidak korupsi seperti banyak yang terjadi pada saat ini, bahkan tidak akan berbohong.

 

2. Terpenuhinya ketenangan jiwa.
Hal ini karena pada masyarakat yang sejahtera, bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa sehingga setiap persoalan yang terjadi dapat dihadapi dan diatasi sebagaimana tuntunan Islam. Apalagi ketakwaan yang menjadi pangkal kesejahteraan akan membuat orang-orang yang menghadapi persolan akan menemukan jalan keluar dari setiap persoalan. Termasuk juga masalah ekonomi.

Ketiga, terwujudnya kasih sayang antar manusia, ini merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan konflik dan mengembangkan konflik sebab masing-masing sudah bisa menjalani kehidupan dengan baik dan ini tentu ingin dipertahankan. Karena persoalan yang timbul pada seorang individu atau suatu keluarga dalam masyarakat niscaya akan berpengaruh kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh Karena itu kita semua harus menyadari bahwa untuk membawa negri ini dalam kehidupan yang sejahtera tentu kita harus menegakkan keadilan dari segala bidang hokum, politik, pendidikan dan ekonomi. Memang ini tugas yang sangat berat. Karena di perlukan bukan hanya dukungan dalam sikap dan pernyataan, melainkan juga dibutuhkan kerja keras secara bersama-sama dan tentu saja bekerja sama yang baik dengan semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat.
Jangan menyebarkan cerita bohong (hoax), ujaran kebenciaan terhadap kelompok satu dengan kelompok yang lain, Jaga Budaya saling asih,asah dan asuh dengan sesama.

Pada akhirnya dengan kesadaran berkeadilan degala lapisan akan terwujudnya Kedamaiaan,
No Justice No Peace, Tidak ada keadilan maka tidak ada kedamaian

Forum Bhayangkara Divisi Humas Tabloid Forum Bhayangkara Indonesia

 

PENANGGUNG JAWAB UMUM 

 Irjen Pol (p) DRS. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH. MH. MM

PENANGGUNG JAWAB BIDANG USAHA               

 R. Theo Virsa

DEWAN PEMBINA                                           

 Komjen Pol (P) Drs. Susno Duadji, SH, MH, AKBP Pol (p). H. Muchidin, SH, AKBP Pol (p). H. Muchidin, SH, Haikal Safar, SH, Abdullah Djojdja, Eko Hardiansyah

PEMIMPIN UMUM                                         

 Anang Efendi, S,ag

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Cecep Chandra

DEWAN PENASEHAT                  

Irjen Pol (p) Andi Masmiyat, Kombes Pol (P) H. Darul Ulum.SH, MH,  Suryadi, Dr. Saiful Bahri.

PENASEHAT HUKUM                               

Sawong Aries Prabowo. SH, Syarifuddin, SH , SH.I, MH, H. Muhammad Taufan, SH, Mochamad Mundir,SH, Yahya Heriansyah, Erizon.

 

Merupakan satu-satunya media yang diakui dan bersinergi dengan ormas Forum Bhayangkara Indonesia/ FBI 

 

Tentang Media Online

 

Eddy Kusuma Wijaya : “Berbagai keberhasilan telah ditorehkan pemerintahan Jokowi, perlu diusulkan UU 45 di Amandemen Kembali”

Jokowi

Ir. H. Joko Widodo yang biasa dikenal dengan nama Jokowi lahir di Surakarta, 21 Juni 1961 lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada pada tahun 1985. Pak Jokowi memiliki istri yang bernama Ibu Hj.Iriana Joko Widodo dan mempunyai 3 anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep.

Saat wawancara eksklusif antara awak media TFBI dengan Irjen Pol (p) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya. SH. MH. MM disalah satu warung wilayah Tangerang dalam suasana santai dan bersahabat, Politisi DPR RI dari Komisi II fraksi PDI Perjuangan  dapil Banten 3 ini mengatakan, saat terpilih menjadi Presiden, jargon yang dipilih oleh Joko Widodo adalah Kerja, Kerja, kerja…….!. Hingga hampir 4 tahun pemerintahannya saat ini, Presiden Jokowi ternyata mampu membuktikan jargonnya tersebut.

