AD/ART

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

DOWNLOAD DI SINI

arrow-149964__180

 

coverADart_net

cropped-FBI_5net.jpg

FBI

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

cropped-FBI_5net.jpg

AKTA PENDIRIAN No. 14 Tanggal 26 Maret 2014

Notaris: TOSSY SATYARTO SATRIAYUN, S.H.,

Jl. MT Haryono 48A, Kediri, Jawa Timur

SK Menteri Negara Agraria/Kepala B.P.N Tanggal 25-9-1996 No. 10-XI-1996

SK Menteri Kehakiman Tanggal 20-10-1997 No. C-114.HT.03.01-Th.1997

cropped-FBI_5net.jpg

KETETAPAN MUSYAWARAH BESAR (MUBES) KE-I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA
Nomor: 006/FBI/mubes-I/V/2014

TENTANG:

  1. PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR FORUM BHAYANGKARA INDONESIA;
  2. PENETAPAN DAN PELANTIKAN DEWAN PENGURUS FORUM BHAYANGKARA INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2019
  3. PEMBENTUKAN TEAM AD-HOC UNTUK MERUMUSKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Besar I FORUM BHAYANGKARA INDONESIA, setelah

Menimbang:

  1. Bahwa Musyawarah Besar I FORUM BHAYANGKARA INDONESIA sebagai pemegangkekuasaan tertinggi organisasi FORUM BHYANGKARA INDONESIA di tingkat Nasional, yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
  2. ANGGARAN DASAR Organisasi sebagai dasar hukum Organisasi
  3. Bahwa FORMATUR adalah alat kelengkapan Musyawarah Besar I FORUM BHAYANGKARA INDONESIA untuk menyusun komposisi sumber daya manusia kolektif FORUM BHAYANGKARA INDONESIA, serta memilih PENGURUS FORUM BHAYANGKARA INDONESIA periode/masa bakti 2014–2019.
  4. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu dituangkan dalam bentuk ketetapan.

Mengingat:

  1. Rumusan PEMBUKAAN Anggaran Dasar (AD) FORUM BHAYANGKARA INDONESIA.
  2. Rumusan Anggaran Dasar (AD) FORUM BHAYANGKARA INDONESIA BAB I-VI.
  3. Deklarasi FORUM BHAYANGKARA INDONESIA, Sabtu, 19 April 2014 di Universtas Merdeka, Surabaya

Memperhatikan:

  1. Instruksi DEWAN PENDIRI
  2. Hasil-hasil Rapat Internal di Kediri, Jakarta dan Tangerang Selatan antara Dewan Pendiri dan Calon Anggota serta Formatur Calon Pengurus

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

  1. ANGGARAN DASAR FORUM BHAYANGKARA INDONESIA
  2. PENGURUS FORUM BHAYANGKARA INDONESIA PERIODE/MASA BAKTI 2014-2019
  3. MEMBENTUK TEAM AD-HOC UNTUK MERUMUSKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM BHAYANGKARA INDONESIA
  4. KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK DITETAPKAN DAN AKAN DITINJAU ULANG JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 Mei 2014
Jam : 15.45 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG                           SEKRETARIS SIDANG

ttd                                                        ttd
Ketua Umum Wakil                             Sekretaris Jenderal I

Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA       Ibnu R. Farhan

cropped-FBI_5net.jpg

 

Lampiran-1:
KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR (MUBES) KE-I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA
Nomor: 006/FBI/mubes-I/V/2014

ANGGARAN DASAR
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah menjamin warganya untuk berserikat dan berkumpul untuk melaksanakan hak dan kewajibannya guna mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Bahwa sebagai bangsa besar dan memiliki kekayaan alam, budaya, adat-istiadat, filosofi berkebangsaan yang beradab, maka dibentuklah Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang merupakan suatu wadah komunikasi rakyat yang berdasarkan Pancasila guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, serta dijiwai dengan semangat persatuan sebagai falsafah dasar Negara yang dicanangkan oleh Gajah Mada sebagai ksatria Bhayangkara pada zaman Majapahit, yang terbukti mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat dan berwibawa.

