Ketua FBI : Pola Pemerintahan Dumai Seperti Kerajaan

patakaFBI_new_net

 

Ketua FBI : Pola Pemerintahan Dumai Seperti Kerajaan

Dumai – - Rabu, 17/09/2014 – 01:13:05 WIB
Ketua DPD Provinsi Riau FBI, Ir Muhamamad Hasbi
Dumai,(Global)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Riau Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) Ir Muhammad Hasbi mengatakan adanya otonomi daerah saat ini seakan salahgunakan dan seperti menimbulkan raja raja kecil.

Dia menyebutkan pola kepemimpinan Kepala Daerah Dumai saat ini seperti kepemimpinan kerajaan atau dinasti dan bukan pola republik yang demokrasi.Hal ini dikatakannya, karena diduga ada beberapa proyek saat ini yang dimonopoli oleh istri kepala daerah dan kelompoknya. ‘Otonomi daerah sudah salah gunakan. Otonomi daerah sudah menimbulkan raja-raja kecil. Pola kepemimpinan Walikota Dumai seperti sistem kerajaan. Karena bukan hanya walikota yang bisa menjalankan roda pemerintahan, istri walikota juga disinyalir punya pengaruh untuk memimpin. Beberapa kepala dinas diminta proyek oleh istri walikota mulai dari pengadaan kue, makanan, ATK dan beberapa proyek kecil hingga besar diduga dimonopoli oleh istri walikota dan kelompoknya, ‘sebut Hasbi, Selasa (16/9).Dia mengatakan Pemerintahan Kota Dumai sudah menjadi sistim dinasti. Menurutnya sekitar 900 paket di seluruh dinas kebanyakan sudah diatur oleh ratu atau istri walikota. Selain itu, Hasbi juga menyinggung tentang proyek air minum. Dia mengatakan, rencana yang dibuat oleh Zul As (walikota sebelumnya) bukan air bersih melainkan air minum.’Perda air minum sudah dibuat tapi tidak dilaksanakan, karena pola pemerintahan memakai pola kerajaan sehingga ini dilanggar. Saat ini akan dilakukan sambungan air bersih. Yang kita inginkan itu air minum bukan air bersih. Karena sesuai yang dianggarkan itu proyek air minum bukan air bersih. Kalau air bersih hanya untuk mandi cuci dan masak bukan untuk minum. Berarti kalau begitu masyarakat Dumai tetap membeli air minum, ‘katanya.

Dikatannya, dikarenakan sistem dan pola pemerintahan sudah mejadi sitem kerajaan maka Perda yang telah disahkan oleh konstitusi dilanggar. ‘Negara kita diatur oleh undang-undang tak bisa sewenang wenang melanggar dan harus tunduk pada aturan, ‘tutupnya. (cu)

Kadiv Humas FBI-File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>