Renny Masmada

SEBUAH KEADILAN BAGI MASYARAKAT

SEBUAH KEADILAN BAGI MASYARAKAT
Oleh: Drs. Bambang Diponegoro.Msc.
(Pemerhati Budaya)

 

SECARA bahasa ADIL adalah sama, Sedangkan KEADILAN Kesamaan yang tidak berat sebelah, tidak memihak kepada yang salah dan juga tidak memihak kepada yang benar.
Seseorang berprilaku adil apabila orang tersebut tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu dan tidak berpihak ke salah satu.
Ketika “keadilan” disebut terlebih dahulu dibandingkan kata  “sejahtera”(damai) maka itu menunjukan bahwa yang harus ditegakkan terlebih dahulu dalam hidup ini adalah keadilan

Bila keadilan sudah berhasil ditegakkan dengan sendirinya kesejahteraan akan dapat tercapai dengan mudah. Bila tidak terwujudnya kesejahteraan dalam suatu masyarakat dan bangsa maka  kenestapaan yang mendera, karena disebabkan hilangnya keadilan walaupun Negara tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah.

Ketika keadilan dinegri ini ditegakkan, maka setiap pemimpin mulai presiden, gubernur, bupati, hakim, jaksa, kepolisian ataupun yang lainya harus memahami hakikat keadilan itu sendiri agar jangan sampai ia ingin menegakkan keadilan tapi justru yang ditegakkannya ke zaliman.

Minimal ada 2 hakikat keadilan yang harus kita pahami.

Pertama.
KESAMAAN dalam arti tidak ada diskriminasi membeda-bedakan perlakuan antara satu dengan yang lain. Sehingga persamaan ini bisa dipahami dengan persamaan hak, juga persamaan di hadapan hukum. Siapapun yang bersalah perlakukanlah secara sama dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahanya. Bukan yang sebalinya, kalau orang penting berpangkat, berbuat salah dibiarkan saja. Sedangkan orang biasa atau rakyat jelata bersalah lalu dihukum dengan hukuman yang melebihi dari tingkat kesalahanya.
Apakah dengan dia mempunyai kedudukan yang sangat penting, maka dia bisa berbuat semaunya?

Kedua
KESEIMBANGAN ini merupakan hakekat yang penting dalam keadilan. Namun keseimbangan itu bukan berarti kesamaan dalam memperoleh sesuatu, Contoh kesamaan dalam penghasilan, posisi, pangkat dan jabatan. Tapi keseimbangan itu kesesuain antara ukuran, kadar dan waktu. Dari sinilah kita bisa memahami dalam keseimbangan jangan sampi terjadi jurang pemisah yang sangat tajam, tidak ada unsur pemerataan. Keadilan dalam arti keseimbangan berarti proporsional.

Ketika kegiatan pembangunan hanya berpusat di suatu tempat tertentu, misalnya di pusat pemerintahan saja, maka itu namanya tidak adil. Karena tidak ada keseimbangan pusat dan daerah, dan jelas ketidakadilan macam ini akan menimbulakan kecemburuan yang sangat berbahaya bagi suatu masyarakat.

Adapun kesejahteraan, ia merupakan kondisi keadaan yang sangat didambakan oleh setiap manusia, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan dunia. Karena suatu masyarakat disebut masyarakat yang sejahtera dan telah mencapai kesejahteraan bila memenuhi antara lain 3 kriteria :
1. Terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan. Ini merupakan suatu yang sangat mendasar bagi kehidupan makhluk yang bernama manusia. Karenaya pula kemiskinan dan kefakiran yang membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, harus bisa diatasi bersama-sama dan setiap manusia harus memiliki motivasi yang kuat untuk berusaha guna mengatasinya. Manakala sisi ini sudah terpenuhi maka masyarakat sejahtera akan terwujud menjadi masyarakat yang mempunyai harga diri yang tinggi, tidak mengemis, tidak mencuri dan bahkan tidak korupsi seperti banyak yang terjadi pada saat ini, bahkan tidak akan berbohong.

 

2. Terpenuhinya ketenangan jiwa.
Hal ini karena pada masyarakat yang sejahtera, bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa sehingga setiap persoalan yang terjadi dapat dihadapi dan diatasi sebagaimana tuntunan Islam. Apalagi ketakwaan yang menjadi pangkal kesejahteraan akan membuat orang-orang yang menghadapi persolan akan menemukan jalan keluar dari setiap persoalan. Termasuk juga masalah ekonomi.

Ketiga, terwujudnya kasih sayang antar manusia, ini merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan konflik dan mengembangkan konflik sebab masing-masing sudah bisa menjalani kehidupan dengan baik dan ini tentu ingin dipertahankan. Karena persoalan yang timbul pada seorang individu atau suatu keluarga dalam masyarakat niscaya akan berpengaruh kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh Karena itu kita semua harus menyadari bahwa untuk membawa negri ini dalam kehidupan yang sejahtera tentu kita harus menegakkan keadilan dari segala bidang hokum, politik, pendidikan dan ekonomi. Memang ini tugas yang sangat berat. Karena di perlukan bukan hanya dukungan dalam sikap dan pernyataan, melainkan juga dibutuhkan kerja keras secara bersama-sama dan tentu saja bekerja sama yang baik dengan semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat.
Jangan menyebarkan cerita bohong (hoax), ujaran kebenciaan terhadap kelompok satu dengan kelompok yang lain, Jaga Budaya saling asih,asah dan asuh dengan sesama.