Bahwa Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dalam mewujudkan cita-cita bangsa bersikap kerakyatan, menolak faham-faham feodalisme, kolonialisme, imperialisme, atheisme dalam segala bentuk. Dalam pembinaan Organisasi selalu berpegang kepada sikap saling asah, asih dan asuh dengan berpedoman kepada Catur Prasetya, yaitu: Satya Aprabhu, Hanayaken Musuh, Ginoung Pratidina dan Tan Satresna.

Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Organisasi Kemasyarakatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, TEMPAT, WAKTU, KEDUDUKAN

PASAL 1

  1. Organisasi ini bernama Forum Bhayangkara Indonesia disingkat (FBI)
  2. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpusat di Ibukota Negara.

PASAL 2

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) telah berdiri sejak tanggal 17 Maret 2014 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II
LAMBANG ORMAS DAN ATRIBUT

PASAL 3

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berlambangkan Bola Dunia Bersayap masing-masing terdiri dari lima helai bulu rangkap dua, Tiga Bintang di atas tulisan (FBI)-Forum Bhayangkara Indonesia dan Pita Putih yang menempel di Bingkai Delapan Sisi Bola Dunia dengan tulisan ‘sira gajahmada ambekel ing bhayangkara’

PASAL 4

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) mempunyai atribut yang terdiri dari panji-panji, mars dan hymne Forum Bhayangkara Indonesia.

BAB III
AZAS

PASAL 5

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI

PASAL 6

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) hidup dan berada di tengah-tengah rakyat, milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bersifat terbuka, demokratis, majemuk, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) menentang apapun dan siapapun yang bertolak belakang dengan ajaran dan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, serta menentang segala bentuk penindasan, perbudakan, pemerasan, pelanggaran hukum dan HAM.

PASAL 7

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, memberdayakan potensi yang ada di bumi pertiwi ini demi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB V
VISI, MISI. MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 8

Visi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini adalah:

  • Menjadi Organisasi Masyarakat yang tangguh dan professional bersendikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini adalah:

  • Bersama-sama masyarakat luas, mampu mengembangkan dan menjadi potensi penyeimbang dengan pemerintah menuju peradaban, kebudayaan dan perekonomian rakyat bagi kemajuan bukan hanya organisasi tapi terutama untuk bangsa dan Negara tercinta: Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pancasila dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
  • Menciptakan kerukunan antar umat beragama, anti kekerasan dan haram pada kinerja korupsi, memberikan semangat holistik kepada anak bangsa untuk bangkit dari keterpurukan, percaya diri, membangun bangsa, mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
  • Memberdayakan semua kekuatan bangsa untuk sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat yang berkeadilan, menghargai harkat hidup, memastikan kesetaraan Hukum dan HAM.
  • Mampu untuk tidak tergantung pada produk ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dari Negara manapun, dan mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritim sesuai dengan filosofi Eyang Gajah Mada, ksatria Bhayangkara yang berdiri di depan seluruh anak bangsa.

PASAL 9

1. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) didirikan dengan maksud turut berperan serta aktif dalam upaya-upaya:
a. Pemberdayaan Masyarakat di segala lapisan,
b. Pemberdayaan potensi alam,
c. Pemberdayaan keragaman agama, budaya dan adat-istiadat,
d. Pemberdayaan ideology dan filosofi bangsa,
e. Pemberantasan Korupsi dan perilaku penyimpangan Hukum dan HAM
untuk kepentingan dan kemajuan Negara, bangsa dan rakyat Indonesia.
2. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) bertujuan menghimpun potensi yang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan rakyat dan menjadi penyeimbang pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan fungsi pengawasan terpadu dengan berbagai instansi terkait dalam hal penegakan hukum, hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB VI
DEWAN PENDIRI

PASAL 10

Anggota Dewan Pendiri Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) tediri dari:

