PENGGAGALAN PROYEK AIR BERSIH

FBI_5net

TERKAIT ADANYA UNSUR PENGGAGALAN PROYEK AIR BERSIH

FBI Minta Aparat Hukum untuk Mengusut Tuntas

Ketua DPD FBI Provinsi Riau, Ir Muhammad Hasbi
Dumai,(Global)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Bhayangkara Indonesia (DPD FBI) Provinsi Riau, Ir Muhammad Hasbi meminta KPK, Mabes Polri, Kejagung dan Mendagri untk melakukan audit menyeluruh terhadap penggagalan proyek air bersih di Dumai.

Menurutnya, proyek yang telah diprogram dari pemerintahan Zul As sejak 2008 itu hingga kini tak dilanjutkan oleh pemerintahan Khairul Anwar.

Padahal, kata Hasbi, sejak 2007 juga telah dibuatkan Perdanya. Dan pada Februari 2011 Pemerintah kota Dumai kembali menggodok Perda tentang air bersih itu dan disahkan oleh anggota DPRD 2009- 2014.

‘Kita minta ini harus diusut KPK, Mabes Polri, Kejagung dan Mendagri untk melakukan audit menyeluruh. Karena ini menyangkut uang Negara, apakah ada penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Disinyalir ada unsur pelangaran hukum pidana dan mungkin juga ada unsur kesengajaan, ‘tegas Hasbi, Minggu (7/9).

Hasbi mengatakan, anggaran Instalasi Pengolahan Air (IPA) telah disiapkan. Dan instalasi pengolahan air tersebut telah dikerjakan, namun proyek tersebut tidak dilanjutkan sehingga jadi terbengkalai.

‘Telah dianggarkan kenapa tak dilanjutkan. Kita minta pertanggungjawaban dana ini. Karena instalasi telah dipasang tapi tak dilanjutkan dan tak bisa dimanfaatkaan. Instalasi yang sudah tertanam dan menjadi barang rusak diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 130 miliar lebih. Apa persoalannya, karena biaya yang telah dikeluarkan ratusan juta rupiah itu tentu menimbulkan kerugian negara, ‘tegasnya.

Menurutnya, dana keseluruahan telah dianggarkan melalui sistim tahun jamak. Hasbi juga pertanyakan dana yang sudah dianggarkan itu dikemanakan.

‘Kita juga melihat dari segi peruntukannya, karena ini menyangkut kepentingan hidup atau kebutuhan orang banyak. Nilai sosialnya itu yang harus diperhatikan Pemko Dumai. Dan yang kita pertanyakan kenapa ini tak dilanjutkan, ‘ katanya heran.

Selain itu, untuk mendapatkan keterangan lebih jauh, kata Hasbi, aparat hukum juga bisa meminta keterangan dari DPRD Kota Dumai kenapa proyek ini dihentikan.

Kenapa dewan juga membiarkan proyek ini gagal, karena yang berganti itu  orangnya tapi program atasnama Pemerintah Kota Dumai tetap tinggal dan melekat. Apalagi ini menyangkut kepentingan orang banyak, ‘ katanya. (cu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>