Pada akhirnya dengan kesadaran berkeadilan degala lapisan akan terwujudnya Kedamaiaan,
No Justice No Peace, Tidak ada keadilan maka tidak ada kedamaian

Forum Bhayangkara Divisi Humas Tabloid Forum Bhayangkara Indonesia

 

PENANGGUNG JAWAB UMUM 

 Irjen Pol (p) DRS. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH. MH. MM

PENANGGUNG JAWAB BIDANG USAHA               

 R. Theo Virsa

DEWAN PEMBINA                                           

 Komjen Pol (P) Drs. Susno Duadji, SH, MH, AKBP Pol (p). H. Muchidin, SH, AKBP Pol (p). H. Muchidin, SH, Haikal Safar, SH, Abdullah Djojdja, Eko Hardiansyah

PEMIMPIN UMUM                                         

 Anang Efendi, S,ag

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Cecep Chandra

DEWAN PENASEHAT                  

Irjen Pol (p) Andi Masmiyat, Kombes Pol (P) H. Darul Ulum.SH, MH,  Suryadi, Dr. Saiful Bahri.

PENASEHAT HUKUM                               

Sawong Aries Prabowo. SH, Syarifuddin, SH , SH.I, MH, H. Muhammad Taufan, SH, Mochamad Mundir,SH, Yahya Heriansyah, Erizon.

 

Merupakan satu-satunya media yang diakui dan bersinergi dengan ormas Forum Bhayangkara Indonesia/ FBI 

 

Eddy Kusuma Wijaya : “Berbagai keberhasilan telah ditorehkan pemerintahan Jokowi, perlu diusulkan UU 45 di Amandemen Kembali”

Jokowi

Ir. H. Joko Widodo yang biasa dikenal dengan nama Jokowi lahir di Surakarta, 21 Juni 1961 lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada pada tahun 1985. Pak Jokowi memiliki istri yang bernama Ibu Hj.Iriana Joko Widodo dan mempunyai 3 anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep.

Saat wawancara eksklusif antara awak media TFBI dengan Irjen Pol (p) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya. SH. MH. MM disalah satu warung wilayah Tangerang dalam suasana santai dan bersahabat, Politisi DPR RI dari Komisi II fraksi PDI Perjuangan  dapil Banten 3 ini mengatakan, saat terpilih menjadi Presiden, jargon yang dipilih oleh Joko Widodo adalah Kerja, Kerja, kerja…….!. Hingga hampir 4 tahun pemerintahannya saat ini, Presiden Jokowi ternyata mampu membuktikan jargonnya tersebut.

“Berbagai keberhasilan telah ditorehkan pemerintahan Jokowi. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan juga pembangunan kualitas manusia, mimpi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sedikit demi sedikit mulai nampak.” Jelas Ekuwi sapaan Eddy Kusuma Wijaya mantan Dir Reskrim Polda Bali ini.

“Meskipun memang ada beberapa PR dalam penegakan hukum yang belum bisa dituntaskan, misalnya kasus kasus besar di masa lalu, tapi komplotan Korupsi sudah banyak terselesaikan, dan tidak ada salahnya kita mengapresiasi keberhasilan keberhasilan ini.” Lanjutnya.

“Sebaik nya Pak Jokowi kita usulkan jadi Presiden 4 Priode, dan UUD 1945 Perlu kita usulkan untuk di amandemen kembali.” Ucap EDDY KUSUMA WIJAYA
DPR RI Anggota FRAKSI PDI Perjuangan dalam usulannya.

Berikut daftar keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi:

1. Membubarkan “Pertamina Trading Limited” (PETRAL) walau PRO  – KONTRA terjadi dengan tegas PETRAL bubar sehingga terwujud efisiensi pengadaan BBM

2. Mencabut subsidi BBM untuk orang menengah dan kaya, sehingga dananya dapat digunakan untuk berbagai hal yang produktif

3. Meresmikan pembuatan jalan toll Trans Sumatera tahap I dari Lampung-Palembang-Indralaya

4. Meresmikan dimulainya pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah dengan Kapasitas 2.000.MW yang mangkrak selama empat tahun

5. Dimulainya pengairan Waduk Jatigede, Sumedang yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di Indramayu, pengairan sawah sawah di Jawa Barat serta pembangunan PLTA dengan kapasitas 110.MW

6. Pada Tanggal 09 September 2015, dimulainya pembangunan jalur LRT jurusan Cibubur-Cawang dan Bekasi Timur-Cawang (info: Kemen PUPR)

7. Pada Tanggal 21 September 2015, peresmian dioperasikannya Bor Raksasa untuk membuat terowongan dalam tanah guna jalur MRT trayek Lebak Bulus-KebayoranBaru-Senayan-Bundaran Hotel Indonesia

8. Pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana sebesar Rp.16.triliun untuk membangun infrastruktur di perbatasan Kalimantan dari Kalimantan Utara sampai Kalimantan Barat

9. Pembangunan Pelabuhan Laut dalam di Papua : Sorong, Manokwari, Jayapura dan Merauke, serta infrastruktur pembuatan jalan yang menghubungkan kota kota di Papua.

