ANGGARAN RUMAH TANGGA Forum Bhayangkara Indonesia

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Forum Bhayangkara Indonesia

 

BAB I

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

PASAL 1

Forum Bhayangkara Indonesia disingkat ( FBI ) adalah:

  1. organisasi kemasyarakatan yang lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan demi kewibawaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
  3. Organisasi Masyarakat yang bergerak dalam melakukan kerjasama dan hubungan dengan berbagai pihak demi kemajuan dan keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai perjuangan dan amanat Kebangkitan Nasional 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
  4. Organisasi Masyarakat yang bersifat gotong royong.

 

BAB II

KEANGGOTAAN ORGANISASI

PASAL 2

  1. Untuk menjadi anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), calon anggota harus mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada Pimpinan Organisasi dengan mengisi formulir yang tersedia.
  2. Calon anggota dapat memperoleh formulir dan mendaftar di sekretariat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) serta di web, baik di tingkat ranting, anak cabang, cabang, daerah dan pusat.

 

PASAL 3

  1. Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi setelah meneliti dan mempelajari pengajuan calon anggota, akan merekomendasikan status keanggotaan, dan meneruskannya ke Pimpinan Organisasi sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  2. Yang dapat memberikan pengesahan terhadap calon anggota menjadi anggota resmi, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderasi, serendah–rendahnya adalah Pimpinan Anak Cabang.

 

PASAL 4

  1. Penerimaan Keanggotaan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)  hanya berlaku secara perorangan.
  2. Calon anggota yang telah dengan resmi dinyatakan menjadi anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card):
  4. Setiap anggota memiliki Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card).
  5. Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) dibuat, dicetak dan didistribusikan seragam oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk seluruh Indonesia.
  6. Penandatangan Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

 

PASAL 5

  1. Setiap anggota yang mempunyai pandangan, usul, kritik dan pernyataan dapat diajukan kepada organisasi melalui saluran yang telah ditentukan secara hierarki.
  2. Pimpinan Organisasi mempertimbangkan, memperhatikan dan menanggapi seperti yang disebutkan pada ayat 1 sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

PASAL 6

Setiap anggota atau pengurus yang dijatuhi sanksi organisasi dapat mengajukan pembelaan diri.

 

PASAL 7

  1. Setiap anggota mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dari Pimpinan Organisasi.
  2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan antar sesama anggota dengan sikap dan rasa Saling Asuh, Asah dan Asih sesuai hirarki organisasi.

 

PASAL 8

Setiap anggota tidak dikenakan kewajiban pembayaran apapun kepada Organisasi, kecuali uang pengganti pencetakan Kartu Tanda Anggota atau Identity Card (ID Card) yang besarannya sesuai ketentuan Organisasi.

 

PASAL 9

  1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari setiap anggota wajib dilaporkan kepada Pimpinan Organisasi setempat sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  2. Pelanggaran dari pasal ini dapat dianggap satu tindakan indispliner dan dapat dikenakan sanksi organisasi.

 

BAB III

Kepemimpinan ORGANISASI

PASAL 10

  1. Kriteria kepemimpinan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) sebagai berikut:
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika.
  5. Mampu menegakan keadilan, konstitusi dan demokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
  6. Mampu melakukan kerjasama dan hubungan tata kerja dengan berbagai pihak (internal, eksternal dan luar negeri) demi kemajuan organisasi.
  7. Memiliki prestasi, akhlak, moralitas, dedikasi, loyalitas, santun dan tidak tercela.
  8. Tidak terlibat pada Narkotika dan obat-obatan terlarang serta penyakit masyarakat lainnya.
  9. Memiliki kapabilitas, akseptabilitas, intelektualitas serta pengalaman yang luas dalam berorganisasi.

 

BAB IV

DISIPLIN ANGGOTA

PASAL 11

  1. Disiplin anggota adalah setiap tindakan, kinerja dalam melaksanakan tugas dan ketentuan organisasi yang sesuai dengan Visi, Misi, Maksud, Tujuan serta mematuhi AD-ART, dan Tata Tertib organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  2. Melakukan atau sengaja melanggar ketentuan organisasi berarti pelanggaran terhadap disiplin organisasi.

 

PASAL 12

Setiap anggota yang melakukan kegiatan–kegiatan yang merugikan organisasi dan/atau melanggar disiplin organisasi dikenakan sanksi organisasi.