  1. Mereka yang mendirikan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini.
  2. Seseorang yang atas usul dari seseorang anggota Dewan Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah disetujui oleh rapat anggota Dewan Pendiri untuk menjadi penggantinya. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri.
  3. Pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  4. Dewan Pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  5. Apabila anggota Dewan Pendiri tidak aktif selama 6 (enam) tahun berturut-turut diharuskan mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Pendiri.
  6. Apabila salah satu anggota Dewan Pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri.
  7. Dewan Pendiri dapat mengangkat beberapa dewan pakar, professional, ilmuwan, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk kepentingan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

BAB VII
KEANGGOTAAN DAN TRI PRASATYA

PASAL 11

Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 12

Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini adalah:
1. Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) merupakan orang-orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, yaitu:
a. Calon Anggota
b. Anggota
c. Anggota Kehormatan
2. Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 13

TRI PRASATYA adalah ikrar dan janji setia yang wajib diketahui, difahami, dimaknai, diapresiasikan, dibacakan dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan setulus hati oleh setiap Anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), yaitu:
‘Kami anggota Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berikrar dan berjanji:

  1. Setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
  3. Setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).’

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 14

  1. Anggota mempunyai hak yang sama dan mempunyai kesanggupan ketentuan tata tertib dan sanksi yang dibuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Anggota mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama dalam Organisasi.
  3. Anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dipilih dan memilih dalam jabatan Organisasi.
  4. Anggota mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan Organisasi.

PASAL 15

  1. Anggota mempunyai kewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Anggota mempunyai kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
  3. Anggota mempunyai kewajiban menjaga, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa.
  4. Anggota mempunyai kewajiban mentaati dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dengan tulus, bertanggungjawab dan disiplin.
  5. Anggota mempunyai kewajiban dalam menjaga keutuhan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
  6. Anggota mempunyai kewajiban memperjuangkan Azas, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Organisasi.
  7. Anggota mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama, martabat dan kewibawaan Organisasi

BAB IX
KEDAULATAN

PASAL 16

Kedaulatan Organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).

BAB X
KEKUASAAN ORGANISASI

PASAL 17

1. Musyawarah Besar disingkat MUBES adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi Organisasi yang berwenang untuk:
a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
b. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
c. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan
d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
e. Menetapkan Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
f. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
2. Majelis Permusyawaratan Forum disingkat MPF adalah merupakan forum musyawarah pengambilan keputusan tertinggi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) setingkat di bawah Musyawar Besar (MUBES).
3. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA adalah musyawarah Organisasi di tingkat Provinsi yang berwenang untuk:
a. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Daerah di tingkat Provinsi untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan
d. Menetapkan Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
4. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang untuk:
a. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Cabang di tingkat Kabupaten/Kota untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang FORUM Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan
d. Menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
5. Musyawarah Anak Cabang disingkat MUSANCAB adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kecamatan yang berwenang untuk:
a. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Anak Cabang di tingkat Kecamatan untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
d. Menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Anak Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
6. Musyawarah Ranting disingkat MUSRAN adalah musyawarah Organisasi di tingkat Kelurahan/Desa yang berwenang untuk:
a. Menetapkan Rencana, Program dan Kinerja Organisasi Ranting di tingkat Kelurahan/Desa untuk masa bakti (5) lima tahun ke depan.
b. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan
d. Menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain apabila dianggap perlu.
7. Untuk menjamin keutuhan, keselamatan dan perkembangan Organisasi, dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa disingkat MUSLUB mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat ranting.

BAB XI
DEWAN PIMPINAN DAN SUMPAH PELANTIKAN

PASAL 18

  1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Organisasi Tertinggi yang memimpin dan mengendalikan Organisasi secara Nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara dan bertanggungjawab pada Musyawarah Besar (MUBES).
  2. Dewan Pimpinan Daerah adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Provinsi, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Provinsi dan berkedudukan di ibukota Provinsi.
  3. Dewan Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
  4. Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Kecamatan, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kecamatan dan berkedudukan di ibukota Kecamatan.
  5. Dewan Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Kelurahan/Desa, bertugas memimpin dan mengendalikan Organisasi pada tingkat Kelurahan/Desa dan berkedudukan di Kelurahan/Desa.
  6. Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dapat membentuk Perwakilan di Luar Negeri.