10. Perusahaan Saudi Arabia ARAMCO akan membangun Kilang Minyak serta Storage BBM di Indonesia senilai Rp.140.triliun yang selama ini pembangunan Kilang Minyak tidak pernah terwujud sejak era Soeharto

11. Dengan beroperasinya pada bulan Nopember 2015 ini, unit RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) di Cilacap Jateng dan Kilang TPPI di Tuban Jatim, maka Import BBM Premium bisa berkurang 30% atau Negara bisa hemat Rp.150.M/hari, atau setara dgn 100.ribu Barrel per hari

12. Kasus Lumpur Lapindo yang selama 8 tahun tidak selesai di era SBY, oleh Jokowi hanya dalam kurun waktu 8 bulan rampung ganti rugi semuanya diterima warga Sidoardjo.

13. Komite Explorasi Nasional (KEN) yang dibentuk pemerintah Jokowi pada tanggal 12 Juni 2015 telah menemukan cadangan Minyak dan Gas di Indonesia Timur sebesar 5.2.miliar barrell untuk Minyak sebanyak 2.7.miliar barrel dan untuk Gas14.TCF Gas

14. Pemerintah targetkan pekerjaan Tol Trans Papua dirancang sepanjang 4.320.Km (Sorong-Manokwari-Wamena-Jayapura-Merauke) (Timika-Oksibil) tersambung pada tahun 2018 ( info : Men PUPR Berita Satu TV-14.10.15 )

15. Satu tahun Jokowi memimpin sudah membuat jalan Tol sepanjang 132.35. Km

16. Izin investasi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia di era SBY harus menunggu sampai 2 tahun (536 hari) Tetapi di era Jokowi urus Izin Investasi cukup dengan 3 jam.

17. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No.115 tahun 2015 untuk Kementrian Kelautan dan Perikanan yang isinya tidak perlu ke Pengadilan lagi jika Satgas Illegal Fishing menangkap Kapal Asing Pencuri Ikan bisa langsung tenggelamkan

18. Dalam kurun waktu 9 bulan Jokowi bisa membayar sebagian hutang warisan peninggalan SBY  sebesar Rp.293.triliun

19. Sejarah baru Indonesia, dalam waktu 9 bulan Investasi masuk Rp.400.triliun, Jokowi memang berkeinginan kuat untuk membuat Indonesia sejahtera

20. Mulai beroperasinya 6 rute Tol Laut Jokowi dari Tanjung Priok — Papua. Tanjung Priok — Natuna. Tanjung Perak — ke seluruh pelabuhan di NTT dan seluruh pelabuhan di Maluku serta seluruh pelabuhan di Papua dan Papua Barat

21. Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sedang proses pekerjaan pembangunan 15 Bandara baru di wilayah terluar Indonesia, diantaranya Bandara di Miangas, Manokwari, Berau, Tual, Palu, Maumere, Tarakan, Aceh Tengah, Wakatobi , dan lain lain.

22. Pemerintahan Jokowi selama satu tahun dapat menurunkan Import Premium sebesar 37.% dari semula 378.5.ribu BPH turun jadi 236.ribu BPH. Begitu juga dengan Solar import nya turun sebesar 84.% dari semula sejumlah 121.3.ribu BPH turun menjadi 20.ribu BPH

23. Setelah 40 tahun Presiden Italia tidak ke Indonesia datang menemui Presiden Jokowi kemudian pada tanggal 9 Nopember 2015 berkunjung untuk menandatangani MOU investasi sebesar USD.1,055.M. atau setara dengan Rp.140.triliun dalam bidang Logistik, Industri Kulit, Industri Otomotif dan Furniture

24. Presiden Jokowi meresmikan pabrik Pupuk terbesar di Asia Tenggara. Pupuk Kaltim 5 Bontang dengan kapasitas produksi Ammonia 825.000 Ton per tahun dan produksi Urea 1.155.000.Ton per tahun, serta dimulainya pembuatan jalur Kereta Api Trans Borneo

25. Keputusan besar telah diambil Presiden Jokowi, yaitu tidak lagi memperpanjang kontrak Freeport yg telah 45 tahun menggali Emas di Papua.