 

PASAL 13

Seseorang anggota berhenti dari keanggotaannya disebabkan:

  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  3. Melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART dan tata tertib organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

PASAL 14

  1. Anggota dan/atau Pimpinan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat melalui prosedur sebagai berikut:
  2. Atas dasar rapat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dan mengikutsertakan anggota dan/atau pimpinan organisasi yang bersangkutan dengan terlebih dahulu disampaikan undangan.
  3. Dalam rapat tersebut pada huruf a di atas, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menjelaskan dan pembelaan diri atas duduk masalah atau pelanggaran yang dituduhkannya.
  4. Apabila hasil rapat tersebut telah jelas permasalahannya dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
  5. Apabila 2 (dua) peringatan tersebut masih tidak diindahkan, kepada yang bersangkutan diberi skorsing selama 3 (tiga) bulan.
  6. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan masa skorsing tersebut tidak diindahkan, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara hormat atau tidak hormat berdasarkan keputusan Pimpinan Organisasi.
  7. Peringatan, skorsing dan sanksi organisasi terhadap anggota dan/atau Pimpinan organisasi dilakukan oleh Pimpinan Organisasi yang bersangkutan dan selanjutnya dilaporkan untuk mendapat persetujuan Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya, dan paling tinggi adalah Dewan Pimpinan Pusat.

 

BAB V

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN KEHORMATAN

PASAL 15

Anggota Dewan Kehormatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

  1. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional, para pakar dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat yang berjasa dan bersimpati kepada Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Anggota Dewan Kehormatan secara perorangan dapat memberikan pendapat dan/atau masukan baik secara lisan atau tulisan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  4. Pemberhentian anggota Dewan Kehormatan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  5. Dewan Kehormatan berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya prilaku dan perbuatan Dewan Pengurus Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  6. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
  7. Dewan Kehormatan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  8. Dewan Kehormatan, hanya di tingkat Pusat dan di Daerah.

 

BAB VI

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PENASEHAT

PASAL 16

Anggota Dewan Penasehat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)  adalah:

  1. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Anggota Dewan Penasehat terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh– tokoh berpengaruh tingkat nasional, para pakar dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat yang berjasa dan bersimpati kepada Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Dewan Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok memberikan nasehat, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
  4. Dewan Penasehat dapat mengambil inisiatif memberikan nasehat dan arahan, apabila ada permasalahan pada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya yang tidak dapat diselesaikan secara internal oleh Dewan Pimpinan Pusat / Ketua Umum.
  5. Dewan Penasehat mengadakan rapat sekurang–kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Penasehat.
  6. Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  7. Nasehat, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Penasehat terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
  8. Pemberhentian anggota Dewan Penasehat dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  9. Dewan Penasehat berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  10. Dewan Penasehat berkewajiban memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
  11. Dewan Penasehat ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, Wakil ketua dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  12. Dewan Penasehat, ada di tingkatan Pusat, Daerah dan Cabang Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

 

BAB VII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PEMBINA

PASAL 17

Anggota Dewan Pembina Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)  adalah

  1. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
  2. Anggota Dewan Pembina terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh– tokoh berpengaruh tingkat nasional, para pakar dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat, atau para purnawirawan.
  3. Dewan Pembina merupakan badan yang mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
  4. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan dan arahan secara berkala, sistematis dan methodis kepada seluruh anggota bekerjasama dengan Pengurus di seluruh daerah atas rekomendasi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat.
  5. Dewan Pembina sekurang-kurangnya mengadakan rapat 6 (enam) bulan sekali, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Pembina.
  6. Dewan Pembina dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  7. Pembinaan, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pembina terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
  8. Pemberhentian anggota Dewan Pembina dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  9. Dewan Pembina  berhak  dan  berkewajiban  mengawasi  jalannya  organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  10. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota dan pengurus, baik diminta maupun tidak.
  11. Dewan Pembina ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  12. Dewan Pembina, ada di tingkatan Pusat, Daerah dan Cabang Organisasi.