PASAL 19

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pelaksana dan pengendali kebijakan kegiatan Organisasi secara Nasional dengan Struktur terdiri dari:
a. Pengurus Harian:
Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum (maksimal empat orang), Ketua-Ketua (maksimal empat orang), Sekretaris Jenderal, Deputy-Deputy Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara.
b. Pengurus Plenno:
Pengurus Harian adalah sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas ditambah dengan Kepala Divisi atau Kepala Biro dan Anggota-Anggotanya.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari:
Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Koordinator Divisi atau Biro dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari:
Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Koordinator Bagian Divisi atau Biro dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan.
4. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) terdiri dari:
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Koordinator Sub Bagian Divisi atau Biro dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan.
5. Dewan Pimpinan Ranting (DPRanting) terdiri dari:
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Koordinator Seksi Divisi atau Biro dan Anggota-Anggotanya sesuai kebutuhan.

PASAL 20

Sebelum memangku jabatan, setiap Pimpinan terlebih dulu dilantik oleh Pimpinan di atasnya, dan diwajibkan mengangkat sumpah/janji jabatan Organisasi sebagai berikut:
“Demi Allah (sesuai agama dan kepercayaan), saya bersumpah dan berjanji, bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dengan penuh tanggungjawab untuk setia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan sakti Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa, setia, taat dan patuh pada AD/ART, peraturan-peraturan dan tata-tertib di Forum Bhayangkara Indonesia (FBI). Saya bersumpah dan berjanji akan memegang teguh rahasia Organisasi dan mentaati disiplin Organisasi. Semoga Allah (sesuai agama dan kepercayaan) senantiasa melindungi dan menolong saya.”

BAB XII
DEWAN KEHORMATAN

PASAL 21

Anggota Dewan Kehormatan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari:
a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
b. Pemberhentian anggota Dewan Kehormatan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Kehormatan berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak
e. Dewan Kehormatan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
f. Dewan Kehormatan, hanya di tingkat Pusat

BAB XIII
DEWAN PERTIMBANGAN

PASAL 22

Anggota Dewan Pertimbangan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari :
a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
b. Pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Pertimbangan berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Pertimbangan berkewajiban memberikan pembekalan, nasehat dan perlindungan moriel kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Pertimbangan ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
f. Dewan Pertimbangan, hanya di tingkat Pusat dan Daerah.

BAB XIV
DEWAN PENASEHAT

PASAL 23

Anggota Dewan Penasehat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari :
a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
b. Pemberhentian anggota Dewan Penasehat dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Penasehat berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Penasehat berkewajiban memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Penasehat ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
f. Dewan Penasehat, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XV
DEWAN PEMBINA

PASAL 24

Anggota Dewan Pembina Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari :
a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
b. Pemberhentian anggota Dewan Pembina dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
c. Dewan Pembina berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya FORUM Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
e. Dewan Pembina ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
f. Dewan Pembina, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XVI
DEWAN PAKAR

PASAL 25

Anggota Dewan Pakar Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini tediri dari :
a. Mereka yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh DEWAN PENDIRI dalam Rapat Anggota Dewan Pendiri.
b. Pemberhentian anggota Dewan Pakar dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
d. Dewan Pakar berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya Forum Bhayangkara Indonesia (FBI).
e. Dewan Pakar, sesuai dengan keahliannya, berkewajiban memberikan pembinaan, pengkayaan intelektual, mengembangkan SDM anggota pengurus, baik diminta maupun tidak.
f. Dewan Pakar ini diurus oleh suatu dewan yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan beberapa orang pembantu menurut keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
g. Dewan Pakar, ada di semua tingkatan Organisasi.

BAB XVII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

PASAL 26

Pimpinan Organisasi pada segala tingkatan setiap saat dapat mengadakan Musyawarah Kerja sesuai dengan kebutuhan Organisasi untuk memecahkan persoalan dan mengambil sikap sehubungan dengan situasi daerah kerjanya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya.

BAB XVIII
HUBUNGAN ORGANISASI

PASAL 27

Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dapat menjalin hubungan dengan Pemerintah, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi lainnya baik Nasional maupun Internasional.