26. Jokowi pada tanggal 25 Nopember 2015 meresmikan pembuatan jalur rel kereta cepat Makassar-Pare Pare, diharapkan tahun 2019 sudah bisa beroperasi Kereta Api Trans Sulawesi dari Manado ke Makassar

27. Ground breaking pembangunan jalur Kereta Cepat, Jakarta-Bandung di Walini, Bandung Barat

28. Program pembangunan 1.juta rumah untuk rakyat, akhir Januari 2016 sudah terbangun 700.ribu unit rumah.

29. PLN mulai bulan Februari.2016 menurunkan lagi tarif Listrik dgn daya dari 450.va, 900.va, 1300.va, 2200.va dan 4400.va

30. Kapal khusus angkut Sapi Camara Nusantara I, berhasil angkut 500.ekor Sapi ke Jakarta dari NTT & NTB, diusahakan setiap bulan bisa angkut 1.000.ekor sapi

31. Sejak 50 tahun lalu Warga Sulawesi Utara dan Gorontalo kekurangan Listrik, sekarang sudah bisa merasakan aliran listrik selama 24 jam mulai Januari 2016 karena PLTG Apung yg dikirim Jokowi bulan Desember 2015 sudah berfungsi full berdaya 120.MW.

32. Sebanyak 2.519 Desa di Indonesia Timur akan mendapatkan aliran Listrik di tahun 2016

33. Hari ini tanggal 29 Februari 2016 sebanyak 3.898 rumah tangga di Sorong telah bisa menikmati Gas Alam untuk memasak.

34. Presiden Jokowi programkan dari tahun 2014-2019 akan membangun 49 waduk di seluruh Indonesia untuk mengairi persawahan, tahun 2015 sedang dikerjakan 13 Waduk dan tahun 2016 sedang dikerjakan 8 waduk

35. Waduk yang sedang di kerjakan sejak tahun 2015 : Waduk Raknamo-Kupang. Waduk Pidekso-Wonogiri. Waduk Logung-Kudus. Waduk Lolak-Boolang Mongondow. Waduk Kruereto-Aceh. Waduk Passaloreng-Wajo. Waduk Tanju-Dompu NTB. Waduk Bintang Bano-Sumbawa Barat. Waduk Mila-Dompu NTB. Waduk Kairan-Lebak. Waduk Tapin-Tapin Kalsel. Waduk Rotiklot-Belu NTT. Waduk Telaga Jawa-Karang Asem Bali.

36. Waduk yang mulai dikerjakan tahun 2016 : Waduk Rukoh-Aceh. Waduk Sukoharjo-Lampung. Waduk Kuwil Kawangkoan-Sulut. Waduk Ladongi-Sulawesi Tenggara. Waduk Ciawi-Jawa Barat. Waduk Sukamahi-Jawa Barat. Waduk Leuwikeris-Jawa Barat. Waduk Cipanas-Jawa Barat.

37. Presiden Jokowi Ground Breaking Pembangunan MPP di Kab.Bangka untuk pembangkit Listrik dgn daya 350.MW guna kebutuhan Regional Sumatera — Yaitu : Bangka-Belitung-Lampung-Nias-Duri Riau-Medan. Tanggal.01-06-2016

38. Presiden Jokowi meresmikan PLTMG Arun dengan daya listrik 184.MW untuk kebutuhan warga Lhokseumawe. Tanggal.02-06-16

39. Presiden Jokowi Ground Breaking Pembangunan Mobile PP 425.MW di Kab.Mempawah Kalbar pada tanggal 02 Juni 2016

40. Melalui video konferensi Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya PLTU Ketapang dengan daya 20 MW pada Tanggal 02 Juni 2016

41. Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya PLTG Paguat Pohuwato di Gorontalo dengan daya 100.MW pada tanggal 03 Juni 2016

42. Presiden Jokowi ground breaking pembangunan PLTU unit IV Lontar di Kronjo Banten dgn daya 1315.MW pada tanggal10 Juni 2016

43. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan MPP Jeranjang PLTG berdaya 225.MW di Gerung Lombok Barat NTB pada tanggal11 Juni 2016.

44. Jokowi menambah Terminal 3 Bandara Soetta Ultimate International yang bisa angkut penumpang 25 juta orang mengungguli Bandara Changi Singapore

45. Setelah Indonesia merdeka 71 thn baru di era Jokowi warga perbatasan di Krayan Nunukan bisa beli Solar Pertamina dengan subsidi khusus seharga Rp.5.150,- per liter

Warga Sungai Mandau, Kab.Siak selama 71 tahun baru saat ini menikmati aliran Listrik

46. Warga Kab.Puncak Jaya Papua selama 71 tahun di era Jokowi ini dibangun SPBU pertama dengan harga Premium yg semula Rp.50.ribu, bisa turun ke Rp.6.500.per Liter.

Lihat Galery di web:

http://www.fbirelawanjokowi.wordpress.com

www.ekuwi02priode.wordpress.com

“Meskipun dihantam fitnah, hinaan, dan ujaran kebencian dari pihak-pihak yang memusuhinya, PKI lah, Antek-antek Cina lah, Presiden Jokowi tidak bergeming sedikitpun, Ia tetap bekerja untuk kemajuan negeri, Rakyat adalah tujuannya…!.” sambung Ekuwi anggota Komisi II DPR RI ini.