 

BAB VIII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PAKAR

PASAL 18

Anggota Dewan Pakar Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah :

  1. Personil yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Anggota Dewan Pakar terdiri dari tokoh–tokoh nasional maupun tokoh–tokoh berpengaruh tingkat nasional, para pakar dan pejabat–pejabat pemerintah tingkat pusat, terutama para dosen, guru besar, ilmuwan, teknolog, purnawirawan dan praktisi ilmu pengetahuan yang berjasa dan bersimpati kepada Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Dewan Pakar merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok memberikan pengkayaan intelektual, solusi ilmu-teknologi (IPTEK), bersama-sama dengan pengurus melakukan pengkajian-penelitian-pengembangan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta terutama menyangkut persoalan strategis organisasi, bangsa dan Negara, dan masalah strategis lainnya yang dihadapi masyarakat luas.
  4. Dewan Pakar berkewajiban memberikan pengkayaan intelektual, pemahaman dan solusi ilmu-pengetahuan (IPTEK) dan arahan secara berkala, sistematis dan methodis kepada seluruh anggota bekerjasama dengan Pengurus di seluruh daerah atas rekomendasi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat.
  5. Dewan Pakar sekurang-kurangnya mengadakan rapat 6 (enam) bulan sekali, dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut tingkatannya pada forum rapat Dewan Pembina.
  6. Dewan Pakar dapat menghadiri rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan mengikat organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) .
  7. Pengkayaan intelektual, pengkajian, penelitian, pengembangan, arahan, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pakar terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah atau rapat yang diadakan untuk itu.
  8. Pemberhentian anggota Dewan Pakar dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta melanggar AD/ART Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  9. Dewan Pakar berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  10. Dewan Pakar, sesuai dengan keahliannya, berkewajiban memberikan pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
  11. Dewan Pakar ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  12. Dewan Pakar, ada di tingkatan pusat, daerah dan cabang.

 

BAB IX

Keputusan dan pelaporan

PASAL 19

  1. Setiap keputusan musyawarah adalah keputusan yang mengikat dalam organisasi dan oleh karena itu seluruh tingkat organisasi harus tunduk pada keputusan tersebut sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  2. Setiap jenjang organisasi berkewajiban memberikan laporan kepada jenjang di atasnya mengenai segala kegiatan baik diminta maupun tidak, sesuai dengan ketentuan dan aturan sistem dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan:
  3. Para pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Para Ketua DPD dan Ketua DPC wajib memberikan laporan kegiatan dan kejadian kejadian menyangkut organisasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat.
  4. Para pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Para Ketua DPC wajib memberikan laporan kegiatan dan kejadian kejadian menyangkut organisasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Daerah.
  5. Para pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Para Ketua PAC dan Ketua Pimpinan Ranting wajib memberikan laporan kegiatan dan kejadian kejadian menyangkut organisasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Cabang.
  6. Para Ketua DPD dan Ketua DPC wajib memberikan laporan tertulis kegiatan rutin organisasi kepada Ketua Umum dan atau Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat setiap satu bulan sekali.
  7. Semua jabatan Pengurus yang belum termaktub di pasal ini wajib memberikan laporan kepada pimpinan di atasnya setiap bulan sekali secara berjenjang.

 

BAB X

Tugas pimpinan organisasi

PASAL 20

  1. Ketua Umum:

Memimpin organisasi dan bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

  1. Ketua Harian:
  2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
  3. Ketua DPP terdiri dari:

–         Ketua Bidang Usaha

–         Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

–         Ketua Bidang Hukum, HAM dan Politik

–         Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

  1. Menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir kegiatan departemen – departemen di bawahnya sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.
  2. Mengkoordinir kegiatan organisasi sesuai dengan tanggungjawab tugasnya.
  3. Wakil Ketua DPP:
  4. Mewakili Ketua DPP apabila berhalangan.
  5. Membantu Ketua DPP menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir kegiatan departemen-departemen di bawahnya sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.
  6. Membantu Ketua DPP Mengkoordinir kegiatan organisasi sesuai dengan tanggungjawab tugasnya.
  7. Sekretaris Jenderal:

Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi:

  1. Membantu Ketua Umum, Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya.
  2. Secara koordinatif membantu para ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  3. Wakil Sekretaris Jenderal:
  4. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
  5. Membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya sehari–hari sesuai dengan pembagian bidang kerjanya.
  6. Sekretaris:

Membantu Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jendral atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi:

  1. Bendahara Umum:

Bertanggung jawab menghimpun sumber dana yang tidak terikat dan mengelola keuangan organisasi.

