Anggaran Dasar Forum Bhayangkara Indonesia.

ANGGARAN DASAR

Forum Bhayangkara Indonesia

Pembukaan

 

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah menjamin warganya untuk berserikat dan berkumpul untuk melaksanakan hak dan kewajibannya guna mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945.
Bahwa sebagai bangsa besar dan memiliki kekayaan alam, budaya, adat-istiadat, filosofi berkebangsaan yang beradab, maka dibentuklah Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia yang di singkat (FBI) yang merupakan suatu wadah komunikasi rakyat yang berdasarkan Pancasila guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, serta dijiwai dengan semangat persatuan sebagai falsafah dasar Negara yang dicanangkan oleh Patih Gajah Mada sebagai ksatria Bhayangkara pada zaman Majapahit, yang terbukti mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat dan berwibawa.
Bahwa Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dalam mewujudkan cita-cita bangsa bersikap kerakyatan, menolak faham-faham feodalisme, kolonialisme, imperialisme, atheisme dan radikalisme dalam segala bentuk. Dalam pembinaan Organisasi selalu berpegang kepada sikap saling asuh, asah dan asih dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, TEMPAT, WAKTU, KEDUDUKAN
PASAL 1
NAMA

Organisasi ini bernama Forum Bhayangkara Indonesia yang selanjutnya disingkat (FBI).

PASAL 2
WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) telah berdiri sejak tanggal 17 Maret 2014 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini berkedudukan di seluruh Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpusat di Ibukota Negara dengan alamat Jl. Lurah Disah No 86 RT 02 RW 02 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dan bilamana perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di Daerah lain.

BAB II
LAMBANG ORMAS DAN ATRIBUT
PASAL 3

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berlambangkan Bola Dunia Bersayap masing-masing terdiri dari lima helai bulu rangkap dua, Tiga Bintang di atas tulisan (FBI)-Forum Bhayangkara Indonesia dan Pita Putih yang menempel di Bingkai Delapan Sisi Bola Dunia dengan tulisan ‘sira gajahmada ambekel ing bhayangkara’.

PASAL 4

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) mempunyai atribut yang terdiri dari panji-panji, mars dan hymne Forum Bhayangkara Indonesia.

BAB III
ASAS
PASAL 5

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI
PASAL 6

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) hidup dan berada di tengah-tengah rakyat, milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bersifat terbuka, demokratis, majemuk, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) menentang apapun dan siapapun yang bertolak belakang dengan ajaran dan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, serta menentang segala bentuk penindasan, perbudakan, pemerasan, pelanggaran hukum dan HAM.

PASAL 7

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, memberdayakan potensi yang ada di bumi pertiwi ini demi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB V
VISI, MISI. MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 8

Visi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini adalah:

– Menjadi Organisasi kemasyarakatan yang merupakan suatu wadah komunikasi rakyat yang professional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta mampu membawa bangsa ini mewujudkan pemimpin nasional yang tangguh dan menjadikan bangsa yang berdaulat dan berwibawa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta semangat Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Magrwa.

Misi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini adalah:

– Bersama-sama masyarakat luas, mampu mengembangkan dan menjadi potensi penyeimbang dengan pemerintah menuju peradaban, kebudayaan dan perekonomian rakyat bagi kemajuan bukan hanya organisasi tapi terutama untuk bangsa dan Negara tercinta: Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pancasila dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
– Menciptakan kerukunan antar umat beragama, anti kekerasan dan haram pada kinerja korupsi, memberikan semangat holistik kepada anak bangsa untuk bangkit dari keterpurukan,
percaya diri, membangun bangsa, mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
– Memberdayakan semua kekuatan bangsa untuk sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat yang berkeadilan, menghargai harkat hidup, memastikan kesetaraan Hukum dan HAM.