Ekuwi juga menjelaskan berbagai prestasi tersebut harus diteruskan ke depannya. Pekerjaan rumah masih banyak dan harus dituntaskan agar NKRI menjadi negara yang bermartabat dan rakyatnya sejahtera. Untuk itu Ekuwi akan mengusulakan perubahan UU 1945.

“Supaya Indonesia maju dan modern ,Sebaiknya Pak Jokowi kita usulkan jadi Presiden 4 Priode, UUD 1945 Perlu kita usulkan untuk di amandemen kembali.” Usulan Irjen Pol (p) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH. MH. MM anggota komisi II DPR RI Fraksi PDIP dapil Banten 3.

Dalam mengakhiri wawancaranya wakil rakyat yang juga men calonkan kembali sebagai Calon Legislatif (CALEG) DPR RI di Dapil banten 3 Priode 2019-2024 ini dengan semangat sambil berfoto bareng dengan masyarakat sekitar sambil mengatakan,

” SALAM METAL…..!!  JOKOWI 4 PRIODE…..!! BERSATU KITA KUAT…!!”

(ag)

Susno Duadji : Sudah saatnya Islam menguasai perdagangan di Negeri yang mayoritas agam Islam.

Jakarta – FBI.Com

Dalam rangka mengenang 86 tahun wafatnya HOS Tjokroaminoto, tokoh Syarikat Islam (SI). Syarikat Islam menggelar Buka bersama di Auditorium Adhoyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018). Wapres Jusuf Kalla menghadiri acara buka puasa bersama tersebut.  Sejumlah tokoh turut hadir antara lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,  Jimly Asshiddiqie Ketua ICMI , Hatta Radjasa, serta Komjen Pol (p) Susno Duadji. Msc.

Dalam sambutan wapres Jusuf Kalla (JK) sangat mendukung dan apresiasikan pengembangan jiwa dagang umat Islam sesuai prinsip Syarikat Islam. Menurutnya, siapapun yang menguasai ekonomi akan dengan mudah menguasai segala hal, termasuk  politik sekalipun. “Siapa yang menguasai ekonomi pasti bisa kemudian menguasai politik,  karena itu, sangat senang sekali bahwa Syarikat Islam itu kembali ke jiwanya,” ungkap Wapres dalam sambutannya.

Secara terpisah, Komjen Pol (p) Drs Susno Duadji. Msc mantan Kabareskrim yang saat ini menggeluti didunia Bisnis dan pertaniaan, sependapat apa yang disampaikan JK dalam pidato diacara Bukber Syarikat Islam. Bahwa Syarikat Islam kembali ke tujuan awal sebagai Sarekat Dagang Islam yang kemudian selanjutnya berganti nama menjadi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam adalah perkumpulan para pedagang-pedagang Islam.

“Sudah saatnya islam menguasai perdagangan di Negeri yang mayoritas agam Islam Ini, Kenapa tidak,? sekarang liat konsumsi maupun pembeli banyak orang islam, tinggal tata jiwa dagang, jangan untung sejuta sudah berfoya-foya.”jelas Mantan Kabareskrim Susno Duadji.

Lebih lanjut Susno Duadji Ketua Umum TP Sriwijaya ini mengatakan, bahwa sekarang ini sudah zamannya IT (hendphone), semua urusan bisa dikendalikan dengan Hp, dari penjualan, penawaran sampai Transaksi.Maka dari itu sangat tepat Islam di Indonesia bisa menguasai perdagangan.

“Dengan begitu umat islam bisa saling membantu para umat islam yang sedang mengalami kesulitan pada usahanya, bisa Mengembangkan jiwa dagang, Usaha mempercepat naiknya derajat rakyat, yang tidak kalah pentingnya Berusaha memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam.” Imbuh Komjen pol (p) Drs. H. Susno Duadji. Msc Dewan Kehormatan dan Pembina Ormas Forum Bhayangkara Indonesia kepada awak media TFBI. (ag)

TP SRIWIJAYA, Srikandi Sriwijaya dan KAMSRI wadah para tokoh Sumbangsel bertekad saling sinergi demi membangun Sumbansel.

Ketua Umum TP Sriwijaya Komjen Pol (p) Drs, H. Susno Duadji. Msc saat memberikan sambutan dalam acara Bukber digedung Aldioz Building, Jl Warung Buncit raya No 39, Jakarta

 

Jakarta – FBI.Com

TP SRIWIJAYA – Srikandi Sriwijaya dan  KAMSRI  menggelar acara Buka bersama dengan para tokoh Sumbangsel dan Pemuda. Acara di adakan di gedung Aldioz Building, Jl Warung Buncit raya No 39, Jakarta selatan,Rabu/6/6/2018. Buka bersama ini dihadiri oleh para tokoh sumbagsel diantaranya Ketua Umum TP Sriwijaya Komjen Pol (p) Drs, H. Susno Duadji. Msc, Irjen Pol. (P) Drs, H. Eddy Kusuma Wijaya, Anwar Fuadi, Ir Hatarajasa dan masih banyak lagi Tokoh Sumbangsel.

