Bhayangkara, Kekuatan Holistik Polri

emblem_net_1a

Bhayangkara, Kekuatan Holistik Polri

Perubahan paradigma Polri untuk melakukan perubahan pada aspek struktural, instrumental dan kultural.

log-polri 2

oleh Renny Masmada

aku34

Lebih dari enam ratus tahun, Gajah Mada ternyata telah mampu memisahkan fungsi militer sebagai kekuatan bersenjata yang menjaga perairan Nusantara ini dari gangguan keamanan dari luar dengan fungsi Bhayangkara yang memang dibentuk untuk menjaga dan melayani pusat pemerintahan (baca: istana/ Raja/sentanaRaja) dan masyarakat luas.

Penjagaan dan pelayanan terhadap keluarga raja dan masyarakat luas memberikan makna yang sangat luas pada tanggungjawab keamanan di dalam negeri.

Sebagai konseptor, Gajah Mada telah memberikan warna yang sangat tegas terhadap filosofi Polri saat ini. Gagasannya memuat  pemikiran yang konstruktif dan sangat futuristik. Terutama bagi perkembangan Polri ke depan menghadapi tantangan teknologi informasi dan era globalisasi yang paralel terhadap peningkatan modus kejahatan dalam berbagai aspek.

Oleh karena itu, sebagai insan Bhayangkara, sudah sepatutnya Polri mengenal dan memahami Gajah Mada lebih dekat. Empat sifat Gajah Mada yang tertuang dalam Catur Prasetya memberikan semangat holistik yang begitu kuat mempengaruhi perubahan paradigma Polri seperti diuraikan di atas.

Semangat Bhayangkara yang melekat dalam dirinya telah membentuk Gajah Mada menjadi seorang tokoh sejarah yang tak lekang dimakan waktu.

Kini, baru tahun 2002 gagasan pemisahan fungsi Polri dan TNI dapat dilaksanakan dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Namun ternyata gagasan ini sudah lahir jauh enam ratus tahun lalu di Negara tercinta ini, yang dilakukan oleh Gajah Mada.

Gagasan ini terinspirasi dari konsepsi Majapahit sebagai Negara Maritim yang terimplementasi dari sumpah Amukti Palapa yang diucapkan Gajah Mada pada tahun 1334, di Paseban Agung Majapahit.

Sebagai Negara Maritim, yang menguasai samudra yang luasnya dua pertiga dari wilayah teritorial Negara, Gajah Mada sangat menaruh perhatian untuk menempatkan Bhayangkara sebagai kekuatan sipil yang melayani dan menjaga masyarakat luas agar tercipta sistem keamanan dalam negeri dan penegakan hukum yang concern terhadap pertumbuhan di segala bidang.

Kekuatan militer disiapkan untuk menjaga dan mempertahankan Negara dari gangguan asing. Sedang Bhayangkara berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri.

Untuk itu, kedudukan Bhayangkara harus sesuai dengan konsep Negara Maritim yang sangat memusatkan perhatian pada implementasi kemaritiman di segala sektor. Tidak hanya di lautan, bahkan di seluruh pesisir dan seluruh pelosok negeri, hutan, ngarai, lembah dan pegunungan sebagai lahan potensial pertumbuhan ekonomi Negara yang tersebar di seluruh Nusantara Raya ini.

Konsepsi Negara Maritim, langsung tidak langsung telah menempatkan Bhayangkara menjadi institusi yang sangat proaktif menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Bhayangkara begitu dikenal dan akrab dengan keluarga istana dan masyarakat umum.

Di lingkungan istana, kotaraja, pedesaan, pusat-pusat perdagangan, pelabuhan, pesisir pantai, pegunungan, di setiap jengkal wilayah Nusantara Raya dan institusi hukum serta peradilan, Bhayangkara selalu tampak hadir. Keberadaannya menjadi begitu penting.

Pada saat-saat genting, ketika institusi militer keluar pusat pemerintahan untuk berperang atau sekedar melakukan tugas kenegaraan, keamanan dalam negeri berada di bawah tanggungjawab kesatuan Bhayangkara.

Begitu pentingnya kedudukan Bhayangkara sehingga Rakawi Prapanca dalam Nagarakretagama pupuh IX pada 2, menuliskan:

‘Begini keindahan lapang Watangan luas bagaikan tak terbatas. Menteri, bangsawan, pembantu raja di Jawa, di deret paling muka. Bhayangkara tingkat tinggi berjejal menyusul di deret yang kedua….’

Menurut Kakawin Ngarakretagama di atas, dengan mensejajarkan Bhayangkara berada di deret kedua setelah sentana Raja, mengandung makna betapa Kesatuan Bhayangkara menempati posisi penting di pusat pemerintahan.

Lima belas sifat Gajah Mada yang tertuang di Naskah Nagarakretagama telah memberikan inspirasi positif bagi perkembangan Kesatuan Bhayangkara di kemudian hari.

Kini, Polisi Republik Indonesia terus tumbuh dan berkembang berdasarkan falsafah Gajah Mada yang tertuang pada Catur Prasetya sebagai paradigma moral Polri.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2002, Polri mengalami perubahan paradigma menuju terwujudnya polisi sipil yang mandiri.

Perubahan paradigma ini mengisyaratkan perlunya melakukan perubahan pada aspek struktural, instrumental dan kultural.

Untuk menciptakan kultur polisi yang santun dan sama sekali terlepas dari perilaku militeristik sesuai dengan tuntutan yang begitu kuat dari reformasi total, tuntutan global dan perkembangan lingkungan strategis di berbagai sektor diperlukan pemaknaan yang sangat kuat terhadap Tribrata dan Catur Prasetya yang baru-baru ini sudah divalidasi.

Salam Nusantara..!

RM_TandaTanganEmai_l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>