Berbagai keberhasilan telah ditorehkan pemerintahan Jokowi. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan juga pembangunan kualitas manusia, mimpi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sedikit demi sedikit mulai nampak.” Jelas Ekuwi sapaan Eddy Kusuma Wijaya mantan Dir Reskrim Polda Bali ini.

“Meskipun memang ada beberapa PR dalam penegakan hukum yang belum bisa dituntaskan, misalnya kasus kasus besar di masa lalu, tapi komplotan Korupsi sudah banyak terselesaikan, dan tidak ada salahnya kita mengapresiasi keberhasilan keberhasilan ini.” Lanjutnya.

“Sebaik nya Pak Jokowi kita usulkan jadi Presiden 4 Priode, dan UUD 1945 Perlu kita usulkan untuk di amandemen kembali.” Ucap EDDY KUSUMA WIJAYA
DPR RI Anggota FRAKSI PDI Perjuangan dalam usulannya.

Berikut daftar keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi:

1. Membubarkan “Pertamina Trading Limited” (PETRAL) walau PRO  – KONTRA terjadi dengan tegas PETRAL bubar sehingga terwujud efisiensi pengadaan BBM

2. Mencabut subsidi BBM untuk orang menengah dan kaya, sehingga dananya dapat digunakan untuk berbagai hal yang produktif

3. Meresmikan pembuatan jalan toll Trans Sumatera tahap I dari Lampung-Palembang-Indralaya

4. Meresmikan dimulainya pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah dengan Kapasitas 2.000.MW yang mangkrak selama empat tahun

5. Dimulainya pengairan Waduk Jatigede, Sumedang yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di Indramayu, pengairan sawah sawah di Jawa Barat serta pembangunan PLTA dengan kapasitas 110.MW

6. Pada Tanggal 09 September 2015, dimulainya pembangunan jalur LRT jurusan Cibubur-Cawang dan Bekasi Timur-Cawang (info: Kemen PUPR)

7. Pada Tanggal 21 September 2015, peresmian dioperasikannya Bor Raksasa untuk membuat terowongan dalam tanah guna jalur MRT trayek Lebak Bulus-KebayoranBaru-Senayan-Bundaran Hotel Indonesia

8. Pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana sebesar Rp.16.triliun untuk membangun infrastruktur di perbatasan Kalimantan dari Kalimantan Utara sampai Kalimantan Barat

9. Pembangunan Pelabuhan Laut dalam di Papua : Sorong, Manokwari, Jayapura dan Merauke, serta infrastruktur pembuatan jalan yang menghubungkan kota kota di Papua.

10. Perusahaan Saudi Arabia ARAMCO akan membangun Kilang Minyak serta Storage BBM di Indonesia senilai Rp.140.triliun yang selama ini pembangunan Kilang Minyak tidak pernah terwujud sejak era Soeharto

11. Dengan beroperasinya pada bulan Nopember 2015 ini, unit RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) di Cilacap Jateng dan Kilang TPPI di Tuban Jatim, maka Import BBM Premium bisa berkurang 30% atau Negara bisa hemat Rp.150.M/hari, atau setara dgn 100.ribu Barrel per hari

12. Kasus Lumpur Lapindo yang selama 8 tahun tidak selesai di era SBY, oleh Jokowi hanya dalam kurun waktu 8 bulan rampung ganti rugi semuanya diterima warga Sidoardjo.