PASAL 28

Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Organisasi, Badan, Lembaga pada semua tingkatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIX
USAHA ORGANISASI

PASAL 29

  1. Melakukan kontrol sosial disegala bidang kehidupan sosial masyarakat.
  2. Berusaha meningkatkan kemampuan dan kesadaran anggota Organisasi untuk berpartisipasi mensukseskan program pemerintah.
  3. Mengembangkan sumber daya manusia masyarakat luas agar memilki sikap kepekaan untuk mengembangkan potensi di segala bidang.
  4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, analistis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pemangku kebijakan pembangunan atau lembaga pemerintah.
  5. Memberi bantuan-bantuan berupa jasa kepada seluruh anggota Organisasi yang memerlukan.
  6. Memperjuangkan hak dan martabat masyarakat melalui program yang handal dan profesional.
  7. Mengembangkan lembaga-lembaga kajian, riset, analistis, serta mampu melakukan tindakan investigasi.
  8. Mampu melakukan pendampingan-pendampingan sebagai konsultan, tenaga ahli, pendampingan hukum dan konsultasi-konsultasi sosial maupun ekonomi.
  9. Berupaya mampu untuk mendirikan, menyampaikan dan menyelenggarakan pusat-pusat informasi kemasyarakatan di seluruh tanah air.
  10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan, keuangan Negara dan keuangan Daerah serta manajemen pemerintahan.
  11. Mampu Memimpin dan terlibat aktif didalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beradab dan demokratis, sehingga tata nilai kehidupan berbudaya dan berbangsa dapat berjalan secara demokratis di semua sektor-sektor sendi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia;
  12. Membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi kepentingan rakyat.
  13. Melakukan usaha-usaha produktif di segala sektor, yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lainnya, dalam arti kata yang seluas-luasnya.

BAB XX
KEKAYAAN

PASAL 30

Kekayaan Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) ini terdiri dari penghasilan dari usaha-usaha Organisasi sendiri.

BAB XXI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 31

Perubahan Anggaran Dasar Organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar (MUBES) dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa (MUSLUB) yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

BAB XXII
PEMBUBARAN ORGANISASI

PASAL 32

Pembubaran Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan dihadiri dan disetujui oleh maksimal 2/3 (dua sepertiga) Dewan Pendiri.

BAB XXIII
PENUTUP

PASAL 33

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Dasar ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 Mei 2014
Jam : 15.45 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG                           SEKRETARIS SIDANG

ttd                                                        ttd
Ketua Umum Wakil                             Sekretaris Jenderal I

Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA       Ibnu R. Farhan

cropped-FBI_5net.jpg

Lampiran-2:
KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR (MUBES) KE-I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA
Nomor: 006/FBI/mubes-I/V/2014

PENETAPAN PENGURUSPERIODE/MASA BAKTI 2014-2019

FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

Dewan Pendiri:
1. Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA
2. Irjen Pol (P) Drs. Andi Masmiyat
3. Irjen Pol (P) Drs. Eddy Kusuma Wijaya, SH, MH, MM
4. Marsda TNI (P) Anwar Sanusi, BE, SH
5. Mayjen TNI (P) Drs. M. Iskandar, MSc.
6. Rudiono Tanoto
7. Soemantono Aji
8. Hari Wicahyono
9. Suryadi
10. Radin
11. Kombes Pol (P) H. Darul Ulum. SH, MH

Dewan Kehormatan:

Ketua: Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin
Anggota:
1. KPRHN Masud Thoyib J. A.
2. Andi Kumala Idjo, SH
3. Johnny Pesik
4. Sultan Patra Kusuma VIII
5. Cheppy Iriawan
6. Laurens Diaz
7. Eyang Citro

Dewan Pertimbangan:

Ketua: Marsda TNI (P) Anwar Sanusi, BE, SH
Anggota:
1. H. Mukawa Ali
2. Mayjen TNI (P) Drs. M. Iskandar, MSc.
3. Brigjen Pol (P) Harry Purnomo
4. R. Moch. Mas’ud
5. D. Yusad Regar, SE, MM