Ibu Ketum TP Sriwijaya bersama Organisasi Srikandi Sriwijaya

Organisasi yang di Pimpin Oleh Komjen Pol (p) Drs, H. Susno Duadji, Msc sebagai Ketua Umum TP Sriwijaya ini mengatakan, KAMSRI – Srikandi Sriwijaya – dan KAMSRI ini merupakan organisasi yang menaungi masyarakat dan Pemuda Sumbagsel di Jakarta. Keanggotaan Organisasi ini meliputi wilayah Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Sumatra Selatan. Selain itu organisasi ini adalah wadah untuk pemersatu daearah Sumatra bagian selatan baik dari anak muda melalui Kamsri dan para tokoh- tokoh melalui TP Sriwijaya.

“Buka bersama yang kami adakan ini disamping untuk ajang Silaturahmi juga memperkuat dan menjalin kekompakan antara para tokoh Masyarakat dan Pemuda Sumbangsel, agar bisa saling sinergi demi membangun Sumbansel lebih baik.” ungkapan Mantan Kabareskrim ini dalam Sambutannya.

Diantara Tokoh – tokoh Masyarakat Sumbansel dalam wadah TP Sriwijaya.

“ Dengan begitu ke depannya tokoh dan pemuda dapat menjadi satu wadah yang mampu memberikan sumbangsih bagi daearah Sumatra bagian selatan, kita tidak membangun ini dan itu, kita tidak meminta-minta proyek Pemerintah, tapi sebaliknya kita memberikan pemikiran, gagasan kepada Masyarakat Sumbangsel baik yang menjadi Menteri, DPR, maupun kepala-kepala Daerah untuk membangun Sumbangsel Khususnya dan Negara Republik Indonesia pada Umumnya untuk lebih maju.” Tuturnya.

Lebih lanjut Ketua Umum TP Sriwijaya Susno Duadji memberi contoh tokoh masyarakat Sumbangsel yang menjabat di Pemerintahan maupun DPR RI diantaranya ada Drs Eddy Kusuma Wijaya, Anwar Fuadi, Hatta Rajasa dan lain-lain. (ag)

Sholat Berjamah Magrib seusai Bukber

Anggota komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya Sosialisasi UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Kota Tangerang

Kota Tangerang -fbirelawanjokowi.com

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah.  Oleh karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, dan sangat strategis diketahui masyarakat.

Hal inilah yang mendasari Irjen Pol (p) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya SH. MH. MM komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan Agus Muslim S.Ag Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menyelenggarakan sosialisasi UU no 7 tahun 2017 secara langsung kepada masyarakat umum, bertempat di Hotel Allium jl Benteng Betawi Kota Tangerang yang diikuti oleh 110 orang Peserta,turut hadir KEKE Bawaslu RI, Selasa/5/6/2018.

Irjen Pol (p) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya SH. MH. MM komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengajak serta memberikan pengarahan kepada kader, sayap PDIP, para  Srikandi PDIP dan Tokoh Masyarakat untuk bersama-sama Rakyat serta BAWASLU Untuk tegakan keadilan dalam pemilu serta mengarahkan serta meng- edukasi masyarakat di dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. “Mari kita pedomani dan patuhi bersama, agar Pemilu berjalan dengan aman, tertib dan lancar sebagai ajang pesta demokrasi dan pendidikan politik Rakyat, bersama KPU, BAWASLU, POLRI, kita sukseskan pemilu dengan baik ,tertib dan lancar.” Harapannya.

“Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini memiliki nilai yang sangat strategis dan penting mengingat sudah dekatnya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Karena itu, kualitas pemilu bergantung pada sejauh mana undang-undang ini disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara pemilu agar membaeakan hasil pemilu yang sama- sama kita inginkan,” jelas Irjen Pol (p) Drs. Eddy Kusuma Wijaya.SH. MH. MM anggota komisi II DPR RI fraksi PDIP dapil Banten 3 ini.

 

Lebih lanjut Ekuwi sapaan akrab Eddy’ Kusuma Wijaya memaparkan,” Dalam kurun waktu selama ini, sama-sama kita rasakan hasil dari kepemimpinan presiden Ir. Joko widodo,  begitu banyak perubahan yang signifikan, masing – masing masyarakat di kalangan bawah sampai atas sekalipun bisa merasakan bahwasanya ada perubahan yang memang berkesinambungan Dan perlu adanya kelanjutan dalam program-program yang sedang berjalan.”

“Maka dari itu, Saya mengajak seluruh Masyarakat kota Tangerang, dan seluruh kader Dapil Banten 3, mari kita dukung kembali Jokowi untuk Presiden ke dua kali,”  ungkap Eddy disambut tepuk tangan para peserta.

“Dan tentu juga saya, harap dukung kembali priode ke dua pileg  2019-2024.” Pinta Ekuwi sembari telonta tawa canda Dan penuh kewibawaan .

(Syarif – Irwansyah)

Bongkar dan Tangkap para aktor intelektual yang berada di balik aksi- aksi Terorisme.