PASAL 9

1. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) didirikan dengan maksud turut berperan serta aktif dalam upaya-upaya:
a. Pemberdayaan Masyarakat di segala lapisan,b. Pemberdayaan potensi alam,
c. Pemberdayaan keragaman agama, budaya dan adat-istiadat,
d. Pemberdayaan ideology dan filosofi bangsa,
e. Pemberantasan Korupsi dan perilaku penyimpangan Hukum dan HAM untuk kepentingan dan kemajuan Negara, bangsa dan rakyat Indonesia.


2. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Menghimpun dan mendayagunakan potensi masyarakat dan anggota yang dimiliki Anggota dalam berperan serta sebagai mitra strategis pemerintah untuk mensukseskan proses pembangunan nasional maupun daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur.
b. Membina masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan generasi emas Indonesia yang hebat, profesional, kuat dan tangguh dalam sektor usaha yang di tekuni.
c. Berperan aktif membangun kehidupan sosial yang toleran di berbagai sektor kegiatan publik dalam rangka menegakkan Pancasila sebagai ideologi dasar berbangsa dan bernegara.
d. Menjalin hubungan kerjasama secara profesional dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
e. Melaksanakan kajian dan penelitian di berbagai sektor kehidupan masyarakat melalui pendidikan karakter wawasan kebangsaan.
f. Meningkatkan peran kecendekiaan yang bersifat kritis, profesional aktual dan berintegritas ke- Indonesiaan.
g. Berpartisipasi aktif dalam mengawal dan membentuk kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan iptek guna mengentaskan keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan demi kemajuan bangsa dan negara.
h. Memperkuat pertahanan ideologi kebangsaan dari paham – paham radikalisme dan intoleran.

BAB VI
KEANGGOTAAN
PASAL 10

Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah:
1. Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) merupakan personil yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, yaitu:
a. Calon Anggota.
b. Anggota.
c. Anggota Kehormatan.
2. Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PASAL 11

Hak Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah:
1. Anggota mempunyai hak yang sama dan mempunyai kesanggupan mematuhi ketentuan tata tertib dan sanksi yang dibuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggota mempunyai hak dan kedudukan hukum sesuai hirarki dalam Organisasi.
3. Anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dipilih dan memilih dalam jabatan Organisasi.
4. Anggota mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan Organisasi.

PASAL 12

Kewajiban Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah:
1. Anggota mempunyai kewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggota mempunyai kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika.
3. Anggota mempunyai kewajiban menjaga, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan semboyan Sakti Bhinneka Tunggal Ika.
4. Anggota mempunyai kewajiban mentaati dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dengan tulus, bertanggung jawab dan disiplin.
5. Anggota mempunyai kewajiban dalam menjaga keutuhan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dan wajib saling menghormati sesuai hierarki organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
6. Anggota mempunyai kewajiban memperjuangkan Azas, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Organisasi.
7. Anggota mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama, martabat dan kewibawaan Organisasi.

PASAL 13

TRI PRASATYA adalah ikrar dan janji setia yang wajib diketahui, difahami, dimaknai, diapresiasikan, dibacakan dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan setulus hati oleh setiap Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), yaitu:

‘Kami anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berikrar dan berjanji :
1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
3. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).’

BAB VIII
KEDAULATAN
PASAL 14

Kedaulatan Organisasi berada di tangan Ketua Umum sesuai dengan hierarki struktur organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

BAB IX
ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Organisasi

1. Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) terdiri dari:
a. Tingkat Pusat terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
b. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
c. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
d. Tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya disebut Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
e. Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disebut Dewan Pimpinan Ranting (DEPIRAN).
2. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dapat membentuk perwakilan di luar negeri.
3. Pengaturan lebih lanjut perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
DEWAN PENDIRI