Dewan Pakar:

Ketua: Mohamad Sjifaudin Zulkarnaen
Anggota:
1. Prof. Dr. Ir. H. M. Koesmawan, MSc, MBA, DBA
2. Prof. Dr. Johanes Tamtomo, MM, MSi
3. Drs. Dady Rianto
4. Ali Assegaf
5. Moch. Chotib

Dewan Penasehat:

Ketua: Rudiono Tanoto
Anggota:
1. R. Mursano AS, Desta, M.Eng.
2. Ibrahim Ponamon
3. Onny Brando
4. Radin
5. Mochamad Mundir, SH

Dewan Pembina:
Ketua: Irjen Pol (P) Drs. Andi Masmiyat
Anggota:
1. Irjen Pol (P) Drs. Eddy Kusuma Wijaya, SH, MH, MM
2. Brigjen Pol (P) Drs. H. Dede Jayalaksana, SH, MM
3. Kombes Pol (P) H. Darul Ulum. SH, MH
4. DR. Arjono Sukiasa, MM, MBA
5. AKBP (P) H. Muchidin, SH

Dewan Pimpinan Pusat:

Ketua Umum : Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA
Ketua 1-Bidang Usaha : Suryadi
Ketua 2-Bidang Sosial & Kemasyarakatan : Soemantono Aji
Ketua 3-Bidang Hukum. HAM dan Politik : R.Supriyadi Septya Rangga, SE
Sekretaris Jenderal : Hari Wicahyono
Wakil Sekretaris Jenderal 1 : Ibnu R. Farhan
Wakil Sekretaris Jenderal 2 : Soedarjanto, SE
Sekretaris Pribadi Ketua Umum : Ade Chandra
Bendahara : Rr. Rara Pamuri SA, SE
Wakil Bendahara 1 : Yon Taufik Hidayat, SE, MM
Wakil Bendahara 2 : Diana Anggun T.H.

Bidang Usaha

Kepala Biro Usaha Kecil & Menengah : Ir. R. Nurul Huda, M.Agr
Kepala Biro Pertanian & Perkebunan : Ahmad A. Yani, SE, MM
Kepala Bagian Perkebunan : Tasirin, SH, MH
Kepala Biro Peternakan & Perikanan : Dr. Ir. H. Fajar Basuki
Kepala Biro Perdagangan : Agung
Kepala Biro Sumber Daya Alam : Bosman Lanusi
Kepala Biro Pengembangan Usaha : Herry Supriyono ‘DePol’
Kepala Biro Investasi dan Pendanaan : Agus A. Hakim
Kepala Biro Tenaga Kerja : Anang Efendi, S.Ag

Bidang Sosial & Kemasyarakatan

Kepala Divisi Humas : Joko Winarto
Kepala Divisi Keamanan Masyarakat : Joko Witanto, SH
Kepala Biro Kerukunan Umat Beragama : Harry Wijaya
Kepala Biro Komunikasi & Informatika : R. Theo Virsa Mas PWG
Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat : Armo
Kepala Biro Pendidikan :
Kepala Biro Pemuda & Olah Raga : Diono
Kepala Biro Seni Budaya & Pariwisata : Rr. Ajeng Viola Pitaloka

Bidang Hukum. HAM dan Politik

Kepala Biro Litbang : Ir. H. Mursidi Basuki
Kepala Biro Hukum & HAM : Tossy Satyarto Satriayun, SH
Kepala Bagian Hukum Perdata : Yulaika Ningsih, SH, MKn
Kepala Bagian Hukum Pidana : Sawung Aries Prabowo, SH
Kepala Biro Kerjasama Internasional : Wim Van Laere
Kepala Biro Hubungan Dalam Negeri :

Dewan Pimpinan Daerah:

Ketua DPD DKI Jakarta : Vence Nayoan
Ketua DPD Jawa Barat : Nurdin Sobari Soleh (Den Jaya)
Sekretaris DPD Jawa Barat : Tutun Hatta Saputra, SKar, MKn
Ketua DPD Daerah Istimewa Yogyakarta : Treissye Y. Wuisan
Ketua DPD Jawa Timur : Prof. Dr. H. Priyo Handoko
Ketua DPD Nusa Tenggara Barat : Assharudin Mukhtar, SE
Ketua DPD Sumatera Utara : James E. Simorangkir
Ketua DPD Riau : Andi Irwandi