13. Komite Explorasi Nasional (KEN) yang dibentuk pemerintah Jokowi pada tanggal 12 Juni 2015 telah menemukan cadangan Minyak dan Gas di Indonesia Timur sebesar 5.2.miliar barrell untuk Minyak sebanyak 2.7.miliar barrel dan untuk Gas14.TCF Gas

14. Pemerintah targetkan pekerjaan Tol Trans Papua dirancang sepanjang 4.320.Km (Sorong-Manokwari-Wamena-Jayapura-Merauke) (Timika-Oksibil) tersambung pada tahun 2018 ( info : Men PUPR Berita Satu TV-14.10.15 )

15. Satu tahun Jokowi memimpin sudah membuat jalan Tol sepanjang 132.35. Km

16. Izin investasi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia di era SBY harus menunggu sampai 2 tahun (536 hari) Tetapi di era Jokowi urus Izin Investasi cukup dengan 3 jam.

17. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No.115 tahun 2015 untuk Kementrian Kelautan dan Perikanan yang isinya tidak perlu ke Pengadilan lagi jika Satgas Illegal Fishing menangkap Kapal Asing Pencuri Ikan bisa langsung tenggelamkan

18. Dalam kurun waktu 9 bulan Jokowi bisa membayar sebagian hutang warisan peninggalan SBY  sebesar Rp.293.triliun

19. Sejarah baru Indonesia, dalam waktu 9 bulan Investasi masuk Rp.400.triliun, Jokowi memang berkeinginan kuat untuk membuat Indonesia sejahtera

20. Mulai beroperasinya 6 rute Tol Laut Jokowi dari Tanjung Priok — Papua. Tanjung Priok — Natuna. Tanjung Perak — ke seluruh pelabuhan di NTT dan seluruh pelabuhan di Maluku serta seluruh pelabuhan di Papua dan Papua Barat

21. Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sedang proses pekerjaan pembangunan 15 Bandara baru di wilayah terluar Indonesia, diantaranya Bandara di Miangas, Manokwari, Berau, Tual, Palu, Maumere, Tarakan, Aceh Tengah, Wakatobi , dan lain lain.

22. Pemerintahan Jokowi selama satu tahun dapat menurunkan Import Premium sebesar 37.% dari semula 378.5.ribu BPH turun jadi 236.ribu BPH. Begitu juga dengan Solar import nya turun sebesar 84.% dari semula sejumlah 121.3.ribu BPH turun menjadi 20.ribu BPH

23. Setelah 40 tahun Presiden Italia tidak ke Indonesia datang menemui Presiden Jokowi kemudian pada tanggal 9 Nopember 2015 berkunjung untuk menandatangani MOU investasi sebesar USD.1,055.M. atau setara dengan Rp.140.triliun dalam bidang Logistik, Industri Kulit, Industri Otomotif dan Furniture

24. Presiden Jokowi meresmikan pabrik Pupuk terbesar di Asia Tenggara. Pupuk Kaltim 5 Bontang dengan kapasitas produksi Ammonia 825.000 Ton per tahun dan produksi Urea 1.155.000.Ton per tahun, serta dimulainya pembuatan jalur Kereta Api Trans Borneo

25. Keputusan besar telah diambil Presiden Jokowi, yaitu tidak lagi memperpanjang kontrak Freeport yg telah 45 tahun menggali Emas di Papua.

26. Jokowi pada tanggal 25 Nopember 2015 meresmikan pembuatan jalur rel kereta cepat Makassar-Pare Pare, diharapkan tahun 2019 sudah bisa beroperasi Kereta Api Trans Sulawesi dari Manado ke Makassar

27. Ground breaking pembangunan jalur Kereta Cepat, Jakarta-Bandung di Walini, Bandung Barat

28. Program pembangunan 1.juta rumah untuk rakyat, akhir Januari 2016 sudah terbangun 700.ribu unit rumah.

29. PLN mulai bulan Februari.2016 menurunkan lagi tarif Listrik dgn daya dari 450.va, 900.va, 1300.va, 2200.va dan 4400.va

30. Kapal khusus angkut Sapi Camara Nusantara I, berhasil angkut 500.ekor Sapi ke Jakarta dari NTT & NTB, diusahakan setiap bulan bisa angkut 1.000.ekor sapi

31. Sejak 50 tahun lalu Warga Sulawesi Utara dan Gorontalo kekurangan Listrik, sekarang sudah bisa merasakan aliran listrik selama 24 jam mulai Januari 2016 karena PLTG Apung yg dikirim Jokowi bulan Desember 2015 sudah berfungsi full berdaya 120.MW.