1. Dewan Pendiri adalah Dewan tertinggi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri.
2. Anggota Dewan Pendiri Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) tediri dari :
a. Mereka yang mendirikan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini.
b. Para pakar, professional, ilmuwan, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk kepentingan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
3. Dewan Pendiri memiliki wewenang :
a. Menetapkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Dewan Pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Menetapkan kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
d. Membentuk Tim atau staff yang membantu Dewan Pendiri apabila di perlukan.
e. Memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
f. Menyetujui susunan personalia Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 17

Dewan Pimpinan Pusat
1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana tertinggi
Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum
2. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :
a. Menyusun struktur organisasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Membuat Program Kerja tahunan, Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
d. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Pihak Pemerintah, Swasta, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga lainnya.
e. Menjalin hubungan luar negeri.
f. Menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan usulan atau rekomendasi penerima mandat.
g. Menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usulan penerima mandat atau usulan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah.
h. Menetapkan pergantian dan penyempurnaan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
i. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
j. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
k. Menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Pusat, Rakornas dan rapat – rapat lainnya.
l. Membentuk Badan dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.
m. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk mengisi kekosongan jabatan.3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
a. Menyusun dan menetapkan nama pengurus Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
b. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Membuat dan menetapkan Tata Tertib Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
e. Membuat dan Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

Pasal 18

Dewan Pimpinan DAERAH
1. Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pelaksana Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Provinsi.
2. Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang :
a. Mengajukan susunan pengurus Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
b. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat, Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
d. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Kerja Daerah dan rapat – rapat lainnya.
f. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
g. Mengusulkan susunan pengurus Pimpinan Cabang yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
h. Mengajukan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mematuhi Tata Tertib Organisasi, Rapat Pimpinan Pusat dan ketentuan organisasi lainnya.
b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

Pasal 19

Dewan Pimpinan CABANG
1. Dewan Pimpinan Cabang adalah Dewan Pelaksana Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang :
a. Mengusulkan susunan pengurus Pimpinan Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
b. Melaksanakan Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat dan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Pusat dan Daerah serta Cabang.
c. Memberikan persetujuan atas penetapan susunan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang yang diajukan oleh Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
e. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah
f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
g. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah
i. Mengusulkan pergantian dan penyempurnaan pengurus Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mematuhi Tata Tertib Organisasi, Hasil Rapat Pimpinan Pusat, Daerah dan ketentuan organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) lainnya.
b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Cabang.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Dewan Pimpinan Daerah.
d. Mengusulkan kepengurusan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 20

Pimpinan Anak Cabang
1. Pimpinan Anak Cabang adalah Pelaksana Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
2. Pimpinan Anak Cabang memiliki wewenang :
a. Mengusulkan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
b. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Anak Cabang berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja Daerah dan Program Kerja Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Pusat, Daerah dan Cabang serta Anak Cabang.
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ranting.
d. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang.
e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Anak Cabang.
f. Mengusulkan pengisian pergantian dan penyempurnaan pengurus Pimpinan Ranting kepada Dewan Pimpinan Cabang.
3. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mematuhi Tata Tertib Organisasi, Hasil Rapat Pimpinan Pusat dan ketentuan lainnya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Anak Cabang.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Dewan Pimpinan Cabang.
d. Membentuk kepengurusan Pimpinan Ranting

Pasal 21

Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting adalah Pelaksana Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Pimpinan Ranting memiliki wewenang :
a. Mengusulkan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting kepada Ketua Pimpinan Anak Cabang.
b. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Ranting berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja Daerah dan Rencana Kerja Cabang, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang dan Rapat Pimpinan, baik di tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang, serta Ranting.
c. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Ranting.
3. Pimpinan Ranting berkewajiban :
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mematuhi Tata Tertib Organisasi, Hasil Rapat Pimpinan Pusat, Daerah, dan Cabang dan ketentuan organisasi lainnya.
b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Ranting.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Dewan Pimpinan Cabang.
d. Membentuk kepengurusan Ranting.