FBI.Com-Post

Apa Tanggapan Politikus, Mantan Dir Reskrim Polda Bali, Irjen Pol (P) Drs Eddy Kusuma Wijaya. SH. MH. MM saat ini sebagai anggota komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengenai Revisi UU no 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah disahkan menjadi Undang- Undang. Dan disetujui Sebanyak 281 anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Salah Satu Pendiri Ormas Forum Bhayangkara Indonesia, Irjen Eddy Kusuma Wijaya saat dikomisi III, RDP Komisi III dengan BNPT Dan berfoto dengan calon tunggal Kapolri . Tito Karnavian .

“Inti UU Terorisme itu Sesungguhnya tetap saja persoalan penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah ranah Kepolisian, apabila kejahatan Terorisme meningkat dan sangat membahayakan keamanan negara, Presiden bisa membentuk komando Operasi Khusus (Koopsusgab) Gabungan TNI-Polri, dalam rangka membantu Kepolisian untuk memberantas Terorisme,” jelas Ekuwi sapaan akrab Eddy Kusuma Wijaya Politikus yang pernah menduduki di komisi III ini ,Selasa, 5 Juni 2018.

“Seperti sekarang ini uda bagus, tinggal bagaimana Presiden mengoptimalkan tupoksi dan memerankan BIN, BNPT dan Polri dalam suatu sistem penegakan hukum dalam menanggulangi Terorisme, Koopsusgab ya perlu dalam sistem HTCK dalam mengamankan Negara, apa bila ada serangan Teroris bersekala besar, biar TNI ikut bertanggung jawab di bawah kendali Presiden, sifatnya operasi tapi bukan tugas rutin, Sedangkan proses penegakan hukumnya tetap berada di Kepolisian. Karena, memang untuk penegakan hukum termasuk tindak pidana Terorisme itu ada di ranah Kepolisian.” terang Drs eddy Kusuma Wijaya Purnawirawan Jenderal bintang dua yang priode 2019-2024 men calonkan kembali Caleg DPR RI Dapil 3.

Eddy Kusuma memaparkan bahwa sebenarnya DPR RI mendorong agar Lembaga- Lembaga tersebut (Polri, BIN dan BNPT) betul- betul optimal dan maksimal dalam menangani Terorisme. Persoalannya, penanganan Terorisme di Indonesia ini terkesan hanya menangani dan memberantas kelompok- kelompok eksekutor dan operator di lapangan saja.

Irjen Eddy Kusuma Wijaya saat dikomisi III, RDP Komisi III dengan BNPT Dan berfoto dengan calon tunggal Kapolri . Tito Karnavian .
” Sedangkan, yang juga perlu dibasmi adalah para aktor intelektualnya dan kelompok yang membuat skenario dalam hal tindak pidana Terorisme. Karena apa, karena kalau kita lihat sasaran dari tindakan Terorisme itu, ada sesuatu yang ingin dikejar oleh sang aktor intelektual. Supaya terlihat situasi negara gawat, sehingga si aktor intelektual mengambil keuntungan dari situasi gawat tersebut,” tegas Eddy Kusuma.

Eddy Kusuma menjelaskan, kalau tindakan Terorisme dilakukan oleh aktor intelektual demi kepentingan dirinya dan kelompoknya, alangkah naibnya, padahal mengorbankan rakyat dan sangat biadab. Kegiatan Terorisme tersebut adalah kegiatan yang kejam dan terkutuk karena korbannya adalah manusia.

Irjen Pol (p) Drs. Eddy Kusuma Wijaya wakil pimpinan Pansus Hak Angket KPK

” Supaya tindakan dan kegiatan Terorisme di Indonesia segera hilang, maka Pemerintah dan Aparatnya harus mampu membongkar dan menangkap para aktor intelektual yang berada di balik aksi- aksi Terorisme tersebut. Sehingga Terorisme di Indonesia bisa dikikis habis. Kalau kita hanya memberantas eksekutor dan operator lapangan saja, maka akan lambat memberantas Terorisme di Indonesia,” ungkapnya dengan penuh semangat.

” Kenapa saya mengatakan ada aktor intelektual? Karena ‘permainan Teroris’ ini bukan hanya sekarang saja, ‘permainan Teroris’ ini sudah muncul sejak lama di Indonesia. Ada permainan- permainan aktor intelektual Indonesia dengan disokong oleh Intelijen Asing, misalkan CIA. Jadi ‘permainan Teroris’ ini lagu lama yang seringkali dinyanyikan kembali di Indonesia,” ucap Eddy Kusuma.

” Contoh, pelaku- pelaku Bom Bali itu adalah kelompok dari Taliban Afghanistan yang dibina oleh CIA. Mereka pelaku Bom Bali (Amrozi, Imam Samudera, Ali Imron dan Mukhlas) adalah binaan CIA Amerika Serikat. Jadi, aparat negara seperti Polri, BIN dan BNPT, jangan takut membongkar aktor intelektual dari tindakan Terorisme. Karena aktor intelektual itu pasti ada di Indonesia, mereka di back up oleh intelijen asing,” pungkas Eddy Kusuma yang pernah menangani kasus Amrozi Cs.

