Majapahit, Monarki Konstitusional atau Monarki Absolut?

emblem_net

Majapahit, Monarki Konstitusional atau Monarki Absolut?

wl_

oleh Renny Masmada

Renny Masmada

Ketika mass media ramai berebut berita soal korupsi yang membuat sakit hati berkepanjangan rakyat pewaris negeri ini, tiba-tiba muncul pertanyaan: inikah demokrasi?

Demokrasi yang begitu kita banggakan -sehingga untuk ini, triliunan rupiah dan ribuan nyawa jadi korban-,jadi omongan seluruh lapisan masyarakat dari para elit politik, bangsawan, pendidik, budayawan, ekonom, militer, pemerhati agama bahkan para petani dan nelayan yang hanya mampu nyoblos orang yang tak begitu dikenalnya hanya karena sejumlah uang yang diterimanya pagi subuh sebelum pemilihan kepala desa, bupati, gubernur bahkan presiden yang belum tentu mau datang ke desa mereka yang terpencil, berantakan dan tak layak huni.

Sejak sistem demokrasi yang hakekatnya sangat menghargai dan menjadikan rakyat sebagai kekuatan terbesar untuk memimpin negara ini muncul sebagai sistem yang membagi setidaknya tiga fungsi utama demokrasi yang dikenal dengan trias politica yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, negara ini malah menjadi tak karuan. Korupsi dan nepotisme menjadi target para pemegang kekuasaan.

Ormas dan partai politik menjadi tak lagi mampu menciptakan aspirasi rakyat, mereka lari di tempat, tak mampu menjembatani rakyat sebagai pemilik tunggal tanah air tercinta ini. Mereka hanya sibuk membuat daftar panjang nama-nama calon ‘bangsawan’ dari kalangan mereka sendiri untuk duduk di ’singgasana’ kekuasaan yang pada akhirnya disiapkan untuk menguras kekayaan negara bagi kepentingan mereka sendiri.

Demokrasi yang baru sepemakan sirih lahir di negara ini, tak mampu menginterpretasikan fungsi trias politica. Akhirnya, trias politica menjadi arang-keranjang, carut-marut dengan luka bernanah di sekujur tubuhnya. Demokrasi yang hakekatnya sangat arif pada kebijakan pro rakyat, menjadi barang dagangan dengan seabreg-abreg kebijakan dan implementasi yang begitu cerdas bagi kepentingan penguasa, dari manapun latar belakang atau atributnya, dan rakyat yang bodoh semakin tak memahami target hidup mereka di negara tercinta warisan kakek-nenek mereka.

Demokrasinya yang salah, bangsa kita yang tak mampu memahami demokrasi, atau demokrasi menjadi ladang emas peluang korupsi dan nepotisme yang sangat kental mewarnai sistem pemerintahan monarki?

Menariknya, beberapa ratus tahun lalu, Majapahit sebagai negara besar yang menguasai hampir setengah bumi asia tenggara ini, tak pernah tahu tentang demokrasi yang kita kenal saat ini. Sebagai negara Monarki ‘Absolut’, Majapahit ternyata mampu memahami keinginan seluruh rakyatnya, bukan saja di Jawa Timur, namun tersebar di seluruh pelosok negeri lebih luas dari negara Indonesia saat ini.

Yang lebih menarik, Majapahit sebagai monarki absolut mempunyai sistem konstitusional yang sangat dipatuhi sebagai undang-undang negara, dan diimplementasikan melalui dewan-dewan yang punya fungsi dan tugas sebagai kekuatan trias politica dalam bentuk lain.

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra, sebagai kitab yang mengatur undang-undang pidana dan perdata mempunyai kekuatan besar dan sangat berpengaruh terhadap kebijakan apapun yang terjadi di seluruh tlatah Nusantara.

Raja atau ratu, sebagai pimpinan puncak negara ternyata melakukan kebijakan melalui struktur kenegaraan yang sangat rapi, seperti kita ketahui di samping raja ada Mantry Katrini, dewan yang sangat dekat dengan raja untuk membantu raja mengambil keputusan atau kebijakan negara.

Kebijakan raja atau ratu kemudian diserahkan kepada Panca ri Wilwatikta yang dikomandani oleh Mahapatih Amangkubumi untuk melaksanakan fungsi eksekutif dan yudikatif.

Fungsi legislatif diimplementasikan melalui rapat-rapat yang dikenal dengan Rapat Perayaan Palguna, Sidang Tentara, Rapat Perayaan Bubat, Rapat Perayaan Caitra, Rapat Paseban dan Rapat Nusantara.

Selain itu, untuk mengambil keputusan pergantian petinggi negara, raja atau ratu akan meminta pertimbangan Dewan Sapta Prabhu yang terdiri dari kerabat dekat raja atau ratu Majapahit.

Seluruh fungsi dan struktur organisasi ini begitu berwibawa dan mempunyai kekuatan hukum yang ditaati, sehingga terbukti Majapahit mampu bertahan menjadi negara besar yang disegani di Asia. Kemajuannya menjadi buah bibir masyarakat di mancanegara.

Mahapatih Amangkubumi (Gajah Mada memegang jabatan ini selama hampir 30 tahun) mempunyai kekuasaan besar melakukan kebijakan dan implementasi kenegaraan nyaris mewakili kekuasaan raja atau ratu.

Apakah Majapahit juga penganut sistem Monarki Konstitusional, tanpa disadarinya?

Salam Bhayangkara..!

2 thoughts on “Majapahit, Monarki Konstitusional atau Monarki Absolut?

  1. Salam Bhayangkara…!!!

    Sebelumnya terimakasih atas artikel sejarah EMAS yang Eyang Renny Masmada, tuliskan dan sebarkan kepada Anak-anak Bangsa yang selama ini buta akan ketidak benaran dan keterpurukan akan negara ini alamai….

    Kami selaku Pemuda dan sekaligus Anak Bangsa yang tertidur dalam MULUT BUAYA, mohon dukungan dan arahan sekaligus Motivasi dari Eyang…. agar dapat terus dapat mendampingi saudara FBI dan Rakyat Indonesia untuk dapat menjadikan dan menciptakan Pemimpin yang Adil dan Biajksana.

    Sekali lagi saya akan Berusaha sampai titik darah penghabisan sesuai sengan Sumpah Setia Amukti Palapa yang Eyang Mahapatih Gajah Mada ucapan. beserta dengan Sumpah Janji Setia Pasukan Bhayangkara Indonesia TRIPRASATYA….

    sekali lagi saya ucapkan Salam Nusantara dan Salam Bhayangkara…!!!

Leave a Reply to A. Dheny Hermanto Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>