PASAL 22
KEKUASAAN ORGANISASI

1. Musyawarah Pimpinan Pusat adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi Organisasi yang berwenang untuk:
a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan atas persetujuan Dewan Pendiri.
d. Menetapkan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan atas persetujuan Dewan Pendiri.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

2. Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah disingkat MUSDA adalah musyawarah Organisasi di tingkat Provinsi yang berwenang untuk:
a. Menetapkan Program dan Rencana Kerja Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Provinsi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan atas persetujuan Ketua Umum.
d. Mengusulkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan kepada Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

3. Musyawarah Pimpinan Cabang disingkat MUSCAB adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang untuk:
a. Menetapkan Program dan Rencana Kerja Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kabupaten/Kota untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan ketua umum.
d. Mengusulkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

4. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang disingkat MUSACAB adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kecamatan yang berwenang untuk:
a. Melaksanakan Program dan Rencana Kerja Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kecamatan untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
d. Mengusulkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Anak Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan kepada Dewan Pimpinan Cabang.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

5. Musyawarah Ranting disingkat MUSRAN adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kelurahan/Desa yang berwenang untuk:
a. Melaksanakan Program dan membuat Rencana Kerja Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) di tingkat Kelurahan/Desa untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
d. Mengusulkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan kepada Pimpinan Anak Cabang.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.

BAB IX
DEWAN PIMPINAN DAN SUMPAH PELANTIKAN
PASAL 23

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana Tertinggi yang memimpin dan mengendalikan Organisasi di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara dan bertanggungjawab pada Musyawarah Pimpinan Pusat (MUSPIMPUS).
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana di tingkat Provinsi, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Provinsi dan berkedudukan di ibukota Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana di tingkat Kecamatan, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kecamatan dan berkedudukan di ibukota Kecamatan.
5. Dewan Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Organisasi Pelaksana di tingkat Kelurahan/Desa, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kelurahan/Desa dan berkedudukan di Kelurahan/Desa.
6. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dapat membentuk Perwakilan di Luar Negeri ataupun di tingkat instansi kerja di dalam dan luar negeri.
PASAL 24
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pelaksana dan pengendali kebijakan kegiatan Organisasi secara Nasional dengan Struktur terdiri dari:
a. Dewan Pimpinan Pusat:
Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua – Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum di tingkat pusat.

b. Pengurus Harian:
Pengurus Harian adalah sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas ditambah dengan Kepala Departemen dan Sekretariat.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari:
Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan di tingkat Daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari:
Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan di tingkat Cabang.
4. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) terdiri dari:
Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan di tingkat Anak Cabang.
5. Dewan Pimpinan Ranting (Pimpinan Ranting) terdiri dari:
Ketua, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan di tingkat Ranting.

PASAL 25

Sebelum memangku jabatan, setiap Pimpinan terlebih dulu menerima SK dan dilantik oleh Pimpinan di atasnya, serta diwajibkan mengangkat sumpah/janji jabatan Organisasi sebagai berikut:
“Demi Allah (sesuai agama dan kepercayaan), saya bersumpah dan berjanji, bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dengan penuh tanggungjawab untuk setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika, setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) . Saya bersumpah dan berjanji akan memegang teguh rahasia Organisasi dan mentaati disiplin Organisasi. Semoga Allah (sesuai agama dan kepercayaan) senantiasa melindungi dan menolong saya.”

BAB X
DEWAN KEHORMATAN
PASAL 26

Anggota Dewan Kehormatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari:
a. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
b. Pemberhentian anggota Dewan Kehormatan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)).
c. Dewan Kehormatan berhak memeriksa anggota yang melakukan pelanggaran AD /ART serta Tata Tertib Organisasi dan berkewajiban mengawasi kinerja personil Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Personil Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Kehormatan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
f. Dewan Kehormatan, hanya berada di tingka tingkat Pusat, Daerah dan Cabang