Profil Irjen Pol (p) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH. MH. MM Caleg DPR RI Fraksi PDI Perjuanan Dapil Banten 3.

PROFIL SANG JENDERAL

 

Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, S.H., M.H., M.M. (lahir di Baturaja, Ogan Komering Ulu, 01 November 1954; umur 63 tahun) adalah Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia lulusan Akpol tahun 1977 dan jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Widyaiswara Sespim Polri. Pada Bom Bali 2002, Eddy Kusuma Wijaya yang menjabat sebagai Kadit Serse Kepolisian Daerah Bali berhasil menangkap Amrozi Cs.

Saat Ini Mantan Jenderal Bintang dua Ini menduduki Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pilihan Banten 3 meliputi Tangerang Raya.

Ketertarikan Eddy Kusuma Wijaya untuk menjadi Anggota DPR RI dimulai dari dukungan masyarakat di Daerah Pemilihan Banten III dan mengantarkannya menjadi wakil rakyat hingga saat ini.

Riwayat Pendidikan
SD Pengandonan Kab. OKU
SMPN 33 Jakarta
SMAN 2 Jakarta
AKABRI Kepolisian Sukabumi
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
Sespim Polri
Sespati Polri

Pendidikan Umum
S1 (Doktorandus) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
S1 (Sarjana Hukum) Universitas Sjakhyakirti Palembang
S2 (Magister Hukum) Universitas Tujuhbelas Agustus Jakarta
S2 (Magister Manajemen) STIE Artha Bodhi Surabaya

 


Riwayat Pekerjaan
Dir Reskrim Polda Bali
Kapolwil Madiun (Tahun 2003)
Kapolwiltabes Surabaya (Tahun 2004)
Wadir Samapta Polri (Tahun 2005)
Dir. Akademik PTIK (Tahun 2008)
Wakil Ketua STIK – PTIK (Tahun 2010)
Widya Iswara Sespim Polri (Tahun 2012)
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan (Tahun 2016-Sekarang)
Tanda Penghargaan
Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun
Satya Lencana Seroja
Bintang Bhayangkara Nararya

Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, S.H., M.H., M.M Salah satu Dewan Pendiri Ormas Forum Bhayangkara Indonesia.

Setelah mengabdi kepada Rakyat Indonesia pada Umumnya, dan Masyarakat daerah pilihan Banten 3 pada khususnya dengan panggilan jiwa sebagai Bhayangkara sejati, Sang Jenderal kembali diminta Masyarakat Banten dan Konstituennya untuk melangkah kembali ke Parleman Senayan menjadi Caleg DPR RI Priode 2019-2024.

” JUJUR “… “PEKERJA KERAS”…, “DISIPLIN”… “TIDAK KORUPSI” ..  Selalu Dekat Wong Cilik Itulah sosok Sang Jenderal, sang Politikus Irjen Pol (p) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH. MH. MM Calon Legislatif 2 Priode Fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten 3.

Salam Metal…..!! Bersatu Kita Kuat….!!

SALAM BHAYANGKARA…..!

2 Priode…!!

 

Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Forum Bhayangkara Indonesia.

FBI – INFO

Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia Dalam Menjalankan tugas, di bekali kartu Keanggotaan yang masih Berlaku dan Ber-barcode :

KTA/ID Card Resmi DPP.

Kartu keanggotaan/id card Forum Bhayangkara Indonesia hanya dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan apabila ada KTA/ID Card yang tidak dikeluarkan oleh DPP maka tidak berlaku ( ilegal ). Setiap Identitas pemegang KTA/ID Card FBI terdaftar di data base Dewan Pimpinan Pusat.

Laporkan segera segala bentuk dan tindakan melanggar hukum dan kode etik serta mengatasnamakan FBI  yang tidak sesuai anggaran Dasar/anggaran rumah tangga Forum Bhayangkara Indonesia. 

Alamat Kantor Pusat  Forum Bhayangkara Indonesia :

Pamulang Permai II, JL Benda Timur 12 Blok E 36 No 29, RT 06/RW13 Kel. Benda Baru

Kec. Pamulang 15416, Kota Tangerang Selatan – Banten

No Telp : 021 74639098

Telp/ Whatsapp : 081290663586.

Websait :

www.forubhayangkaraindonesia.com
www.etabloidfbi.com   www.etabloidfbi.wodpress.com, www.rakemada.weordpress.com  www.fbi-indonesia.org  wwwfbi-relawan.org

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Surat Keputusan

– Dewan Pimpinan Pusat
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

– Tabloid FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

– LawFirm SANG PEMERSATU BANGSA

 

Dukungan Jokowi capres 2 Priode
Dukungan kepada Irjen Drs. Eddy Kusuma Wijaya, SH. MH. MM sebagai Caleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten 3
Kepada seluruh jajaran pengurus,  dan anggota baik DPP, DPD, DPAC dan Depiran serta Ketua BM diseluruh daerah agar melaksanakan dengan hati yang tulus, bekerja keras dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Salam Bhayangkara…!!