FBI Desak Kejati Tangkap Tersangka Korupsi Terminal Barang

Diinformasikan “Bunda Putri” adalah sosok yang paling dekat dengan tampuk kekuasaan. Kabarnya, Bunda Putri menerima jatah harian dari hasil retribusi terminal barang Dishub Kota Dumai sebesar Rp2,5 juta per hari dan atau Rp30 juta perbulan. Jatah harian tersebut kabarnya wajib disetor TMN kepada bunda putri.

Gebrakan Kejaksaan Negeri Dumai  melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai, kantor Terminal Barang Bagan Besar dan Pos Retribusi Bukit Timah terkait dugaan korupsi jasa terminal, disambut baik oleh masyarakat. Namun setelah dikabarkan TMN menghilang dari Dumai Kejari
Dumai kebingungan.

TMN yang mempunyai peranan penting di UPT Terminal Barang diisukan mengambil cuti panjang selama 3 bulan. Sedang TI kabarnya melaksanakan cuti naik haji 4 September hingga 24 Oktober 2014. Soalnya TI mantan Kadishub Kota Dumai meski selama menduduki jabatan baru sebagai Kadis Pariwisata nyaris tidak ngantor, tetapi hadir pada acara pelantikan anggota DPRD Kota Dumai periode 2014-2019, Rabu (3/9).

Siapa sebenarnya sosok bunda putri yang telah menghebohkan Bumi Lancang Kuning ini, disikapi banyak pihak. Bunda Putri diduga dekat dengan tampuk kekuasaan di Kota Dumai dalam kurun waktu 4 tahun. Selama masa jabatan Walikota Dumai Khairul Anwar periode 2010-2015 diinformasikan Bunda Putri disinyalir mengantongi rekening gendut disejumlah bank, kabarnya berkisar Rp18 M,  Benarkah ?

Untuk menyingkap dugaan rekening gendut dan peranan “Bunda Putri” ditampuk kekuasaan Pemko Dumai masyarakat berharap kerja keras jajaran Kejaksaan bekerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jika benar sinyalemen bunda putri memiliki rekening gendut berarti peranan Bunda Putri sangat besar di Pemerintahan Kota Dumai harus diusut sampai tuntas.

Dugaan rekening gendut sang Bunda Putri diduga keikut sertaan bunda putri main proyek di semua SKPD di lingkungan Pemko Dumai. “Selain itu  bunda putri disinyalir juga punya peranan dalam menentukan pemenang lelang tender proyek,” sebut sumber KPK Pos, Rabu pekan lalu.

Ketua DPD Forum Bayangkara Indonesia (FBI) Riau  Ir M Hasbi angkat bicara. Hasbi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menangkap, dan memenjarakan   tersangka terduga Korupsi terminal barang, TI, TMN, SCM dan SLN selaku pejabat dilingkungan Dishub Kota Dumai. Tersangka TMN TI SCM dan SLN harus ditangkap dan dijebloskan kepenjara.

Desakan FBI sangat beralasan dan bukan berarti tidak percaya terhadap kinerja Kejari Dumai, melainkan adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri untuk menghilangkan barang bukti.

Soalnya  lanjut Hasbi, TMN, sejak dilantik menduduki jabatan baru 17 Juli 2014 hingga saat ini, tidak pernah aktif melaksanakan tugas barunya sebagai Kepala Seksi Pengujian Kenderaan Bermotor Dishub Kota Dumai. “Kuat dugaan TMN telah melarikan diri atau disuruh melarikan diri karena takut dengan nyanyian TMN selaku pemeran utama terkait dugaan korupsi terminal barang,” ujar Ir. M, Hasbi pada KPK Pos, Kamis pekan lalu.

Menurut Hasbi, TMN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Dumai merupakan sutradara dalam pengelolaan retribusi terminal barang. Dia (TMN) mengetahui banyak kepada siapa uang retribusi terminal barang tersebut dialirkan. Dugaan keterlibatan “Bunda Putri” menerima jatah harian sebesar Rp2,5 juta perhari yang mencuat kepermukaan diamini Hasbi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Dumai Sepranef Syamsir AP, MSi ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini, terkait tersangka TMN yang tidak masuk kantor sejak dilantik menduduki jabatan baru, mengatakan,bahwa TMN pernah melapor mengajukan cuti panjang karena setiap PNS apabila selama 6 tahun belum menjalani cuti panjang berhak mengajukan untuk menjalani cuti. Namun ketika TMN mengajukan cuti panjang, tidak dilengkapi  rekomendasi dari atasan TMN yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.

“Hingga hari ini, (Selasa 2/9-red) rekomendasi cuti panjang atas nama TMN belum ada, makanya permohonan TMN tidak diproses,” katanya.

Disinggung tindakan apa yang akan dilakukan BKD terhadap TMN yang tidak ngantor sejak 17 Juli, Sepranef mengatakan, itu adalah domeinnya atasan TMN. Bisa saja atasannya memberikan peringatan kepada TMN melihat kesalahan yang dilanggarnya, ada aturannya sesuai ketentuan PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. (PUR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>