32. Sebanyak 2.519 Desa di Indonesia Timur akan mendapatkan aliran Listrik di tahun 2016

33. Hari ini tanggal 29 Februari 2016 sebanyak 3.898 rumah tangga di Sorong telah bisa menikmati Gas Alam untuk memasak.

34. Presiden Jokowi programkan dari tahun 2014-2019 akan membangun 49 waduk di seluruh Indonesia untuk mengairi persawahan, tahun 2015 sedang dikerjakan 13 Waduk dan tahun 2016 sedang dikerjakan 8 waduk

35. Waduk yang sedang di kerjakan sejak tahun 2015 : Waduk Raknamo-Kupang. Waduk Pidekso-Wonogiri. Waduk Logung-Kudus. Waduk Lolak-Boolang Mongondow. Waduk Kruereto-Aceh. Waduk Passaloreng-Wajo. Waduk Tanju-Dompu NTB. Waduk Bintang Bano-Sumbawa Barat. Waduk Mila-Dompu NTB. Waduk Kairan-Lebak. Waduk Tapin-Tapin Kalsel. Waduk Rotiklot-Belu NTT. Waduk Telaga Jawa-Karang Asem Bali.

36. Waduk yang mulai dikerjakan tahun 2016 : Waduk Rukoh-Aceh. Waduk Sukoharjo-Lampung. Waduk Kuwil Kawangkoan-Sulut. Waduk Ladongi-Sulawesi Tenggara. Waduk Ciawi-Jawa Barat. Waduk Sukamahi-Jawa Barat. Waduk Leuwikeris-Jawa Barat. Waduk Cipanas-Jawa Barat.

37. Presiden Jokowi Ground Breaking Pembangunan MPP di Kab.Bangka untuk pembangkit Listrik dgn daya 350.MW guna kebutuhan Regional Sumatera — Yaitu : Bangka-Belitung-Lampung-Nias-Duri Riau-Medan. Tanggal.01-06-2016

38. Presiden Jokowi meresmikan PLTMG Arun dengan daya listrik 184.MW untuk kebutuhan warga Lhokseumawe. Tanggal.02-06-16

39. Presiden Jokowi Ground Breaking Pembangunan Mobile PP 425.MW di Kab.Mempawah Kalbar pada tanggal 02 Juni 2016

40. Melalui video konferensi Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya PLTU Ketapang dengan daya 20 MW pada Tanggal 02 Juni 2016

41. Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya PLTG Paguat Pohuwato di Gorontalo dengan daya 100.MW pada tanggal 03 Juni 2016

42. Presiden Jokowi ground breaking pembangunan PLTU unit IV Lontar di Kronjo Banten dgn daya 1315.MW pada tanggal10 Juni 2016

43. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan MPP Jeranjang PLTG berdaya 225.MW di Gerung Lombok Barat NTB pada tanggal11 Juni 2016.

44. Jokowi menambah Terminal 3 Bandara Soetta Ultimate International yang bisa angkut penumpang 25 juta orang mengungguli Bandara Changi Singapore

45. Setelah Indonesia merdeka 71 thn baru di era Jokowi warga perbatasan di Krayan Nunukan bisa beli Solar Pertamina dengan subsidi khusus seharga Rp.5.150,- per liter

Warga Sungai Mandau, Kab.Siak selama 71 tahun baru saat ini menikmati aliran Listrik

46. Warga Kab.Puncak Jaya Papua selama 71 tahun di era Jokowi ini dibangun SPBU pertama dengan harga Premium yg semula Rp.50.ribu, bisa turun ke Rp.6.500.per Liter.