Dewan Pimpinan Cabang:

Ketua DPC Jakarta Timur, DKI Jakarta : Chairul
Ketua DPC Jakarta Selatan, DKI Jakarta : Suhardi Purnomo
Ketua DPC Jakarta Utara, DKI Jakarta : Muh. Nurul Huda (Hadi Daksina)
Ketua DPC Tangerang, Banten : Ustadz A. Rohim
Ketua DPC Tangerang Selatan, Banten : Adi Namod Rosadi
Ketua DPC Indramayu, Jawa Barat : Eko Hardiansyah
Ketua DPC Cirebon, Jawa Barat : May Upandi
Ketua DPC Kendal, Jawa Tengah : Ustadz Agus Thoifur
Ketua DPC Kota Blitar Jawa Timur : Yoppy Tirta Hartanto
Sekretaris DPC Kota Blitar Jawa Timur : Eunan Prayogi
Ketua DPC Kediri. Jawa Timur : Anut Sarwoedi
Ketua DPC Tulungagung, Jawa Timur : Sonny Chandra
Ketua DPC Jombang, Jawa Timur : Sasmito Hadi
Ketua DPC Mojokerto, Jawa Timur : Agus ‘Buyut’ Santoso
Ketua DPC Sidoarjo, Jawa Timur : Sera Adisurya, BA
Ketua DPC Tuban, Jawa Timur : Sujono Ali Mujahidin, SH, MH
Ketua DPC Probolinggo, Jawa Timur : Fatah S.Y. Dewo R. (Dewo Mada)
Ketua DPC Batu, Jawa Timur : Wiriadi Noto
Ketua DPC Kab. Malang, Jawa Timur : Sukanti Sugiri
Sekretaris DPC Kab. Malang Jawa Timur : Maulana Masrony

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 Mei 2014
Jam : 15.45 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG                           SEKRETARIS SIDANG

ttd                                                        ttd
Ketua Umum Wakil                             Sekretaris Jenderal I

Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA       Ibnu R. Farhan

cropped-FBI_5net.jpg

Lampiran-3:
KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR (MUBES) KE-I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA
Nomor: 006/FBI/mubes-I/V/2014

 PELANTIKAN PENGURUS
PERIODE/MASA BAKTI 2014-2019
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

Dewan Pakar:
1. Drs. Dady Rianto (Anggota)
2. Moch. Chotib (Anggota)
Dewan Penasehat:
1. Rudiono Tanoto (Ketua)
2. R. Mursano AS, Desta, M.Eng. (Anggota)
3. Ibrahim Ponamon (Anggota)
4. Onny Brando (Anggota)
5. Radin (Anggota)
6. Mochamad Mundir, SH (Anggota)

Dewan Pimpinan Pusat:
Ketua Umum : Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA
Ketua 1-Bidang Usaha : Suryadi
Ketua 2-Bidang Sosial & Kemasyarakatan : Soemantono Aji
Ketua 3-Bidang Hukum. HAM dan Politik : R.Supriyadi Septya Rangga, SE
Wakil Sekretaris Jenderal 1 : Ibnu R. Farhan
Bendahara : Rr. Rara Pamuri SA, SE
Bidang Usaha
Kepala Biro Usaha Kecil & Menengah : Ir. R. Nurul Huda, M.Agr
Kepala Biro Pertanian & Perkebunan : Ahmad A. Yani, SE, MM
Kepala Biro Peternakan & Perikanan : Dr. Ir. H. Fajar Basuki
Kepala Biro Sumber Daya Alam : Bosman Lanusi
Kepala Biro Investasi dan Pendanaan : Agus A. Hakim
Kepala Biro Tenaga Kerja : Anang Efendi, S.Ag
Bidang Sosial & Kemasyarakatan
Kepala Divisi Humas : Joko Winarto
Kepala Biro Komunikasi & Informatika : R. Theo Virsa Mas PWG
Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat : Armo
Kepala Biro Seni Budaya & Pariwisata : Rr. Ajeng Viola Pitaloka
Bidang Hukum. HAM dan Politik
Kepala Biro Litbang : Ir. H. Mursidi Basuki
Dewan Pimpinan Daerah:
Sekretaris DPD Jawa Barat : Tutun Hatta Saputra, SKar, MSn
Ketua DPD Sumatera Utara : James E. Simorangkir
Dewan Pimpinan Cabang:
Ketua DPC Jakarta Timur, DKI Jakarta : Chairul
Ketua DPC Jakarta Selatan, DKI Jakarta : Suhardi Purnomo
Ketua DPC Kota Blitar Jawa Timur : Yoppy Tirta Hartanto
Sekretaris DPC Kota Blitar Jawa Timur : Eunan Prayogi
Ketua DPC Tuban, Jawa Timur : Sujono Ali Mujahidin, SH, MH