  1. Wakil Bendahara Umum:

Mewakili dan membantu Bendahara Umum sesuai dengan fungsi dan jabatannya atas kelangsungan menghimpun sumber dana yang tidak terikat dan mengelola keuangan organisasi.

  1. Kepala Biro dan Divisi DPP:

Memimpin dan mengelola Biro atau Divisi di bawah tanggungjawabnya, sesuai dengan program kerja yang ditetapkan..

  1. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi DPP:

Memimpin dan mengelola Bagian dan/atau jenjang pimpinan di bawahnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan.

  1. Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua DPAC dan Ketua DPRanting:

Memimpin organisasi dan bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.

  1. Wakil Ketua DPD, Wakil Ketua DPC, Wakil Ketua DPAC dan Wakil Ketua DPRanting:

Mewakili Ketua DPD/DPC/DPAC/DPRanting dalam memimpin dan mengelola organisasi atas semua kegiatan dan kebijaksanaan organisasi baik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.

  1. Sekretaris DPD, Sekretaris DPC, Sekretaris DPAC dan Sekretaris DPRanting: Bertanggung jawab penuh atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi di daerah yang menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya.
  2. Wakil Sekretaris DPD, Wakil Sekretaris DPC, Wakil Sekretaris DPAC dan Wakil Sekretaris DPRanting:

Mewakili Sekretaris DPD/DPC/DPAC/DPRanting atas kelangsungan jalannya sekretariat, keadministrasian organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi di daerah yang menjadi wilayah tugasnya, sesuai dengan tanggungjawabnya.

  1. Bendahara DPD, Bendahara DPC, Bendahara DPAC dan Bendahara DPRanting: Bertanggung jawab menghimpun sumber dana tidak terikat dan mengelola keuangan organisasibaik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah dan tanggung jawab tugasnya.
  2. Wakil Bendahara DPD, Wakil Bendahara DPC, Wakil Bendahara DPC dan Wakil Bendahara DPRanting:

Mewakili Bendahara DPD/DPC/DPAC/DPRanting dalam menghimpun dan mengelola keuangan organisasibaik ke dalam maupun ke luar, di daerah yang menjadi wilayah dan tanggungjawab tugasnya.

  1. Kepala Bidang dan Kepala Departemen DPD/DPC/DPAC/DPRanting:

Memimpin dan mengelola Bidang atau Departemen di bawah tanggungjawabnya, sesuai dengan program kerja yang ditetapkan di wilayah tugas dan tanggungjawabnya.

 

PASAL 21

Tugas–tugas Pimpinan Organisasi ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang dapat dihadiri oleh Dewan Pendiri, Dewan Kehormatan Pusat,

 

 

Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah apabila dianggap perlu.

 

BAB XI

PENGISIAN JABATAN lowong

PASAL 22

  1. Jabatan lowong antar waktu personalia Dewan Pimpinan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) terjadi karena:
  2. Meninggal dunia
  3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  4. Diberhentikan
  5. Kewenangan memberhentikan personalia Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud huruf b dan c ayat (1) diatur sebagai berikut :
  6. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat.
  7. Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Daerah.
  8. Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Cabang.
  9. Untuk Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
  10. Untuk Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dengan mempertimbangkan ususlan Dewan Pimpinan ranting.

 

PASAL 23

 

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Pusat dilakukan pada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang di pimpin oleh Ketua Umum.

 

PASAL 24

 

Pengisian jabatan lowongan antar waktu Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Daerah.

 

PASAL 25

 

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Cabang.

 

 

PASAL 26

 

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh

 

Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Anak Cabang.

 

PASAL 27

 

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dengan mempertimbangkan usul Dewan Pimpinan Ranting.

 

BAB XII

Musyawarah dan persidangan

Pasal 28

Musyawarah Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat secara rutin 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh peserta dan peninjau.

  1. Peserta terdiri dari:
  2. Dewan Pimpinan Pusat
  3. Dewan Pendiri
  4. Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pembina Pusat
  5. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Pusat
  6. Peninjau terdiri dari:
  7. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
  8. Unsur Dewan Pimpinan Cabang
  9. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
  10. Jumlah Peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri
  11. Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
  12. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai

hak bicara

  1. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan tersendiri
  2. Musyawarah Pimpinan Pusat menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  3. Musyawarah Pimpinan Pusat meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  4. Musyawarah Pimpinan Pusat menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  5. Musyawarah Pimpinan Pusat memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  6. Musyawarah Pimpinan Pusat menetapkan Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pakar Pusat untuk masa bakti 5

 

(lima) tahun ke depan.