Lihat Galery di web:

http://www.fbirelawanjokowi.wordpress.com

www.ekuwi02priode.wordpress.com

“Meskipun dihantam fitnah, hinaan, dan ujaran kebencian dari pihak-pihak yang memusuhinya, PKI lah, Antek-antek Cina lah, Presiden Jokowi tidak bergeming sedikitpun, Ia tetap bekerja untuk kemajuan negeri, Rakyat adalah tujuannya…!.” sambung Ekuwi anggota Komisi II DPR RI ini.

Ekuwi juga menjelaskan berbagai prestasi tersebut harus diteruskan ke depannya. Pekerjaan rumah masih banyak dan harus dituntaskan agar NKRI menjadi negara yang bermartabat dan rakyatnya sejahtera. Untuk itu Ekuwi akan mengusulakan perubahan UU 1945.

“Supaya Indonesia maju dan modern ,Sebaiknya Pak Jokowi kita usulkan jadi Presiden 4 Priode, UUD 1945 Perlu kita usulkan untuk di amandemen kembali.” Usulan Irjen Pol (p) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH. MH. MM anggota komisi II DPR RI Fraksi PDIP dapil Banten 3.

Dalam mengakhiri wawancaranya wakil rakyat yang juga men calonkan kembali sebagai Calon Legislatif (CALEG) DPR RI di Dapil banten 3 Priode 2019-2024 ini dengan semangat sambil berfoto bareng dengan masyarakat sekitar sambil mengatakan,

” SALAM METAL…..!!  JOKOWI 4 PRIODE…..!! BERSATU KITA KUAT…!!”

(ag)

Susno Duadji : Sudah saatnya Islam menguasai perdagangan di Negeri yang mayoritas agam Islam.

Jakarta – FBI.Com

Dalam rangka mengenang 86 tahun wafatnya HOS Tjokroaminoto, tokoh Syarikat Islam (SI). Syarikat Islam menggelar Buka bersama di Auditorium Adhoyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018). Wapres Jusuf Kalla menghadiri acara buka puasa bersama tersebut.  Sejumlah tokoh turut hadir antara lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,  Jimly Asshiddiqie Ketua ICMI , Hatta Radjasa, serta Komjen Pol (p) Susno Duadji. Msc.

Dalam sambutan wapres Jusuf Kalla (JK) sangat mendukung dan apresiasikan pengembangan jiwa dagang umat Islam sesuai prinsip Syarikat Islam. Menurutnya, siapapun yang menguasai ekonomi akan dengan mudah menguasai segala hal, termasuk  politik sekalipun. “Siapa yang menguasai ekonomi pasti bisa kemudian menguasai politik,  karena itu, sangat senang sekali bahwa Syarikat Islam itu kembali ke jiwanya,” ungkap Wapres dalam sambutannya.

Secara terpisah, Komjen Pol (p) Drs Susno Duadji. Msc mantan Kabareskrim yang saat ini menggeluti didunia Bisnis dan pertaniaan, sependapat apa yang disampaikan JK dalam pidato diacara Bukber Syarikat Islam. Bahwa Syarikat Islam kembali ke tujuan awal sebagai Sarekat Dagang Islam yang kemudian selanjutnya berganti nama menjadi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam adalah perkumpulan para pedagang-pedagang Islam.

“Sudah saatnya islam menguasai perdagangan di Negeri yang mayoritas agam Islam Ini, Kenapa tidak,? sekarang liat konsumsi maupun pembeli banyak orang islam, tinggal tata jiwa dagang, jangan untung sejuta sudah berfoya-foya.”jelas Mantan Kabareskrim Susno Duadji.

Lebih lanjut Susno Duadji Ketua Umum TP Sriwijaya ini mengatakan, bahwa sekarang ini sudah zamannya IT (hendphone), semua urusan bisa dikendalikan dengan Hp, dari penjualan, penawaran sampai Transaksi.Maka dari itu sangat tepat Islam di Indonesia bisa menguasai perdagangan.