BAB XI
DEWAN PENASEHAT
PASAL 27

Anggota Dewan Penasehat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini terdiri dari:
a. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Pemberhentian anggota Dewan Penasehat dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Penasehat berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Penasehat berkewajiban memberikan nasehat kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Penasehat ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa anggota menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
f. Dewan Penasehat, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XII
DEWAN PEMBINA
PASAL 28

Anggota Dewan Pembina Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari:
a. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Pemberhentian anggota Dewan Pembina dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Pembina berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Pembina ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa anggota menurut keahliannya di bawah pengawasan Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
f. Dewan Pembina, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XIII
DEWAN PAKAR
PASAL 29

Anggota Dewan Pakar Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari :
a. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Pemberhentian anggota Dewan Pakar dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Pakar berhak dan berkewajiban memberikan masukan, saran, pendapat sesuai bidang keahliannya guna untuk kemajuan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Pakar ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa anggota menurut keahliannya di bawah pengawasan Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
e. Dewan Pakar, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XIV
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
PASAL 30

Pimpinan Organisasi pada segala tingkatan setiap saat dapat mengadakan Musyawarah Kerja sesuai dengan kebutuhan Organisasi untuk menyikapi persoalan dan mengambil sikap sehubungan dengan situasi organisasi dan daerah kerjanya.

BAB XV
HUBUNGAN ORGANISASI
PASAL 31

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dapat menjalin hubungan dengan Pemerintah, Lembaga dan Badan, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi lainnya baik Nasional maupun Internasional.

PASAL 32

Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang dapat membentuk Organisasi, Badan, Lembaga pada semua tingkatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVI
USAHA ORGANISASI
PASAL 33

1. Melakukan kontrol sosial disegala bidang kehidupan sosial masyarakat.
2. Berusaha meningkatkan kemampuan dan kesadaran anggota Organisasi untuk berpartisipasi mensukseskan program pemerintah.
3. Mengembangkan sumber daya manusia masyarakat luas agar memilki sikap kepekaan untuk mengembangkan potensi di segala bidang.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, analistis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pemangku kebijakan pembangunan atau lembaga pemerintah.
5. Memberi bantuan-bantuan berupa jasa kepada seluruh anggota Organisasi yang memerlukan.
6. Memperjuangkan hak dan martabat masyarakat melalui program yang handal dan profesional.
7. Mengembangkan lembaga-lembaga kajian, riset, analisis, serta mampu melakukan tindakan investigasi.
8. Mampu melakukan pendampingan-pendampingan sebagai konsultan, tenaga ahli, pendampingan hukum dan konsultasi-konsultasi sosial maupun ekonomi.
9. Berupaya mampu untuk mendirikan, menyampaikan dan menyelenggarakan pusat-pusat informasi kemasyarakatan di seluruh tanah air.
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan, keuangan Negara dan keuangan Daerah serta manajemen pemerintahan.
11. Mampu Memimpin dan terlibat aktif didalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beradab dan demokratis, sehingga tata nilai kehidupan berbudaya dan berbangsa dapat berjalan secara demokratis di semua sektor-sektor sendi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.
12. Membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi kepentingan rakyat.
13. Melakukan usaha-usaha produktif di segala sektor, yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lainnya, dalam arti kata yang seluas-luasnya.

BAB XVII
KEKAYAAN
PASAL 34

Kekayaan lembaga ini terdiri dari penghasilan dari usaha-usaha Organisasi sendiri, sukarela dan sumbangan tidak terikat.

BAB XVIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 35

Perubahan Anggaran Dasar Organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Pimpinan Pusat.

BAB XIX
PEMBUBARAN ORGANISASI
PASAL 36

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri.

PENUTUP
PASAL 37

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Dasar ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 25 Maret 2019
Dewan pimpinan pusat
Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

 

 

Drs. Eddy Kusuma Wijaya. SH. MH. MM
Ketua Umum   

               

Anang Efendi. S.Ag
Sekertaris Jenderal

Tinggalkan komentar