  1. Musyawarah Pimpinan Pusat menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
  2. Musyawarah Pimpinan Pusat diselenggarakan di Ibu Kota Negara, kecuali Dewan Pimpinan Pusat menentukan lain.

 

Pasal 29

 

Musyawarah Daerah (MUSDA) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh

DPD dengan persetujuan DPP dan dihadiri oleh :

  1. Peserta terdiri dari:
  2. Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Dewan Pimpinan Daerah.
  4. Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah.
  5. Unsur Dewan Pimpinan Anak Cabang.
  6. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Daerah

 

  1. Peninjau terdiri dari:
  2. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

 

  1. Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah
  2. Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Daerah.
  3. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
  4. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan tersendiri.
  5. Musyawarah Daerah meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  6. Musyawarah Daerah menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Cabang di tingkat Provinsi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  7. Musyawarah Daerah memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  8. Musyawarah Daerah menetapkan Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  9. Musyawarah Daerah menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
  10. Musyawarah Daerah diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Daerah, Kecuali Dewan Pimpinan Daerah menentukan lain.
  11. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

 

Pasal 30

 

Musyawarah Cabang (MUSCAB) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh

DPC dengan persetujuan DPD dan dihadiri oleh :

  1. Peserta terdiri dari:
  2. Dewan Pimpinan Daerah
  3. Dewan Pimpinan Cabang
  4. Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pembina Cabang dan Dewan Pakar Cabang
  5. Unsur Dewan Pimpinan Cabang
  6. Unsur Organisasi Jajaran Tingkat Cabang
  7. Peninjau terdiri dari :
  8. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
  9. Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
  10. Jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Cabang ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Cabang.
  11. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
  12. Musyawarah Cabang meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  13. Musyawarah Cabang menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Cabang di tingkat Kabupaten/Kota untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  14. Musyawarah Cabang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  15. Musyawarah Cabang menetapkan Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pembina Cabang dan Dewan Pakar Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  16. Musyawarah Cabang Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
  17. Musyawarah Cabang diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Cabang, kecuali Dewan Pimpinan Cabang menentukan lain.
  18. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

 

PASAL 31

 

Musyawarah Anak Cabang (MUSACAB) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DPAC dengan persetujuan DPC dan dihadiri oleh :

  1. Peserta terdiri dari:
  2. Dewan Pimpinan Cabang
  3. Dewan Pimpinan Anak Cabang
  4. Unsur Ranting
  5. Peninjau terdiri dari :
  6. Unsur Kader/Anggota yang ditetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang
  7. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang
  8. Jumlah para peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang

 

  1. Jadwal acara dan tata tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan dalam sidang paripurna pertama Musyawarah Anak Cabang.
  2. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
  3. Musyawarah Anak Cabang meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  4. Musyawarah Anak Cabang menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Anak Cabang di tingkat Kecamatan untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  5. Musyawarah Anak Cabang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  6. Musyawarah Anak Cabang menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
  7. Musyawarah Anak Cabang diadakan ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Cabang, kecuali Dewan Pimpinan Anak Cabang menentukan lain.
  8. Pelantikan dan pengesahan Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

 

PASAL 32

 

Musyawarah Ranting (MUSRAN) diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh

Pimpinan Ranting dengan persetujuan DPC dan dihadiri oleh:

  1. Peserta dan Peninjau yang terdiri dari:
  2. Para peserta yang terdiri dari Anggota yang tercatat dalam Ranting yang bersangkutan.
  3. Para Peninjau yang diundang oleh Pimpinan Ranting
  4. Jumlah para Peserta dan peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
  5. Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditentukan dan ditetapkan oleh Sidang Musyawarah Ranting itu sendiri.
  6. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedang peninjau hanya mempunyai hak bicara.
  7. Musyawarah Ranting meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
  8. Musyawarah Ranting menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Ranting di tingkat Kelurahan/Desa untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
  9. Musyawarah Ranting memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  10. Musyawarah Ranting menetapkan Dewan Penasehat Ranting, Dewan Pembina Ranting dan Dewan Pakar Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
  11. Musyawarah Ranting  Menetapkan  keputusan-keputusan  lain  apabila  dianggap perlu.
  12. Musyawarah Ranting diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan

 

Ranting, kecuali Dewan Pimpinan Ranting menentukan lain.