“Dengan begitu umat islam bisa saling membantu para umat islam yang sedang mengalami kesulitan pada usahanya, bisa Mengembangkan jiwa dagang, Usaha mempercepat naiknya derajat rakyat, yang tidak kalah pentingnya Berusaha memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam.” Imbuh Komjen pol (p) Drs. H. Susno Duadji. Msc Dewan Kehormatan dan Pembina Ormas Forum Bhayangkara Indonesia kepada awak media TFBI. (ag)

TP SRIWIJAYA, Srikandi Sriwijaya dan KAMSRI wadah para tokoh Sumbangsel bertekad saling sinergi demi membangun Sumbansel.

Ketua Umum TP Sriwijaya Komjen Pol (p) Drs, H. Susno Duadji. Msc saat memberikan sambutan dalam acara Bukber digedung Aldioz Building, Jl Warung Buncit raya No 39, Jakarta

 

Jakarta – FBI.Com

TP SRIWIJAYA – Srikandi Sriwijaya dan  KAMSRI  menggelar acara Buka bersama dengan para tokoh Sumbangsel dan Pemuda. Acara di adakan di gedung Aldioz Building, Jl Warung Buncit raya No 39, Jakarta selatan,Rabu/6/6/2018. Buka bersama ini dihadiri oleh para tokoh sumbagsel diantaranya Ketua Umum TP Sriwijaya Komjen Pol (p) Drs, H. Susno Duadji. Msc, Irjen Pol. (P) Drs, H. Eddy Kusuma Wijaya, Anwar Fuadi, Ir Hatarajasa dan masih banyak lagi Tokoh Sumbangsel.

Ibu Ketum TP Sriwijaya bersama Organisasi Srikandi Sriwijaya

Organisasi yang di Pimpin Oleh Komjen Pol (p) Drs, H. Susno Duadji, Msc sebagai Ketua Umum TP Sriwijaya ini mengatakan, KAMSRI – Srikandi Sriwijaya – dan KAMSRI ini merupakan organisasi yang menaungi masyarakat dan Pemuda Sumbagsel di Jakarta. Keanggotaan Organisasi ini meliputi wilayah Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Sumatra Selatan. Selain itu organisasi ini adalah wadah untuk pemersatu daearah Sumatra bagian selatan baik dari anak muda melalui Kamsri dan para tokoh- tokoh melalui TP Sriwijaya.

“Buka bersama yang kami adakan ini disamping untuk ajang Silaturahmi juga memperkuat dan menjalin kekompakan antara para tokoh Masyarakat dan Pemuda Sumbangsel, agar bisa saling sinergi demi membangun Sumbansel lebih baik.” ungkapan Mantan Kabareskrim ini dalam Sambutannya.

Diantara Tokoh – tokoh Masyarakat Sumbansel dalam wadah TP Sriwijaya.

“ Dengan begitu ke depannya tokoh dan pemuda dapat menjadi satu wadah yang mampu memberikan sumbangsih bagi daearah Sumatra bagian selatan, kita tidak membangun ini dan itu, kita tidak meminta-minta proyek Pemerintah, tapi sebaliknya kita memberikan pemikiran, gagasan kepada Masyarakat Sumbangsel baik yang menjadi Menteri, DPR, maupun kepala-kepala Daerah untuk membangun Sumbangsel Khususnya dan Negara Republik Indonesia pada Umumnya untuk lebih maju.” Tuturnya.

Lebih lanjut Ketua Umum TP Sriwijaya Susno Duadji memberi contoh tokoh masyarakat Sumbangsel yang menjabat di Pemerintahan maupun DPR RI diantaranya ada Drs Eddy Kusuma Wijaya, Anwar Fuadi, Hatta Rajasa dan lain-lain. (ag)

Sholat Berjamah Magrib seusai Bukber