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 Mei 2014
Jam : 15.45 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG                           SEKRETARIS SIDANG

ttd                                                        ttd
Ketua Umum Wakil                             Sekretaris Jenderal I

Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA       Ibnu R. Farhan

cropped-FBI_5net.jpg

Lampiran-4:
KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR (MUBES) KE-I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA
Nomor: 006/FBI/mubes-I/V/2014

 TEAM AD-HOC
PERUMUS ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

1. Rudiono Tanoto (Ketua)
2. Sujono Ali Mujahidin, SH, MH (Anggota)
3. R. Mursano AS Desta, M.Eng. (Anggota)
4. Mochamad Mundir, SH (Anggota)
5. Suryadi (Anggota)
6. R.Supriyadi Septya Rangga, SE (Anggota)
7. Armo (Anggota)
8. Suhardi Purnomo (Anggota)
9. Tutun Hatta Saputra, SKar, MSn (Anggota)

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR I
FORUM BHAYANGKARA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG                           SEKRETARIS SIDANG

ttd                                                        ttd
Ketua Umum Wakil                             Sekretaris Jenderal I

Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA       Ibnu R. Farhan

 

 panah3

arrow-149964__180

panah1

http://forumbhayangkaraindonesia.com/wp-content/uploads/2014/05/AD_art2.pdf

AD_art

14 thoughts on “AD/ART

  1. I live in Medan and would like to join FBI, probably you could let me know its office in Medan. Thanks in advance.

  2. saya tinggal di medan dan ingin bergabung dgn FBI ..mohon informasinya .terimakasih sebelumnya

  3. Salam…. saya bertempat tinggal di jakarta barat, tepatnya di kecamatan Tambora, setelah baca ADRT dr FBI, saya liat untuk DPC Jakarta Barat blm ada, dan saya bermaksud untuk membangun FBI di Jakarta Barat, jabatan saya sekarang : wakil ketua Citra Bhayangkara kelurahan kalianyar,kecamatan Tambora..dgn call sing T 1010 Bandung.

  4. Ass,,,Salam sejahterah untuk kita semua..

    setelah saya membaca AD/ART Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia, yang bertujuan untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat dan menjadi penyeimbang pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan fungsi pengawasan terpadu dengan berbagai instansi terkait dalam hal penegakan hukum, hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

    saya ingin bergabung dalam Organisasi ini . bagai mana carannya..? mohon petunjuk..?

    Saya berasal dari Daerah Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

  5. Salam..
    saya tingal d ambon. (Maluku)
    saya ingin brgabung dngn FBI, mohon informasinya.
    terimahkasi

  6. Saya tinggal di kabupaten bolaang mongondow utara prov.sulawesi utara saya ingin bergabung dgn forum ini. Mohon infonya.

  7. Slm, Saya dari kabupaten bolaang mongondow utara provinsi sulawesi utara, ingin bergabung dengan forum bhayangkara indonesia mohon petunjuk & informasinya.

  8. Kakanda mohon petunjuk untuk pesan emblem dan kaos FBI dimana ya.

Leave a Reply to rendy rumkeny Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>