  1. Pimpinan Ranting dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.

 

BAB XIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 33

  1. Musyawarah dan Rapat-Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
  2. Setiap pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
  3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  4. Dalam hal yang mendesak, Ketua Umum ditingkat pusat dapat mengambil keputusan untuk langkah-langkah taktis dari strategis yang dipandang perlu setelah mendengar masukan dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pembina Pusat.
  5. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:
  6. Dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta.
  7. Keputusan sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang hadir.

 

BAB XIV

LAMBANG, PATAKA dan PANJI / BENDERA

Forum Bhayangkara Indonesia

PASAL 34

 

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berlambangkan Bola Dunia Bersayap

masing-masing terdiri dari lima helai bulu rangkap dua, Tiga Bintang di atas tulisan

(FBI)-Forum Bhayangkara Indonesia dan Pita Putih yang menempel di Bingkai

Delapan Sisi Bola Dunia dengan tulisan ‘sira gajahmada ambekel ing bhayangkara’.

  1. BOLA DUNIA, KEPULAUAN INDONESIA DENGAN WARNA MERAH.

Artinya: Planet Bumi.

Makna:

Melambangkan globalisasi, dunia, bahwa Indonesia atau Forum

Bhayangkara Indonesia (FBI) adalah bagian yang tak terpisahkan dengan

masyarakat dunia dimanapun adanya, di planet bumi ini.

 

  1. LINGKARAN MERAH-PUTIH.

Artinya: Warna Merah-Putih.

 

Makna:

Melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikat bola dunia.

 

  1. BINGKAI DELAPAN SISI BERUKIR

Artinya: Delapan Mata Angin, Kebudayaan dan Peradaban.

Makna:

Melambangkan Mata Angin adalah filosofi Kebudayaan dan Peradaban

bangsa, yang dapat menentukan masa depan bangsa-bangsa di dunia.

 

  1. LIMA HELAI SAYAP RANGKAP KANAN-KIRI DAN SELAPUT MERAH DI ATASNYA

Artinya: Angka lima adalah sendi, azas Pancasila. Sayap, pengendali. Selaput berwarna

merah melambangkan darah, kehidupan dan kekuatan.

Makna:

Pancasila adalah kekuatan, pengendali semua gerakan dan kinerja

kemanusiaan, ideology, filosofi, sosial, ekonomi, kebudayaan dan peradaban bangsa

Indonesia.

 

  1. TULISAN FBI – FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

Artinya: Jati diri Organisasi.

Makna: FBI adalah Forum para Bhayangkara Bangsa Indonesia sebagai penjaga

keutuhan persatuan bangsa dan Negara yang pernah menjadi kebanggaan bangsa

pada zaman Majapahit, sebagai Negara pemersatu Nusantara.

 

  1. TIGA BINTANG

Artinya: Tri Prasatya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

Forum Bhayangkara Indonesia

Makna: TRI PRASATYA adalah ikrar dan janji setia yang wajib diketahui, difahami,

dimaknai, diapresiasikan, dibacakan dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab

dan setulus hati oleh setiap Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI),

seperti yang tertuang pada Anggaran Dasar BAB VII Pasal 13, yaitu:

 

‘Kami anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berikrar dan berjanji:

  1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan

amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan

hana dharma mangrwa.

  1. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).’

 

  1. PITA PUTIH BERTULISKAN ‘SIRA GAJAHMADA AMBEKEL ING BHAYANGKARA’

Artinya: ‘sira gajahmada ambekel ing bhayangkara’ adalah manuskrip yang tertulis di

Kitab Pararaton pupuh 26, yang artinya adalah: ‘Gajah Mada di Bhayangkara

berpangkat Bekel, Bintara, sekelas Kepala/Komandan Regu saat ini. Pada masa itu,

ketika Gajah Mada menjabat sebagai Bekel di Bhayangkara, mampu menyelamatkan

Raja dari makar, penggulingan pemerintahan oleh Ra Kuti, bahkan mampu

mempengaruhi para pemimpin dan petinggi Negara. Gajah Mada terbukti mampu

mengembalikan Raja Jayanagara ke singgasana keraton, untuk kembali memerintah

Majapahit.

Makna: Agar anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) memiliki semangat

Gajah Mada, seorang Bhayangkara sejati, yang setia kepada Negara, seorang rakyat

yang berani dan jujur, tanpa pamrih, cerdas, cergas, arief, mampu mengendalikan

Negara ketika situasi dan kondisi genting, menyelamatkan Negara dari kehancuran,

dan di kemudian hari terbukti mampu mempersatukan Nusantara yang terdiri lebih

dari 17.500 pulau, yang kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

PASAL 35

KESIMPULAN GAMBAR atau LAMBANG

Gambar atau lambang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) secara keseluruhan

memberikan semangat Bhayangkara pada zaman Gajah Mada, yang mampu

memberikan holyspirit kejuangan untuk membawa bangsa dan negara Indonesia

menjadi negara besar, agung, mandiri, sejahtera, berkeadilan dan percaya diri menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dunia. Menjadi organisasi atau forum

yang dapat menjembatani asset ideology, sumber daya alam dan sumber daya

manusia milik bangsa ini, menjadi sebenar-benarnya kekuatan yang hanya dimiliki

rakyat Indonesia dalam arti luas.

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) menentang apapun dan siapapun yang bertolak belakang dengan ajaran dan amanat

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika tan hana

dharma mangrwa, serta menentang segala bentuk penindasan, perbudakan,

pemerasan, pelanggaran hukum dan HAM.

 

PASAL 36

Pataka Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) memiliki ketentuan:

 

  1. Pataka ditempatkan di ruang kantor Ketua Umum, Ketua DPD/DPC/DPAC/DPRan

berdampingan atau bersejajar dengan Panji Sang Saka Merah Putih dengan ukuran

yang disesuaikan.

  1. UKURAN:
  2. Perbandingan lebar dan panjang 2:3
  3. Untuk DPP: 1×2 meter.
  4. Untuk DPD: 80×120 cm.
  5. Untuk DPC: 60×90 cm.
  6. Untuk DPAC: 50×75 cm.
  7. Untuk DPRan: 40×60 cm.

 

  1. BENTUK
  2. Pataka Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berbentuk empat persegi

panjang.

  1. Warna dasar putih.
  2. Di tengahnya ada sulaman lambang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

 

sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 di Anggaran Rumah Tangga ini.

  1. Ada rumbai berwarna merah di setiap tepinya.
  2. Panjang tongkat/tiang Pataka disesuaikan.

 

PASAL 37

Panji/Bendera Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) memiliki ketentuan:

 

  1. UKURAN:
  2. Perbandingan lebar dan panjang 2:3
  3. 1×2 meter.
  4. 80×120 cm.
  5. 60×90 cm.
  6. 50×75 cm.
  7. 40×60 cm.
  8. Ukuran khusus yang disesuaikan dengan keperluan.
  9. BENTUK
  10. Panji/Bendera Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berbentuk empat

persegi panjang.

  1. Warna dasar urutan dari atas: merah-putih-kuning emas.
  2. Ukuran lebar warna merah sebesar 40%, putih 35% dan kuning emas 25%.
  3. Di tengahnya ada lambang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) sesuai

dengan ketentuan pada pasal 41 di Anggaran Rumah Tangga ini.

  1. Di bawah lambang ada tulisan dengan font yang sama pada lambang, yaitu:

sira gajahmada ambekel ing bhayangkara.

  1. Panjang tongkat/tiang Panji/Bendera disesuaikan.
  2. ARTI WARNA PANJI/BENDERA

Tiga unsur warna Merah-Putih-Kuning Emas

Merah: Berani

Putih: Suci

Kuning Emas: Ksatria

Arti secara filosofis melambagkan ksatria Nusantara yang berani dan berjiwa luhur,

sesuai dengan amanat Pancasila sebagai azas atau dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

 

 

BAB XV

Keuangan organisasi

 

PASAL 38

 

Keuangan Organisasi diperoleh dari berbagai sumber usaha yang dilakukan dan/atau dikerjasamakan oleh Organisasi dengan pihak-pihak lain.

 

PASAL 39

 

Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB XVI

Ketentuan lain

PASAL 40

 

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Maret 2019

 

Dewan pimpinan pusat

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)

 

KETUA UMUM

 

 

Drs. Eddy Kusuma Wijaya. SH. MH. MM

 

SEKRETARIS JENDRAL

 

 

Anang Efendi. S,Ag

Tinggalkan komentar